Suara.com - Agenda rapat dengar pendapat (RDP) DPR RI-pemerintah bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meyakinkan publik terkait gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tetap berlangsung sesuai jadwal.
Pernyataan tersebut disampaikan Anggota KPU RI Hasyim Asy'ari melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta pada Minggu (10/4/2022).
"Selain sesuai jadwal, RDP juga untuk memberi ruang waktu bagi KPU mempersiapkan sebelum masuk tahapan yang dimulai pada 14 Juni 2022," kata Hasyim yang juga kembali terpilih sebagai Anggota KPU periode 2022-2027.
Untuk diketahui, dalam waktu dekat KPU, pemerintah dan DPR akan melakukan RDP pada Selasa (12/4/2022). Dalam agenda tersebut akan dibahas tahapan pelaksanaan Pemilu 2024.
Namun agar RDP tetap berjalan pada hari yang sama, KPU meminta penjadwalan ulang karena adanya benturan jadwal pelantikan.
Pada intinya, Hasyim mengemukakan, KPU tetap mengusulkan RDP tetap dilakukan pada pekan ini atau selama masih dalam masa sidang atau sebelum masuk masa reses.
Lantaran itu, KPU berharap RDP tidak dilaksanakan pada masa sidang berikutnya atau setelah lebaran.
Sementara itu, untuk masa jabatan anggota KPU periode 2017 hingga 2022 yang berakhir pada 11 April 2022 pukul 10.00 WIB, dan pelantikan anggota periode 2022 hingga 2027 yang direncanakan Selasa (12/4/2022) pukul 13.30 WIB, maka terdapat kekosongan jabatan.
"Sehubungan dengan itu, maka terjadi kekosongan anggota KPU sekitar 27 jam," kata dia.
Baca Juga: Pastikan Pemilu Digelar 14 Februari 2024, Jokowi: Jangan Muncul Spekulasi Perpanjangan Jabatan
Menyikapi hal tersebut maka sesuai ketentuan Pasal 555 Undang-undang Pemilu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU yang akan menjalankan tugas dan wewenang lembaga.
Berdasarkan hal itu, perlu diusulkan agar Sekjen KPU bersurat kepada DPR dengan tembusan Menteri Dalam Negeri, Komisi II DPR, Bawaslu dan DKPP.
Berita Terkait
-
Pastikan Pemilu Digelar 14 Februari 2024, Jokowi: Jangan Muncul Spekulasi Perpanjangan Jabatan
-
Menyikapi Kondisi Persoalan Bangsa dalam Beberapa Waktu Belakangan, Ini 10 Permintaan PB HMI kepada Pemerintah
-
Sebut Jokowi Tegas Tolak Penundaan Pemilu, Sekjen PDIP: Demo Mahasiswa Jangan Salah Alamat Kayak Lagu Ayu Ting Ting
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'