Suara.com - Elite-elite Partai Amanat Nasional akan berkumpul di kediaman Ketua Umum mereka, Zulkifli Hasan. Rencananya pertemuan itu dilaksanakan pada malam ini, setelah masing-masing dari mereka berbuka puasa.
Informasi mengenari kumpul-kumpul petinggi PAN itu disampaikan Wakil Ketua Umum PAN Bima Arya saat ditanya awak media mengenai isu perombakan kabinet.
Wali Kota Bogor ini berujar pertemuan di kediaman Zulhas itu dimaksudkan untuk membicarakan situasi politik terkini, salah satunya merespons perihal reshuffle.
"Malam ini kami akan berkumpul di kediaman ketum, untuk membicarakan situasi politik terkini ya mungkin salah satunya merespons itu," kata Bima di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/4/2022).
Terkait reshuffle sendiri, Bima mengakui memang ada komunikasi antara Zulhas dengan Presiden Jokowi. Tetapi ia tidak tahu detail apalah komunikasi itu perihal posisi menteri untuk PAN atau tidak.
Seperti diketahui, seiring masuknya PAN di koalisi pemerintah, PAN disebut-sebut bakal diberikan posisi di kabinet, baik itu jabatan menteri maupun wakil menteri:
"Komunikasi ada tapi saya gak bisa pastikan apakah sudah berbicara soal posisi menteri atau tidak," kata Bima.
Selain menyoal isu reshuffle, hal yang akan menjadi pembahasan dalam pertemuan di rumah Zulhas itu ialah terkait sikap tegas Jokowi yang meminta jajaran menteri tidak menyuarakan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Mungkin salah satunya itu. Karena Ketum selalu meng-update perkembangan politik," ujar Bima.
Endus Ada Latar Belakang Politik
Bima Arya menilai pintu peluang untuk merealisasikan penundaan Pemilu sudah tertutup. Tutupnya peluang itu seiring Presiden Jokowi yang tegas meminta menteri-menteri tidak berkoar-koar tentang wacana terkait.
Sebelum ada pernyataan Jokowi, menurut Bima wacana penundaan Pemilu itu memang terbuka. Namun kini sudah tertutup.
"Jadi ketika beberapa menyampaikan itu mungkin wacana terbuka tapi kalau hari ini presiden menyampaikan itu, pintunya tertutup," kata Bima di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.
Bima menduga ada faktor politik yang pastinya dipahami Jokowi. Selain itu, ia meyakini telah adanya komunikasi politik di balik penegasan Jokowi yang minta menteri tidak lagi bersuara soal penundaan pemilu.
"Kalau presiden berbicara seperti itu, artinya ada perkembangan lebih lanjut, terkait dengan komunikasi politik tingkat tinggi. Saya yakin pernyataan presiden ada latar belakangnya, pasti ada komunikasi politik lebih lanjut terkait dengan kemungkinan-kemungkinan itu," tutur Bima.
Berita Terkait
-
Jokowi Izinkan Masyarakat Mudik Lebaran ke Kampung Halaman, Ini Syaratnya
-
Jokowi: Cuti Bersama Idulfitri pada 29 April 4, 5 dan 6 Mei 2022
-
Digugat Cerai Putri Zulkifli Hasan, Unggahan Terakhir Mumtaz Rais: She is My Sweet Child and Always be
-
PAN Endus Ada Latar Belakang Politik di Balik Perintah Jokowi yang Tutup Pintu Penundaan Pemilu
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Resmi! Gubernur Riau Jadi Tersangka, Langsung Ditahan 20 Hari!
-
PSI Minta Satpol PP Tegas Tertibkan Parkir Liar di Trotoar: Sudah Ganggu Pejalan Kaki!
-
Drama di MKD DPR Berakhir: Uya Kuya Lolos dari Sanksi Kode Etik
-
Drama Penangkapan Gubernur Riau: Kabur Saat OTT, Berakhir Diciduk KPK di Kafe
-
Usman Hamid Sebut Soeharto Meninggal Berstatus Terdakwa: Sulit Dianggap Pahlawan
-
Ini Pertimbangan MKD Cuma Beri Hukuman Ahmad Sahroni Penonaktifan Sebagai Anggota DPR 6 Bulan
-
MKD Jelaskan Pertimbangan Adies Kadir Tidak Bersalah: Klarifikasi Tepat, Tapi Harus Lebih Hati-hati
-
Dinyatakan Bersalah Dihukum Nonaktif Selama 6 Bulan Oleh MKD, Sahroni: Saya Terima Lapang Dada
-
Ahmad Sahroni Kena Sanksi Terberat MKD! Lebih Parah dari Nafa Urbach dan Eko Patrio, Apa Dosanya?
-
MKD Ungkap Alasan Uya Kuya Tak Bersalah, Sebut Korban Berita Bohong dan Rumah Sempat Dijarah