Suara.com - PDI Perjuangan (PDIP) menilai aksi demonstrasi yang akan digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) merupakan hak untuk menyampaikan pendapat. Namun, upaya penyampaian pendapat tersebut jangan sampai salah alamat.
Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Ia mengatakan, jika mahasiswa ingin menuntut atau menyampaikan pendapat untuk menolak wacana penundaan Pemilu, sudah semestinya bukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, menurutnya sejak awal Jokowi dan PDIP tegas menolak wacana tersebut.
"Presiden Jokowi sejak awal sudah menegaskan suatu sikapnya yang senapas dengan partai yaitu untuk taat dengan konstitusi. Jika demo ditujukan untuk agenda itu (penundaan Pemilu), saya jadi teringat suatu lagu jangan sampai salah alamat dari Ayu Ting Ting. Jangan salah alamat," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (10/4/2022).
Berkenaan dengan itu, Hasto juga meminta partai-partai politik yang sebelumnya sempat melontarkan wacana terkait penundaan pemilu untuk memberikan penjelasan ke publik, termasuk kepada mahasiswa yang berencana turun ke jalan menolak wacana tersebut.
"Kami harapkan mereka yang sebelumnya mengusulkan tentang penundaan Pemilu juga ikut memberikan penjelasan ke publik, ke mahasiswa," katanya.
Lebih lanjut, Hasto kembali menegaskan bahwa Jokowi sendiri sudah menegur dan mengingatkan kepada jajaran menterinya untuk tidak berbicara soal wacana penundaan Pemilu.
"Tadi Pak Presiden memimpin ratas (rapat terbatas) untuk membahas persiapan pemilu. Ini kan merupakan bukti bahwa presiden taat kepada konstitusi, dan itulah sejak awal diyakini oleh PDIP, " katanya.
Mahasiswa Batal Geruduk Istana
Sebelumnya diberitakan, BEM SI batal menggelar aksi demonstrasi di sekitar Istana Negara, Jakarta Pusat.
Sebagai gantinya mereka akan menggelar aksi demonstrasi tersebut di sekitar Gedung DPR RI pada Senin (11/4/2022) besok.
Koordinator Media BEM SI Luthfi Yufrizal menyebut, alasan pihaknya mengubah lokasi aksi demonstrasi karena ingin memastikan DPR RI melaksanakan konstitusi dengan baik.
"Kita ingin memastikan konstitusi yang ada berjalan maka dari itu kita akan mengawal dari undang-undang dan memastikan DPR RI melaksanakan konstitusi dengan baik sesuai dengan yang sudah ada," kata Luthfi kepada wartawan, Minggu (10/4/2022).
Berita Terkait
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- 5 HP Infinix Kamera Beresolusi Tinggi Terbaru 2026 dengan Harga Murah
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
- 7 Bedak Wardah yang Tahan Lama Seharian, Makeup Flawless dari Pagi sampai Malam
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
Pilihan
-
Diperiksa Kasus Penggelapan Rp2,4 Triliun, Apa Peran Dude Harlino dan Istri di PT DSI?
-
Diguncang Gempa M 7,6, Plafon Gereja Paroki Rumengkor Ambruk Jelang Ibadah Kamis Putih
-
Isak Tangis Pecah di Kulon Progo, Istri Praka Farizal Romadhon Tiba di Rumah Duka
-
Bareskrim Periksa Pasangan Artis Dude Herlino-Alyssa Terkait Skandal Kasus PT DSI Rp2,4 Triliun
-
BREAKING NEWS: Peringatan Dini Tsunami 3, BMKG Minta Evakuasi Warga
Terkini
-
Jumat Agung 2026 di Katedral Jakarta: Ini Jadwal Ibadah dan Lokasi Parkir Jemaat
-
Dampak Kasus Amsal Sitepu: Pekerja Kreatif Khawatir Kerjasama dengan Pemerintah
-
Demi Selat Hormuz, PBB Hari Ini Akan Putuskan Pengerahan Kekuatan Militer untuk Keroyok Iran
-
Prinsip 'No Service No Pay': Badan Gizi Nasional Bakal Cabut Insentif SPPG yang Lalai
-
Hemat BBM, Pejabat Pemkot Mataram Wajib Bersepeda ke Kantor Mulai Pekan Depan
-
Safaruddin Ngamuk di DPR, Soroti Gaji Guru Polri Rp 100 Ribu per Jam: Harusnya Rp 5 Juta per Jam!
-
BMKG Prakirakan Hujan Ringan di Sebagian Besar Ibu Kota Provinsi saat Jumat Agung
-
Dikritik DPR soal Kasus Amsal Sitepu, Kajari Karo Minta Maaf dan Janji Evaluasi
-
Beda dengan Indonesia, Pakistan Naikkan Harga BBM Hingga 50 Persen
-
Operasi True Promise 4 Iran Target Alutsista AS di UEA, Puluhan Perwira Masuk Rumah Sakit