Fakta Baru! Rahmat Effendi Diduga 'Palak' Duit Camat hingga ASN Pemkot Bekasi buat Bangun Glamping Pribadi

Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengusut soal dugaan Wali Kota Bekasi nonaktif, Rahmat Effendi 'memalak' terhadap sejumlah camat hingga ASN Pemkot Bekasi untuk membangun Glamping atau sebuah tempat kemping mewah pribadi. Fakta itu ditemukan KPK setelah memeriksa sejumlah saksi. 

Mereka di antaranya yakni, Camat Bekasi Utara Zalaludin; Camat Bekasi Timur Widi Tiawarman; Camat Pondok Gede Nesan Sujana; Camat Bantargebang Asep Gunawan; Camat Mustikajaya Gutus Hermawan; dan Camat Jatiasih Mariana.

Kemudian, tim penyidik juga memanggil saksi lain yakni ASN Inspektorat Kota Bekasi Dian Herdiana; Sekretaris BPKAD Amsiah; dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Marisi.

"Dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan adanya perintah penarikan sejumlah uang oleh tersangka RE (Rahmat Effendi) dari para Camat maupun ASN Pemkot Bekasi untuk membangun Glamping. Diduga kepemilikan Glamping tersebut atas nama pribadi tersangka RE (Rahmat Effendi)," kata Plt juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Rabu (6/4/2022).

Diketahui, Rahmat Effendi kembali ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kasus baru itu merupakan hasil pengembangan KPK terhadap kasus suap barang dan jasa serta jual beli jabatan yang terlebih dahulu menjerat Rahmat Effendi sebagai tersangka.

"Menemukan adanya dugaan tindak pidana lain yang dilakukan tersangka RE (Rahmat Effendi)  sehingga dilakukan penyidikan baru dengan sangkaan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Senin (4/4/2022).

Kasus ini terungkap ketika KPK menangkap Rahmat Effendi dan delapan orang lainnya yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus serupa. 

Mereka adalah M Bunyamin, Sekretaris Dinas Penanaman Modal PTSP Pemkot Bekasi; Jumhana Lutfi, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bekasi; Mulyadi, Lurah Kati Sari; dan Wahyudin Camat Jati Sampurna.

Kemudian, Ali Amril, Direktur PT Mam Energindo;  Suryadi, Direktur PT Kota Bintang Karyati; Makhfud Saifudin MS selaku Camat Rawalumbu; dan Lai Bui Min alias Anen, pihak swasta.

Baca Juga: Jaksa KPK Terbukti Berzina dengan Staf Wanita, 'Hanya' Dihukum Minta Maaf

Dalam OTT itu pun tim Satgas KPK menyita uang mencapai Rp 5 miliar.