Suara.com - PDI Perjuangan (PDIP) menilai aksi demonstrasi yang akan digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) merupakan hak untuk menyampaikan pendapat. Namun, upaya penyampaian pendapat tersebut jangan sampai salah alamat.
Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Ia mengatakan, jika mahasiswa ingin menuntut atau menyampaikan pendapat untuk menolak wacana penundaan Pemilu, sudah semestinya bukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, menurutnya sejak awal Jokowi dan PDIP tegas menolak wacana tersebut.
"Presiden Jokowi sejak awal sudah menegaskan suatu sikapnya yang senapas dengan partai yaitu untuk taat dengan konstitusi. Jika demo ditujukan untuk agenda itu (penundaan Pemilu), saya jadi teringat suatu lagu jangan sampai salah alamat dari Ayu Ting Ting. Jangan salah alamat," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (10/4/2022).
Berkenaan dengan itu, Hasto juga meminta partai-partai politik yang sebelumnya sempat melontarkan wacana terkait penundaan pemilu untuk memberikan penjelasan ke publik, termasuk kepada mahasiswa yang berencana turun ke jalan menolak wacana tersebut.
"Kami harapkan mereka yang sebelumnya mengusulkan tentang penundaan Pemilu juga ikut memberikan penjelasan ke publik, ke mahasiswa," katanya.
Lebih lanjut, Hasto kembali menegaskan bahwa Jokowi sendiri sudah menegur dan mengingatkan kepada jajaran menterinya untuk tidak berbicara soal wacana penundaan Pemilu.
"Tadi Pak Presiden memimpin ratas (rapat terbatas) untuk membahas persiapan pemilu. Ini kan merupakan bukti bahwa presiden taat kepada konstitusi, dan itulah sejak awal diyakini oleh PDIP, " katanya.
Mahasiswa Batal Geruduk Istana
Sebelumnya diberitakan, BEM SI batal menggelar aksi demonstrasi di sekitar Istana Negara, Jakarta Pusat.
Sebagai gantinya mereka akan menggelar aksi demonstrasi tersebut di sekitar Gedung DPR RI pada Senin (11/4/2022) besok.
Koordinator Media BEM SI Luthfi Yufrizal menyebut, alasan pihaknya mengubah lokasi aksi demonstrasi karena ingin memastikan DPR RI melaksanakan konstitusi dengan baik.
"Kita ingin memastikan konstitusi yang ada berjalan maka dari itu kita akan mengawal dari undang-undang dan memastikan DPR RI melaksanakan konstitusi dengan baik sesuai dengan yang sudah ada," kata Luthfi kepada wartawan, Minggu (10/4/2022).
Berita Terkait
Terpopuler
- Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam
- Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Segera Dikembalikan
- Sunscreen Apa yang Bisa Memudarkan Flek Hitam di Wajah? Ini 9 Rekomendasi Terbaiknya
- Besok, Front Mahasiswa UI hingga IPB Siap Gelar Aksi 'Merebut Kemerdekaan' di Jakarta
- 4 Perbedaan Rice Cooker Keramik vs Stainless Steel untuk Memasak Nasi, Mana yang Lebih Sehat?
Pilihan
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
Terkini
-
Bukan Cuma Jualan Dawet, Cerita Siti Aminah Bikin Usaha Tradisional Tetap Laris
-
Mengintip EIGER Nature, Wajah Baru Ekowisata Bogor yang Buka September 2026
-
Kata Warga, Pedagang hingga Ojol soal Demo Mahasiswa Digelar di Bundaran HI
-
Bukan Sekadar Bikin Citra, Ini Cara PR Membangun Kepercayaan di Era AI
-
Mendagri Apresiasi Posko Sikka, Dirjen Bina Adwil Dorong Percepatan Pendataan Pascagempa Maumere
-
Gudang Solar Subsidi 5.350 Liter di Palembang Ternyata Beroperasi di Balik Bengkel Las
-
Bawa Produk Lokal Tembus Pasar Internasional, BRI Fasilitasi UMKM di GMBPF 2026
-
5.990 PPPK di Sumsel Masih Menunggu Kepastian, Harapan Jadi Penuh Waktu Tergantung Anggaran
-
Promo Mr. DIY, Dapatkan Cashback 45 Persen dengan QRIS BRImo
-
Indonesia Bisa Tiru! Begini Cara Pemkot Seoul Hadapi Gelombang Panas yang Mematikan