Suara.com - Wacana masa jabatan presiden tiga periode terus berhembus. Terbaru, pengamat membongkar skenario masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Pilpres 2024.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, pengamat politik Ujang Komarudin memprediksi bahwa Presiden Jokowi akan kembali maju untuk tiga periode di Pemilu 2024.
Ujang mengatakan, wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tidak mungkin dilakukan. Pasalnya, hal itu bisa menyebabkan chaos atau kekacauan di masyarakat.
Karena itu, Ujang menyebut kemungkinan ada skenario agar Jokowi dapat mengikuti Pemilu 2024. Skenario ini dilakukan melalui perubahan amandemen UUD 1945.
Ia turut menyinggung pernyataan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais soal penolakan wacana presiden tiga periode.
"Saya sudah prediksi sebelum Amien Rais ngomong. Ini skenarionya tiga periode," kata Ujang di Jakarta, Selasa (5/4/2022).
Lebih lanjut, Ujang menduga nantinya Jokowi akan beralasan bahwa bukan dirinya yang mengamandemen konsititusi, melainkan MPR.
Selanjutnya, Jokowi bisa beralasan didukung partai politik hingga akhirnya mendapat dukungan rakyat. Kemudian Jokowi beralasan didukung partai politik pendukungnya hingga mendapat dukungan dari rakyat.
"Nanti begini alasannya bahwa yang mengamandemen itu MPR. Parpol yang memilih saya untuk mencalonkan lagi karena tiga periode harus ikut pemilu," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini.
Baca Juga: Arus Mudik Tahun Ini Diprediksi Bakal Meledak, Jokowi: Hati-hati, Bisa Di Luar Perkiraan
Menurutnya, Amien Rais memiliki keberanian dalam mengutarakan kritikan terkait wacana masa jabatan presiden 3 periode, dibanding dengan yang lainnya.
"Pak Amien Rais punya keberanian untuk mengungkapkan itu, sedangkan yang lain tidak berani," imbuhnya.
Bahkan, Ujang menilai pernyataan Amien Rais mewakili sebagian rakyat Indonesia yang sudah paham dengan pernyataan Jokowi.
"Jadi sebenarnya itu ungkapkan yang mewakili sebagian rakyat. Kalau kita sama-sama tahu apa yang diucapkan Amien Rais kan kita sudah paham semuanya," pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Arus Mudik Tahun Ini Diprediksi Bakal Meledak, Jokowi: Hati-hati, Bisa Di Luar Perkiraan
-
Ngabalin Minta Mahasiswa Tak Main Ancam Jokowi Soal Demo Besar, Mardani PKS: Mahasiswa Nggak Perlu Takut!
-
Jokowi Tegas Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu, PKS: Bagus Sekali, Semoga Tak Ada Ralat Dari Istana
-
Ini Alasan Presiden Jokowi yang Terpaksa Menaikan Harga Pertamax
-
Skenario Jokowi 3 Periode Dibongkar, Mirip Seperti yang Dikatakan Amien Rais?
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
Terkini
-
OTT Bea Cukai: KPK Sita Rp40,5 Miliar, Termasuk Emas 5,3 Kg dan Uang Valas
-
Manipulasi Jalur Merah, KPK Tahan Direktur P2 Bea Cukai dan Empat Tersangka Korupsi Importasi
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Terjaring OTT dan Resmi Ditahan KPK, Kepala Pajak Banjarmasin Akui Salah Terima Janji Suap
-
Gandeng Lembaga Riset Negara, Pemkab Sumbawa Akhiri Polemik Komunitas Cek Bocek
-
Menkeu Purbaya Apresiasi Inovasi UMKM Sawit Binaan BPDP di Magelang
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya