Suara.com - PDI Perjuangan (PDIP) menilai aksi demonstrasi yang akan digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) merupakan hak untuk menyampaikan pendapat. Namun, upaya penyampaian pendapat tersebut jangan sampai salah alamat.
Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Ia mengatakan, jika mahasiswa ingin menuntut atau menyampaikan pendapat untuk menolak wacana penundaan Pemilu, sudah semestinya bukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, menurutnya sejak awal Jokowi dan PDIP tegas menolak wacana tersebut.
"Presiden Jokowi sejak awal sudah menegaskan suatu sikapnya yang senapas dengan partai yaitu untuk taat dengan konstitusi. Jika demo ditujukan untuk agenda itu (penundaan Pemilu), saya jadi teringat suatu lagu jangan sampai salah alamat dari Ayu Ting Ting. Jangan salah alamat," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (10/4/2022).
Berkenaan dengan itu, Hasto juga meminta partai-partai politik yang sebelumnya sempat melontarkan wacana terkait penundaan pemilu untuk memberikan penjelasan ke publik, termasuk kepada mahasiswa yang berencana turun ke jalan menolak wacana tersebut.
"Kami harapkan mereka yang sebelumnya mengusulkan tentang penundaan Pemilu juga ikut memberikan penjelasan ke publik, ke mahasiswa," katanya.
Lebih lanjut, Hasto kembali menegaskan bahwa Jokowi sendiri sudah menegur dan mengingatkan kepada jajaran menterinya untuk tidak berbicara soal wacana penundaan Pemilu.
"Tadi Pak Presiden memimpin ratas (rapat terbatas) untuk membahas persiapan pemilu. Ini kan merupakan bukti bahwa presiden taat kepada konstitusi, dan itulah sejak awal diyakini oleh PDIP, " katanya.
Mahasiswa Batal Geruduk Istana
Sebelumnya diberitakan, BEM SI batal menggelar aksi demonstrasi di sekitar Istana Negara, Jakarta Pusat.
Sebagai gantinya mereka akan menggelar aksi demonstrasi tersebut di sekitar Gedung DPR RI pada Senin (11/4/2022) besok.
Koordinator Media BEM SI Luthfi Yufrizal menyebut, alasan pihaknya mengubah lokasi aksi demonstrasi karena ingin memastikan DPR RI melaksanakan konstitusi dengan baik.
"Kita ingin memastikan konstitusi yang ada berjalan maka dari itu kita akan mengawal dari undang-undang dan memastikan DPR RI melaksanakan konstitusi dengan baik sesuai dengan yang sudah ada," kata Luthfi kepada wartawan, Minggu (10/4/2022).
Berita Terkait
Terpopuler
- Biar Terlihat Muda Pakai Lipstik Warna Apa? Ini 5 Pilihan Shade yang Cocok
- 7 HP 5G Termurah 2026 Rp1 Jutaan, Tawarkan Chip Kencang dan Memori Lega
- 5 HP dengan Kamera Leica Termurah, Kualitas Flagship Harga Ramah di Kantong
- 16 Februari 2026 Bank Libur atau Tidak? Ini Jadwal Operasional BCA hingga BRI
- Terpopuler: 7 HP Layar Super Amoled, Samsung Galaxy A07 5G Rilis di Indonesia
Pilihan
-
Jangan ke Petak Sembilan Dulu, 7 Spot Perayaan Imlek di Jakarta Lebih Meriah & Anti Mainstream
-
Opsen Pajak Bikin Resah, Beban Baru Pemilik Motor dan Mobil di Jateng
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
Terkini
-
Kejagung Bantah Ada Temuan Uang Senilai Rp920 Miliar saat Geledah Rumah Pejabat Pajak
-
DPR Bongkar Fakta Pembahasan UU KPK, Jokowi Mau 'Cuci Tangan'?
-
Waspada Cuaca Ekstrem Jelang Ramadan, Warga DIY Diimbau Tidak Padusan di Pantai dan Sungai
-
Polda Metro Turun Tangan, Kombes Rita Janji Cek Kasus Perkosaan Konten Kreator Cinta Ruhama
-
Cak Imin Sebut Masih Ada Peserta BPJS PBI yang Dinonaktifkan, Apa Alasannya?
-
Bawa Misi Palestina ke Board of Peace, Komisi I DPR Beri 3 Pesan Penting untuk Prabowo
-
Israel Masuk Dewan Perdamaian Trump, Koalisi Desak Indonesia Mundur dari BoP
-
Nyamar Pakai Batik dan Lanyard, Pencuri Spesialis Hotel Mewah Jakarta Akhirnya Ditangkap
-
Kemensos: 40 Ribu Peserta BPJS PBI Direaktivasi, 2 Ribu Beralih Bayar Iuran Sendiri
-
Operasi Pekat Pulogadung, Satpol PP Sita 25 Botol Miras dan Amankan PPKS