Suara.com - Mayoritas suara dari anggota Majelis Umum PBB memilih untuk menangguhkan Rusia dari Dewan HAM PBB. Rusia jadi negara kedua yang ditangguhkan dari Dewan HAM setelah Libya pada tahun 2011 silam.
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memilih untuk menangguhkan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB pada hari Kamis (07/04).
Langkah ini diambil setelah Ukraina dan mitranya menuduh Rusia melakukan kejahatan perang di Ukraina.
"Kita perlu mengambil tindakan hari ini untuk menyelamatkan dewan dari keterpurukan," kata Duta Besar Ukraina untuk PBB Sergiy Kyslytsya sebelum pemungutan suara.
Dari 193 anggota di majelis, 93 suara memilih untuk menangguhkan keanggotaan Rusia, 24 suara menentang, dan 58 suara abstain, memberikan suara mayoritas dua pertiga yang dibutuhkan untuk lolos.
Dibandingkan dengan pemungutan suara sebelumnya yang menuntut Rusia untuk segera mengakhiri invasinya di Ukraina, kali ini lebih banyak negara yang bersahabat dengan Rusia seperti Cina memilih menentang untuk menangguhkan keanggotaan Rusia daripada hanya abstain.
Lewat cuitannya di Twitter, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba berterima kasih kepada para anggota yang memilih mendukung penangguhan Rusia dari Dewan HAM PBB.
"Penjahat perang tidak memiliki tempat di badan-badan PBB yang bertujuan melindungi hak asasi manusia," tulisnya.
Rusia berada di tahun kedua dari tiga tahun masa jabatannya di dewan yang berisikan 47 anggota tersebut.
Baca Juga: Ini Dampak Penangguhan Keanggotaan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB
Ancaman terselubung dari Moskow Jelang pemungutan suara, Rusia mengeluarkan peringatan bahwa negara-negara yang memilih "ya" atau "abstain" pada resolusi PBB kemarin akan dipandang sebagai "isyarat tidak bersahabat".
Rusia mengatakan bahwa negara-negara tersebut akan menghadapi konsekuensi. Indonesia merupakan salah satu negara yang memilih abstain dalam voting ini. Kampanye untuk menangguhkan Rusia dari anggota dewan diinisiasi oleh Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB Linda Thomas-Greenfield.
Dilansir kantor berita Reuters, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Gennady Kuzmin menggambarkan langkah itu sebagai "langkah yang tidak sah dan bermotivasi politik."
Kuzmin kemudian mengumumkan bahwa Rusia telah memutuskan untuk keluar dari Dewan HAM PBB. Rusia adalah negara kedua yang keanggotaannya di Dewan HAM PBB dicabut, setelah Libya pada tahun 2011. Pada saat itu, Libya dipimpin oleh Moammar Gadhafi.
'Kondisi di Borodyanka lebih mengerikan dibanding Bucha'
Dokumentasi foto dan video dari Bucha, serta kota-kota lain di dekat ibu kota Kyiv yang sebelumnya diduduki Rusia, menunjukkan sejumlah warga sipil yang tewas.
Berita Terkait
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Isu Panas di Old Trafford: Bruno Fernandes Bakal Ikuti Jejak Ruben Amorim?
-
Jelang Inter Milan vs Napoli, Hakan Calhanoglu Ungkap Pernyataan Mengejutkan
-
Viral Emosi Thom Haye di Laga Persib vs Persija, Ungkap Kesedihan hingga Terima Ancaman Kematian
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar