Suara.com - Tingginya angka harga minyak goreng mendorong pemerintah untuk memberikan BLT (Bantuan Langsung Tunai) kepada masyarakat yang dinilai layak mendapatkannya. Lantas, kriteria masyarakat seperti apa yang mendapatkan BLT minyak goreng tersebut?
Presiden Jokowi berencana akan memberikan BLT tersebut kepada sejumlah 20,5 keluarga yang terdaftar sebagai penerima BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) serta keluarga yang terdaftar dalam PKH (Program Keluarga Harapan).
Selain langsung ke masyarakat yang terdaftar kedua program di atas, Jokowi juga memberikan BLT minyak goreng kepada para pedagang kaki lima. BLT minyak goreng disalurkan ke sejumlah 2,5 juta pedagang gorengan yang membutuhkan minyak goreng sebagai bahan utama dagangan mereka.
Pemberian BLT tersebut disalurkan untuk pembelian minyak goreng dalam rentang waktu dari bulan April hingga Juni 2022. Jumlah BLT yang disalurkan tiap bulannya sejumlah uang tunai senilai Rp. 100.000, namun dibayarkan Rp. 300.000 di muka pada bulan April.
Pemberian BLT tersebut dilatarbelakangi oleh tingginya harga minyak goreng yang menjadi beban untuk masyarakat. Sedangkan minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang vital. Hingga detik ini, harga minyak goreng curah melejit tajam dan jatuh pada angka Rp. 18.000 - Rp. 22.000 yang dijual per kilogram.
Sedangkan untuk minyak goreng premium dibanderol dengan rentang harga Rp. 48.000 hingga Rp. 51.000 yang dijual dalam kemasan bervolume 2 liter.
Kenaikan minyak goreng yang melangit tersebut terjadi karena situasi harga pasar crude palm oil (minyak sawit) global. Pasar minyak sawit internasional menunjukkan kenaikan harga yang semakin meningkat, sehingga mempengaruhi harga minyak goreng dalam negeri.
Dalam penyaluran BLT minyak goreng tersebut, Jokowi berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mendukung kesuksesan program supaya berjalan secara optimal. Jokowi menghimpun berbagai lembaga dari Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, hingga kepolisian dan TNI untuk bekerjasama dalam penyaluran BLT ke masyarakat yang menjadi target pemberian bantuan tersebut.
"Saya minta Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, dan TNI serta Polri berkoordinasi agar pelaksanaan penyaluran bantuan ini berjalan dengan baik dan lancar," pesan Jokowi dalam konferensi pers kepresidenan yang digelar pada Jumat (1/4/2022).
Kontributor : Armand Ilham
Berita Terkait
-
Heboh Wacana Presiden 3 Periode, Jokowi Diwanti-wanti Dampaknya Nggak Main-main
-
Spanduk Dukung Penundaan Pemilu Bertebaran di Bangkalan: Pak Jokowi, Masyarakat Madura Minta Tunda Pemilu
-
Sikap Luhut Dinilai Seperti Perdana Menteri, Berpengaruh ke Wibawa Jokowi?
-
Cara Cek Penerima BLT Minyak Goreng Rp 300 Ribu
-
Kiky Saputri Sentil Pemerintah di Acara TV, Wendy Cagur dan Surya Insomnia Deg-degan
Terpopuler
- 10 Sunscreen untuk Flek Hitam Terlaris di Shopee yang Bisa Kamu Coba
- Lebih Murah dari Innova Zenix: 5 Mobil 7 Seater Kabin Lega Cocok untuk Liburan Keluarga Akhir Tahun
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- 7 Mobil 8 Seater Termurah untuk Keluarga, MPV hingga SUV Super Nyaman
Pilihan
-
4 HP Memori 256 GB Paling Murah, Cocok untuk Gamer yang Ingin Install Banyak Game
-
Disebut Menteri Berbahaya, Menkeu Purbaya Langsung Skakmat Hasan Nasbi
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
-
5 Fakta Kemenangan 2-1 Real Madrid Atas Barcelona: 16 Gol Kylian Mbappe
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
Terkini
-
Kewenangannya Dicabut, Karen Agustiawan Klaim Tak Tahu Soal Penyewaan Tangki BBM Anak Riza Chalid
-
Babak Baru Skandal Whoosh: Pakar Hukum Desak KPK 'Seret' Jokowi ke Meja Pemeriksaan
-
Karen Agustiawan Ungkap Fakta TBBM Merak: Kunci Ketahanan Energi Nasional atau Ladang Korupsi?
-
Blok M Bangkit Lagi! Gubernur DKI Janjikan Sistem Parkir Satu Pintu, Minta Warga Naik Transum
-
KCIC Siap Bekerja Sama dengan KPK soal Dugaan Mark Up Anggaran Proyek Kereta Cepat Whoosh
-
Mendagri Tito Karnavian Buka-bukaan, Ini Biang Kerok Ekonomi 2 Daerah Amblas!
-
Sidang Kasus Korupsi Pertamina, Karen Agustiawan Ungkap Tekanan 2 Pejabat Soal Tangki Merak
-
Ultimatum Gubernur Pramono: Bongkar Tiang Monorel Mangkrak atau Pemprov DKI Turun Tangan!
-
Drama Grup WA 'Mas Menteri': Najelaa Shihab dan Kubu Nadiem Kompak Bantah, tapi Temuan Jaksa Beda
-
Karen Agustiawan Ungkap Pertemuan Pertama dengan Anak Riza Chalid di Kasus Korupsi Pertamina