Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI fraksi NasDem, Hillary Briggita Lasut, mengaku setuju dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang memperbolehkan keturunan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi prajurit TNI.
Menurutnya, Hak Asasi Manusia (HAM) harus melekat kepada semua orang termasuk keturunan PKI.
"Menurut saya sudah tepat, ya kalau bicara keturunan, ini kita tahu bahwa hak asasi manusia itu melekat kepada setiap manusia tidak peduli siapa keturunannya, tidak peduli dia darah dari mana, karena semua warga negara, semua manusia punya hak asasi manusia, hak untuk hidup, hak untuk berkumpul, hak menentukan nasibnya itu sebenarnya melekat ada diri sendiri," kata Hillary kepada wartawan, Jumat (1/4/2022).
Kata dia, anak keturunan PKI tidak memilih untuk dilahirkan demikian. Sehingga kata dia, tak perlu dipermasalahkan untuk ke depan.
"Dilahirkan saja dari keluarga PKI, bukan dia memilih kecuali dia memilih minta keadaan yang kuasa minta keluar dari rahim darah keluarga PKI, ini kan hal yang simpelogik, yang dipermasalahkan oleh orang-orang yang sebenernya punya kepentingan belaka," ungkapnya.
Lebih lanjut, anggota DPR RI termuda ini menilai keputusan Andika sudah sangat tepat.
Menurutnya, dengan bergabungnya keturunan PKI ke TNI sama dengan menebus kesalahan masa lalu.
"Itu sama saja dia sudah menebus segala kesalahan dari keturunan-keturunan yang sebelumnya, yang kemudian melakukan politik-politik yang tidak baik," tuturnya.
"Tapi kalau dia sudah mendaftar TNI, bayangkan dia sudah mau mempertaruhkan nyawanya untuk jadi garda terdepan diperlindungan pertahanan NKRI, itu dia sudah lebih jauh Indonesia daripada orang-orang yang selama ini menyatakan diri bukan keluarga PKI tapi sifatnya saling menjelekan, saling menjatuhkan, membuat keributan, membuat kehancuran," sambungnya.
Bolehkan Keturunan PKI jadi Tentara
Diketahui, Panglima TNI Andika Perkasa mengubah aturan seleksi penerimaan calon prajurit TNI. Ia kini membolehkan turunan anggota PKI untuk mendaftar sebagai calon prajurit TNI.
Itu disampaikannya saat memimpin rapat penerimaan Taruna Akademi TNI, Perwira Prajurit Karier TNI, Bintara Prajurit Karier TNI dan Tamtama Prajurit Karier TNI Tahun Anggaran 2022. Awalnya, Andika bertanya kepada Direktur D BAIS TNI Kolonel A Dwiyanto soal aturan yang tercantum pada nomor 4.
"Oke nomor 4 yang mau dinilai apa? Kalau dia ada keturunan dari apa?," tanya Andika dikutip melalui YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa.
"Pelaku kejadian tahun 65-66," jawab Kolonel A Dwiyanto.
"Itu berarti gagal, bentuknya apa itu? Dasar hukumnya apa?," timpal Andika.
Berita Terkait
-
Angkat Untung Budiharto jadi Pangdam Jaya, Jenderal Andika Digugat Keluarga Korban Penghilangan Paksa 98 ke Pengadilan
-
TNI Era Gatot Nurmantyo Disebut Lebih Getol 'Dagang' Isu PKI, Beda Kelas dengan Jenderal Andika Perkasa
-
Keturunan PKI Boleh Daftar TNI, Fadli Zon Wanti-wanti agar Tetap Waspada
-
Jenderal Andika Perkasa Bolehkan Keturunan PKI Daftar TNI, Pengamat Hukum: Tindakan Patriotik
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu