Suara.com - Mayoritas suara dari anggota Majelis Umum PBB memilih untuk menangguhkan Rusia dari Dewan HAM PBB. Rusia jadi negara kedua yang ditangguhkan dari Dewan HAM setelah Libya pada tahun 2011 silam.
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memilih untuk menangguhkan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB pada hari Kamis (07/04).
Langkah ini diambil setelah Ukraina dan mitranya menuduh Rusia melakukan kejahatan perang di Ukraina.
"Kita perlu mengambil tindakan hari ini untuk menyelamatkan dewan dari keterpurukan," kata Duta Besar Ukraina untuk PBB Sergiy Kyslytsya sebelum pemungutan suara.
Dari 193 anggota di majelis, 93 suara memilih untuk menangguhkan keanggotaan Rusia, 24 suara menentang, dan 58 suara abstain, memberikan suara mayoritas dua pertiga yang dibutuhkan untuk lolos.
Dibandingkan dengan pemungutan suara sebelumnya yang menuntut Rusia untuk segera mengakhiri invasinya di Ukraina, kali ini lebih banyak negara yang bersahabat dengan Rusia seperti Cina memilih menentang untuk menangguhkan keanggotaan Rusia daripada hanya abstain.
Lewat cuitannya di Twitter, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba berterima kasih kepada para anggota yang memilih mendukung penangguhan Rusia dari Dewan HAM PBB.
"Penjahat perang tidak memiliki tempat di badan-badan PBB yang bertujuan melindungi hak asasi manusia," tulisnya.
Rusia berada di tahun kedua dari tiga tahun masa jabatannya di dewan yang berisikan 47 anggota tersebut.
Baca Juga: Ini Dampak Penangguhan Keanggotaan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB
Ancaman terselubung dari Moskow Jelang pemungutan suara, Rusia mengeluarkan peringatan bahwa negara-negara yang memilih "ya" atau "abstain" pada resolusi PBB kemarin akan dipandang sebagai "isyarat tidak bersahabat".
Rusia mengatakan bahwa negara-negara tersebut akan menghadapi konsekuensi. Indonesia merupakan salah satu negara yang memilih abstain dalam voting ini. Kampanye untuk menangguhkan Rusia dari anggota dewan diinisiasi oleh Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB Linda Thomas-Greenfield.
Dilansir kantor berita Reuters, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Gennady Kuzmin menggambarkan langkah itu sebagai "langkah yang tidak sah dan bermotivasi politik."
Kuzmin kemudian mengumumkan bahwa Rusia telah memutuskan untuk keluar dari Dewan HAM PBB. Rusia adalah negara kedua yang keanggotaannya di Dewan HAM PBB dicabut, setelah Libya pada tahun 2011. Pada saat itu, Libya dipimpin oleh Moammar Gadhafi.
'Kondisi di Borodyanka lebih mengerikan dibanding Bucha'
Dokumentasi foto dan video dari Bucha, serta kota-kota lain di dekat ibu kota Kyiv yang sebelumnya diduduki Rusia, menunjukkan sejumlah warga sipil yang tewas.
Berita Terkait
-
Cair! Promosikan Proyek Arab Saudi, Pakar Transfer Fabrizio Romano Dicap Buzzer King Salman
-
Tak Dikasih Nomor Punggung 2, Eks Bek AC Milan Kecewa Berat hingga Serang Allegri
-
Memberi THR ke Ortu Baiknya Berapa? Ini Kisaran yang Luwes
-
Deretan Insiden Persebaya vs Persib: Benturan Horor Federico Barba hingga Kekonyolan Adam Alis
-
Namanya Zahra Azadpour Ditembak Mati di Teheran dan Aksi Diam Timnas Putri Iran
Terpopuler
Pilihan
-
100 Hari Jelang Piala Dunia 2026, FIFA Belum Kantongi Izin dari Dewan Kota
-
Nelayan Tanpa Perahu di Sambeng, Menjaga Kali Progo dari Ancaman Tambang Tanah Urug
-
Hasil BRI Super League: Lewat Duel Sengit, Persija Jakarta Harus Puas Ditahan Borneo FC
-
Dua Kapal Tanker Pertamina Masih di Selat Hormuz, Begini Nasib Awaknya
-
Sesaat Lagi! Link Live Streaming Persija vs Borneo FC, Jaminan Laga Seru di JIS
Terkini
-
Benarkah Gaji Nakes Jakarta Mandek 10 Tahun? Ini Duduk Perkaranya
-
Analis: Iran di Atas Angin, Ini Sebabnya
-
Meski Kehilangan Istri, Haji Suryo Tanggung Penuh Biaya dan Sekolah Korban Kecelakaan
-
Jaringan Perburuan Gajah Sumatera Dibongkar, Kadiv Humas: 15 Tersangka Diamankan!
-
OTT Pekalongan: 11 Orang Termasuk Sekda Tiba di Gedung KPK, Apa Peran Bupati Fadia Arafiq?
-
JIS Kini Terhubung ke Ancol dan Stasiun KRL, Anies Baswedan: Alhamdulillah
-
Babak Baru Kasus Hasbi Hasan, KPK Laporkan Linda Susanti ke Polda Metro Jaya
-
Duduk di Tengah SBY dan Jokowi, Prabowo Pimpin Silaturahmi dan Diskusi di Istana Merdeka
-
Dua Kapal Tanker Pertamina Masih di Selat Hormuz, Begini Nasib Awaknya
-
Pramono Anung Mau Sikat Terminal Bayangan, Wajibkan 26.500 Pemudik Lewat Jalur Resmi