Parlemen Pakistan Dibubarkan, Krisis Konstitusi Ancam Tatanan Demokrasi

Suara.com - Para pengamat politik menilai dengan ditolaknya mosi tidak percaya pihak oposisi terhadap Perdana Menteri Imran Khan, akan ada akibat serius bagi tatanan demokrasi Pakistan.

Pakistan telah jatuh ke dalam krisis konstitusional setelah Wakil Ketua Parlemen, Qasim Khan Suri, menolak mosi tidak percaya dari pihak oposisi terhadap Perdana Menteri Imran Khan karena dianggap sebagai "konspirasi asing."

Pada hari Minggu (03/04), anggota parlemen Majelis Nasional (majelis rendah parlemen) memberikan suara menentang PM Khan, tetapi langkah mereka digagalkan oleh pemerintah dengan alasan hukum yang kontroversial.

Anggota oposisi melakukan protes di dalam majelis dan kemudian mengadakan rapat mereka sendiri, di mana 197 anggota parlemen memberikan suara mendukung mosi tidak percaya.

Pada saat itu, Presiden Arif Alvi telah membubarkan parlemen atas saran Khan.

Aliansi oposisi, yang mengajukan mosi tidak percaya di Majelis Nasional pada 8 Maret, telah megajukan banding atas keputusan Suri di Mahkamah Agung negara itu.

Klaim konspirasi asing

Penolakan terhadap mosi tidak percaya dan pembubaran parlemen, membuat seluruh konstitusi Pakistan dipertanyakan.

Pemilu akan digelar lebih cepat, tetapi Mahkamah Agung masih dapat membatalkan keputusan tersebut.

Baca Juga: Oposisi Pakistan Ajukan Mosi Tidak Percaya Terhadap PM Imran Khan

Sebelumnya, Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) untuk Urusan Asia Selatan dan Tengah, Donald Lu, memperingatkan utusan Pakistan Asad Majeed bahwa mungkin ada "konsekuensi mengerikan" bagi Pakistan jika Khan tetap berkuasa.

Khan pun tampil berpidato di televisi, mengutuk "intervensi asing” di balik proses di parlemen.

"Sudah terbukti sekarang bahwa konspirasi telah menetas dari luar negeri. Semua orang tahu itu," kata Khan.

"Kami telah melakukan manuver ke Kedutaan Besar Amerika, memberi tahu mereka bahwa Anda telah ikut campur (dalam mosi tidak percaya)," Khan menambahkan.

AS dengan tegas membantah ikut campur urusan dalam negeri Pakistan. "Tidak ada kebenaran atas tuduhan ini," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS.

Pengamat politik Pakistan, Mosharraf Zaidi, menilai bahwa Khan sedang mencoba untuk menggiring opini publik untuk melawan oposisi dengan menuduh Barat.