Suara.com - Agenda rapat dengar pendapat (RDP) DPR RI-pemerintah bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meyakinkan publik terkait gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tetap berlangsung sesuai jadwal.
Pernyataan tersebut disampaikan Anggota KPU RI Hasyim Asy'ari melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta pada Minggu (10/4/2022).
"Selain sesuai jadwal, RDP juga untuk memberi ruang waktu bagi KPU mempersiapkan sebelum masuk tahapan yang dimulai pada 14 Juni 2022," kata Hasyim yang juga kembali terpilih sebagai Anggota KPU periode 2022-2027.
Untuk diketahui, dalam waktu dekat KPU, pemerintah dan DPR akan melakukan RDP pada Selasa (12/4/2022). Dalam agenda tersebut akan dibahas tahapan pelaksanaan Pemilu 2024.
Namun agar RDP tetap berjalan pada hari yang sama, KPU meminta penjadwalan ulang karena adanya benturan jadwal pelantikan.
Pada intinya, Hasyim mengemukakan, KPU tetap mengusulkan RDP tetap dilakukan pada pekan ini atau selama masih dalam masa sidang atau sebelum masuk masa reses.
Lantaran itu, KPU berharap RDP tidak dilaksanakan pada masa sidang berikutnya atau setelah lebaran.
Sementara itu, untuk masa jabatan anggota KPU periode 2017 hingga 2022 yang berakhir pada 11 April 2022 pukul 10.00 WIB, dan pelantikan anggota periode 2022 hingga 2027 yang direncanakan Selasa (12/4/2022) pukul 13.30 WIB, maka terdapat kekosongan jabatan.
"Sehubungan dengan itu, maka terjadi kekosongan anggota KPU sekitar 27 jam," kata dia.
Baca Juga: Pastikan Pemilu Digelar 14 Februari 2024, Jokowi: Jangan Muncul Spekulasi Perpanjangan Jabatan
Menyikapi hal tersebut maka sesuai ketentuan Pasal 555 Undang-undang Pemilu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU yang akan menjalankan tugas dan wewenang lembaga.
Berdasarkan hal itu, perlu diusulkan agar Sekjen KPU bersurat kepada DPR dengan tembusan Menteri Dalam Negeri, Komisi II DPR, Bawaslu dan DKPP.
Berita Terkait
-
Pastikan Pemilu Digelar 14 Februari 2024, Jokowi: Jangan Muncul Spekulasi Perpanjangan Jabatan
-
Menyikapi Kondisi Persoalan Bangsa dalam Beberapa Waktu Belakangan, Ini 10 Permintaan PB HMI kepada Pemerintah
-
Sebut Jokowi Tegas Tolak Penundaan Pemilu, Sekjen PDIP: Demo Mahasiswa Jangan Salah Alamat Kayak Lagu Ayu Ting Ting
Terpopuler
- Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Segera Dikembalikan
- 4 Perbedaan Rice Cooker Keramik vs Stainless Steel untuk Memasak Nasi, Mana yang Lebih Sehat?
- 3 Sepatu Jalan untuk Lansia Paling Nyaman, Hands Free Tak Perlu Membungkuk
- Spanduk Polwan saat Adang Aksi BEMI UI Kena Rujak Netizen: Bu Polwan Salah Bawa Spanduk?
- Kulkas Sharp 2 Pintu Berapa Harganya? Ini 3 Pilihan yang Dingin dan Hemat Listrik Sesuai Review
Pilihan
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
Terkini
-
Yasonna Laoly Dukung Kewarganegaraan Ganda Terbatas Usulan Prabowo: Demi Kepentingan Nasional
-
Purbaya: Pembatasan Subsidi BBM Hemat Anggaran 10 Persen
-
Sudah Beroperasi Tanpa Tarif, Tol Betung-Tempino-Jambi Seksi Bayung Lencir-Pijoan Segera Bertarif
-
Siapa yang Menentukan Audit BPK di 3 Daerah Sumsel? Ini yang Kini Didalami KPK
-
Minta Praperadilan Febrie Ditolak, Kejagung: Tak Ada Duplikasi Penetapan Tersangka
-
Yuk Nonton Maestro Tenor Andrea Bocelli di Borobudur, Pertemuan Mahakarya Dunia dan Warisan Budaya
-
PDIP Kirim Kapal Rumah Sakit ke Flores, Hasto: Bantu Korban Tanpa Lihat Pilihan Politik
-
Bantu Korban Gempa NTT, Pemprov DKI Kumpulkan Donasi Rp5,8 Miliar
-
Beredar Kabar OTT di Kabupaten Bogor, KPK: Kami Akan Sampaikan Kepada Publik Secara Transparan
-
Mengenal Karakter Zodiak Bulan September, Si Detail Virgo dan Si Harmonis Libra