Suara.com - Perdana Menteri Australia mendapat teguran dan makian dari seorang warga soal kenaikan biaya hidup yang makin membebani.
Saat PM Scott Morrison melakukan kunjungan ke pub bernama Edgeworth Tavern di kawasan Newscatle, New South Wales, ia didatangi seorang pensiunan.
Pria pensiunan itu memaki PM Morrison soal bantuan keuangan yang diterima oleh warga lanjut usia seperti dirinya.
"Ini 'kan yang Anda katakan ketika Anda terpilih waktu itu: 'Kami akan membantu semua orang yang telah bekerja sepanjang hidupnya, membayar pajak mereka'…," kata pria tersebut.
"Ya… saya sudah bekerja sepanjang hidup dan membayar pajak."
Kepada PM Morrison, pria ini mengatakan sudah bekerja di pertambangan selama 30 tahun, tapi masa pensiunnya malah terdampak dari pembatasan pembayaran uang pensiun.
"Kamu bisa punya rumah satu senilai juta dolar, punya AU$250.000… dengarkan saya… tabungan $250.000 di bank, punya pengurangan pajak atau pajaknya dibayarkan, tapi seorang pensiunan disabilitas tak bisa punya penghasilan apa pun," katanya.
Ketika ia hendak dipisahkan dari PM Morrison, pria itu menolaknya dan malah menunjukkan jarinya ke muka Perdana Menteri Australia dengan menyampaikan kekecewaan lainnya.
Pada bulan November lalu Jaksa Agung mengindikasikan jika Pemerintah Australia di bawah pimpinan PM Morrison tidak akan punya waktu untuk memenuhi janji mereka pada pemilu 2019.
Baca Juga: Diterpa Isu Kekerasan Seksual, Perdana Menteri Australia Scott Morrison Minta Maaf
Janji tersebut adalah mendirikan komisi anti-korupsi sebelum pemilu 2022 dengan rancangan undang-undang yang akan dikeluarkan pada November 2000.
Warga pensiunan tersebut juga merasa PM Morrison tidak memenuhi janjinya dan malah seperti rubah yang mengawasi kandang ayam, alias malah akan memangsanya.
PN Morrison menawarkan beberapa kali kesempatan agar pria itu berbicara dengan salah satu anggota stafnya untuk membahas hal-hal yang ia ingin sampaikan.
"Sebaiknya kamu melakukan sesuatu … saya muak dengan omong kosongmu," teriak pria itu dan saat itu PM Morrison juga pergi darinya.
Kampanye Pemilu belum dimulai secara resmi, tapi PM Morrison dan Pemimpin Oposisi Anthony Albanese sudah berkeliling selama beberapa minggu untuk bertemu warga dan mengumumkan rencana kebijakan mereka.
Pekan ini diperkirakan Perdana Menteri akan mengumumkan Pemilu, yang kemungkinan digelar pada 14 atau 21 Mei.
Berita Terkait
-
Jaringan PMI Ilegal ke Malaysia Terbongkar, 68 Orang Berhasil Diselamatkan
-
Resmi Disahkan! Panduan Lengkap UU PPRT: Apa yang Berubah bagi Majikan dan Pekerja?
-
BP Batam 'Ngebut' di 2026: Investasi Tembus Rp17,4 Triliun, Sektor Elektronik Jadi Jawara
-
Singgung Kasus Rocky Gerung, Todung Tak Yakin Saiful Mujani Berakhir di Pengadilan
-
Perintah 'Tembak Mati' Donald Trump: Selat Hormuz di Ambang Perang Terbuka!
Terpopuler
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- 5 Parfum Indomaret dengan Wangi Segar Tahan Lama, Cocok Dipakai saat Cuaca Panas
- 12 Promo Makanan Hari Kartini 2026, Diskon Melimpah untuk Rayakan Momen Spesial
Pilihan
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
-
Merantau ke Kota Kecil, Danu Tetap Sulit Cari Kerja: Sampai Melamar Pawang Satwa
Terkini
-
Pria Yahudi Ditangkap karena Pakai Kippah Bergambar Bendera Israel dan Palestina
-
Berlabel Pupuk! Polisi Sita 1,9 Ton Sianida Asal Filipina dari Kapal yang Kandas di Gorontalo
-
Tentara Khusus AS Ditangkap Usai Skandal Tahuran Rp 6,9 Miliar dalam Penangkapan Presiden Maduro
-
Italia Respon Usulan Gantikan Iran di Piala Dunia 2026
-
Kenapa Indonesia Tidak Bisa Pungut Tarif di Selat Malaka, Akal-akalan Malaysia atau Tabrak Hukum?
-
263 Napi Risiko Tinggi Dipindah ke Nusakambangan, Terbanyak Asal Riau!
-
Wacana Tarif Purbaya, Menhan Malaysia Tegas: Tak Ada Negara Bisa Kuasai Selat Malaka!
-
Resmi Disahkan! Panduan Lengkap UU PPRT: Apa yang Berubah bagi Majikan dan Pekerja?
-
Aiptu YS Diduga Jadi Broker Proyek Rp16 M di Bekasi, IPW Desak PTDH dan Tersangka
-
'Kiamat' Pandemi COVID-19 Bisa Terulang Jika Selat Hormuz Terus Diblokir Iran