Sebut Big Data 110 Juta Warga Ingin Pemilu 2024 Ditunda Bohong, KAMI Minta Jokowi Pecat Luhut

Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi diminta untuk pecat Menteri yang kerap suarakan penundaan Pemilu 2024. Termasuk Marves Luhut Binsar Panjaitan.

Permintaan itu disampaikan Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Ahmad Yani. Ia menilai tidak cukup Jokowi hanya meminta menteri-menterinya setop bicara penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Harus memecat menteri-menteri itu loh. Termasuk menteri segala menteri Luhut Binsar Panjaitan itu," ujar Yani saat dihubungi, Jumat (8/4/2022).

Apalagi, kata Yani, Luhut dinilai telah melakukan kebohongan dengan menyatakan punya big data yang menyebut 110 juta warga setuju pemilu ditunda.

"Dan dia melakukan kebohongan kalau dia katakan big data buktinya nih rakyat melawan semua dan tanggal 11 ini ada gerakan mahasiswa," ungkapnya.

Untuk itu, Yani mendesak agar Jokowi bisa bertindak secara tegas, jika perlu memecat para menterinya jika pemerintahan ingin lebih harmonis.

"Nah itu seharus nya presiden, kalau memang presiden tidak dalam bagian harmonisasi itu presiden harus dengan tegas menindak dan memecat menteri-menterinya itu," tandasnya.

Diketahui, Jokowi meminta kepada seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak lagi berbicara terkait isu penundaan pemilihan umum (Pemilu) maupun perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Alih-alih berbicara soal penundaan pemilu atau presiden tiga periode, Jokowi ingin para menteri menjelaskan soal situasi ekonomi global yang menyebabkan naiknya harga-harga kebutuhan pokok.

Baca Juga: Siapa Saja Menteri yang Sempat Bilang Pemilu Ditunda? Begini Sikapnya Sekarang

Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, pada Selasa (5/4/2022).

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi.

Jokowi meminta para menteri untuk lebih fokus bekerja dalam penanganan atas kondisi kesulitan yang saat ini dirasakan oleh masyarakat. Menurutnya, kenaikan-kenaikan harga kebutuhan pokok itu tidak terlepas dari gejolak ekonomi global.

Akibat gejolak ekonomi global tersebut kenaikan inflasi pun tidak terelakkan di sejumlah negara termasuk di Indonesia. Seperti yang terjadi di Amerika Serikat di mana kini inflasinya mencapai 7,9 persen.

Padahal biasanya inflasi di Negeri Paman Sam itu berada di bawah 1 persen. Di Uni Eropa juga mengalami kenaikan inflasi hingga 7,5 persen.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta kepada menteri untuk memiliki rasa sensitif atas apa yang tengah dirasakan oleh masyarakat saat ini. Ia sempat menyentil para menteri yang tidak memberikan penjelasan penyebab naiknya harga minyak goreng maupun harga BBM salah satunya ialah Pertamax.

"Tidak ada statement, tidak ada komunikasi, harga minyak goreng sudah empat bulan tidak ada penjelasan apa-apa, kenapa ini terjadi, yang kedua Pertamax, menterinya juga tidak memberikan penjelasan apa-apa mengenai ini. Hati-hati," tuturnya.

Hal yang ia mau ialah apabila ada kebijakan kenaikan harga seperti itu, para jajarannya senantiasa menerangkan penyebabnya kepada rakyat. Ia tidak mau kalau pemerintah malah dituding masyarakat tidak bekerja sama sekali.

"Kenapa Pertamax (naik), diceritain dong pada rakyat, ada empati kita gitu loh. (Ini) enggak ada... yang berkaitan dengan energi, enggak ada. Perlu yang namanya memiliki sense of crisis yang tinggi," ujarnya.