Parlemen Pakistan Dibubarkan, Krisis Konstitusi Ancam Tatanan Demokrasi

"Perdana menteri jelas telah memilih platform anti-Barat untuk pemilihan berikutnya," kata Zaidi.

Sebelumnya, Khan mengunjungi Moskow dan mengadakan pertemuan dengan Presiden Vladimir Putin di hari yang sama ketika Rusia memulai invasinya ke Ukraina.

Sejak itu, Khan telah menampilkan dirinya sebagai pemimpin "anti-Barat" kepada para pendukungnya.

Konsekuensi bagi demokrasi Shehbaz Sharif dari partai oposisi Liga Muslim Pakistan menjuluki pembubaran parlemen sebagai "pengkhianatan tingkat tinggi."

"Khan telah mendorong negara ke dalam anarki, dan akan ada konsekuensi untuk pelanggaran konstitusi yang terang-terangan dan tak tahu malu," katanya.

Penolakan terhadap mosi tidak percaya pihak oposisi diyakini akan berdampak besar bagi tatanan demokrasi Pakistan.

"Peristiwa di Pakistan menandai upaya lain oleh seorang pemimpin Pakistan untuk memperpendek proses demokrasi. Dengan menghindari mosi tidak percaya, Imran Khan membuang mekanisme yang diamanatkan secara konstitusional sambil mengutip pembenaran — konspirasi asing — yang tidak memiliki bukti,” papar Michael Kugelman, pengamat politik Asia Selatan di Woodrow Wilson Center for Scholars yang berbasis di Washington, kepada DW.

Pakar hukum pun juga mengatakan bahwa ketua Majelis Nasional (ketua beserta wakil) harus netral sesuai dengan konstitusi.

"Itu adalah serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap demokrasi dan konstitusi oleh pemerintah terpilih. Jika tindakan pemimpin parlemen dinyatakan sah, maka setiap pemerintahan di masa depan akan diizinkan menggunakan konspirasi imajiner untuk menghentikan mosi tidak percaya," kata pakar hukum Osama Malik yang berbasis di Islamabad, kepada DW.

Baca Juga: Oposisi Pakistan Ajukan Mosi Tidak Percaya Terhadap PM Imran Khan

Sementara Madiha Afzal, pakar urusan Pakistan dan Afganistan di Institusi Brookings, mengatakan pemerintah telah "mengubah krisis politik menjadi krisis konstitusional melalui cara-cara yang tidak konstitusional." "Mereka telah menjatuhkan supremasi hukum di negara ini.

Ini adalah kemunduran bagi demokrasi Pakistan," tambahnya.

Apakah militer akan campur tangan?

Militer Pakistan sejauh ini tetap netral, tetapi krisis politik yang sedang berlangsung dinilai dapat membahayakan keamanan negara itu.

Tidak jelas berapa lama panglima militer yang berkuasa, Jenderal Qamar Javed Bajwa, akan tetap diam terhadap krisis dalam negeri.

Namun, pada hari Sabtu (03/04), di depan AS, Bajwa menyatakan posisinya soal krisis Ukraina.