Suara.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, turut berkomentar menanggapi Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin yang meminta kepada mahasiswa untuk tidak main melemparkan ancaman apalagi kepada kepala negara.
Sebelumnya memang Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar karena Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak memberikan sikap terhadap tuntutannya.
Mardani mengatakan, mahasiswa mempunyai hak sebagai penjaga nurani negeri. Jika berkaca reformasi kala 1998 juga digerakkan oleh para mahasiswa.
"Haknya mahasiswa menjadi penjaga nurani negeri. Reformasi 1998 digerakkan oleh para mahasiswa. Jadi wajar jika pembatasan dua periode terancam mahasiswa bergerak," kata Mardani saat dihubungi, Rabu (6/4/2022).
Mardani menilai, kekinian mahasiswa tak perlu takut meski pihak Istana merespons ancaman atau ultimatum diberikan dengan hal yang kontraproduktif. Pasalnya mahasiswa kerap kali mendapatkan perlakuan refresif ketika melakukan aksi.
"Tentang ancam mengancam, mahasiswa seringnya jadi korban penangkapan dan pemukulan. Nggak usah takut," tuturnya.
Lebih lanjut, Mardani mengatakan yang kerap melakukan aksi anarkis adalah para penguasa. Sehingga menurutnya mahasiswa tak perlu gentar menyuarakan aspirasinya.
"Yang anarki biasanya yang berkuasa. Bukan mereka yang menjaga nurani bangsa," tandasnya.
Diketahui, AMI telah menggelar aksi unjuk rasa di Kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (1/4/2022) lalu. Adapun tuntutan aksi massa adalah menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Baca Juga: Skenario Jokowi 3 Periode Dibongkar, Mirip Seperti yang Dikatakan Amien Rais?
Perwakilan AMI, Bayu Satria Utomo mengatakan, penolakan penundaan Pemilu yang berujung pada perpanjangan masa jabatan Presiden perlu disikapi. Tentunya, oleh Joko Widodo (Jokowi) selaku orang nomor satu di Indonesia.
Hingga kekinian, mahasiswa masih menunggu Jokowi untuk membuat pernyataan terbuka menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Jika tidak, kata Bayu, mahasiswa mengancam akan turun ke jalan dalam jumlah yang lebih besar.
Merespons hal itu Ali Mochtar Ngabalin meminta kepada mahasiswa untuk tidak main melemparkan ancaman apalagi kepada kepala negara.
Ngabalin mengatakan bahwa mahasiswa seharusnya bisa menyampaikan pendapat dengan baik. Menurutnya memberikan ancaman seperti itu bukan lah watak dari mahasiswa.
"Tidak bagus, tidak baik dalam karakter dan prinsip dasar mahasiswa kalau mengancam. (Jokowi) kepala negara lho ini. Jadi ya negeri ini kan pewaris takhta pertama mahasiswa. Mereka akan jadi pemimpin-pemimpin besar republik ini. Mulai sekarang mereka harus menyampaikan pendapat dengan baik, enggak usah main ancam," kata Ngabalin saat dihubungi, Selasa (5/4/2022).
Di sisi lain, Ngabalin juga mempertanyakan logika dari mahasiswa yang melayangkan ancaman bakal menggelar aksi lebih besar.
Berita Terkait
-
Jokowi Tegas Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu, PKS: Bagus Sekali, Semoga Tak Ada Ralat Dari Istana
-
Skenario Jokowi 3 Periode Dibongkar, Mirip Seperti yang Dikatakan Amien Rais?
-
Tegas! Jokowi Larang Para Menteri Bicara Soal Penundaan Pemilu Dan Perpanjangan Jabatan
-
Terungkap! Luhut Dipilih Jadi Ketua Dewan Pembina APDESI yang Dukung Jokowi 3 Periode
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
Terkini
-
Tragis di Negeri Rantau, PMI Asal Aceh dan Bayinya Tewas Diduga Dibunuh di Malaysia
-
Iran vs Barat: Skema Asuransi Selat Hormuz Bisa Lumpuhkan Perdagangan Dunia
-
Profil Andy Burnham Calon PM Inggris: Penganut Manchesterism yang Diteriaki Bukan Messiah
-
Tangis Tertahan Keir Starmer: Mundur sebagai PM Inggris, Tekanan Partai Jadi Pemicu
-
Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi: Roy Suryo dan dr Tifa Segera Disidang di PN Jakarta Timur!
-
Akses KRL ke JIS Sudah Aktif: Ini Rute dan Jam Operasionalnya!
-
Niat ke Lombok Malah Dibuang ke Terminal Bayangan, WNA Uzbekistan Terlunta-lunta Ditipu Taksi Gelap
-
Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!
-
KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!