Suara.com - Mayoritas suara dari anggota Majelis Umum PBB memilih untuk menangguhkan Rusia dari Dewan HAM PBB. Rusia jadi negara kedua yang ditangguhkan dari Dewan HAM setelah Libya pada tahun 2011 silam.
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memilih untuk menangguhkan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB pada hari Kamis (07/04).
Langkah ini diambil setelah Ukraina dan mitranya menuduh Rusia melakukan kejahatan perang di Ukraina.
"Kita perlu mengambil tindakan hari ini untuk menyelamatkan dewan dari keterpurukan," kata Duta Besar Ukraina untuk PBB Sergiy Kyslytsya sebelum pemungutan suara.
Dari 193 anggota di majelis, 93 suara memilih untuk menangguhkan keanggotaan Rusia, 24 suara menentang, dan 58 suara abstain, memberikan suara mayoritas dua pertiga yang dibutuhkan untuk lolos.
Dibandingkan dengan pemungutan suara sebelumnya yang menuntut Rusia untuk segera mengakhiri invasinya di Ukraina, kali ini lebih banyak negara yang bersahabat dengan Rusia seperti Cina memilih menentang untuk menangguhkan keanggotaan Rusia daripada hanya abstain.
Lewat cuitannya di Twitter, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba berterima kasih kepada para anggota yang memilih mendukung penangguhan Rusia dari Dewan HAM PBB.
"Penjahat perang tidak memiliki tempat di badan-badan PBB yang bertujuan melindungi hak asasi manusia," tulisnya.
Rusia berada di tahun kedua dari tiga tahun masa jabatannya di dewan yang berisikan 47 anggota tersebut.
Baca Juga: Ini Dampak Penangguhan Keanggotaan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB
Ancaman terselubung dari Moskow Jelang pemungutan suara, Rusia mengeluarkan peringatan bahwa negara-negara yang memilih "ya" atau "abstain" pada resolusi PBB kemarin akan dipandang sebagai "isyarat tidak bersahabat".
Rusia mengatakan bahwa negara-negara tersebut akan menghadapi konsekuensi. Indonesia merupakan salah satu negara yang memilih abstain dalam voting ini. Kampanye untuk menangguhkan Rusia dari anggota dewan diinisiasi oleh Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB Linda Thomas-Greenfield.
Dilansir kantor berita Reuters, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Gennady Kuzmin menggambarkan langkah itu sebagai "langkah yang tidak sah dan bermotivasi politik."
Kuzmin kemudian mengumumkan bahwa Rusia telah memutuskan untuk keluar dari Dewan HAM PBB. Rusia adalah negara kedua yang keanggotaannya di Dewan HAM PBB dicabut, setelah Libya pada tahun 2011. Pada saat itu, Libya dipimpin oleh Moammar Gadhafi.
'Kondisi di Borodyanka lebih mengerikan dibanding Bucha'
Dokumentasi foto dan video dari Bucha, serta kota-kota lain di dekat ibu kota Kyiv yang sebelumnya diduduki Rusia, menunjukkan sejumlah warga sipil yang tewas.
Berita Terkait
-
IndiHome Hadirkan Ultra Mesh Wi-Fi, Solusi Internet Stabil untuk Rumah Banyak Sekat dan Lantai
-
Kawal Dunia Santri, Fraksi PKB DPR RI Sabet Penghargaan 'Peduli Pesantren'
-
Rahasia Produk Kesehatan Laris di Marketplace: Review Positif Jadi Penentu Utama
-
Selat Hormuz Dibuka, PIS Siapkan Rute Darurat agar 2 Kapal Pertamina Kembali Berlayar
-
Hasto PDIP: Dukung Palestina Bukan Sekadar Politik, Tapi Mandat Hukum Semangat Bandung
Terpopuler
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Tak Perlu Mahal! Ini 3 Mobil Bekas Keluarga yang Keren dan Nyaman
- Dapat Status Pegawai BUMN, Apa Saja Tugas Manajer Koperasi Merah Putih?
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 5 HP Xiaomi yang Awet Dipakai Bertahun-tahun, Performa Tetap Mantap
Pilihan
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan Beruntun di Jalan Tol
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
Terkini
-
Kontraktor Nuklir AS Hilang Tanpa Jejak, Publik Tuding Negara Pelakunya
-
Konsisten Bela Palestina lewat Parlemen, Jazuli Juwaini Diganjar KWP Award 2026
-
Misteri Tewasnya 11 Ilmuwan Nuklir AS, Trump Berharap Kebetulan, FBI Bongkar Fakta Ini
-
Indonesia Sambut Baik Gencatan Senjata Israel-Lebanon, Kemlu: Semua Pihak Harus Menahan Diri
-
Menteri HAM Cium Aroma Skenario Pojokkan Pemerintah di Balik Laporan Polisi Terhadap Feri Amsari Cs
-
Bukan karena Iran dan AS Damai, Ini Sebab Selat Hormuz Dibuka Kembali
-
Bukan Cuma Blokir Konten, Guru Besar Unair Bongkar 'Cara Halus' Membungkam Kritik di Ruang Digital
-
KWP Nobatkan Novita Wijayanti Jadi Legislator Paling Aspiratif
-
Sebut Istana Alergi Pengamat, Prof. Henri Subiakto Singgung Bahaya Budaya ABS di Lingkaran Prabowo
-
Beri Arahan ke Ketua DPRD se-Indonesia, Prabowo: Saya Ingin Bicara Apa Adanya dari Hati ke Hati