Suara.com - Anggota Fraksi PDIP Masinton Pasaribu memberikan sindiran pedas kepada salah satu menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Masinton memberikan tanggapannya terkait penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.
"Pertanyaannya adalah ke mana menko yang menggalang dukungan palsu tiga periode masa jabatan presiden tersebut? Dimana batang hidung menteri pongah sok merasa paling kuasa itu?" kata Masinton, seperti dikutip dari makassar.terkini--jaringan Suara.com, Senin (11/4/2022).
Masinton secara terang-terangan bahwa wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden bukan ide dari Jokowi.
Ia mengungkapkan, ide tersebut datang dari seorang menko yang tidak memiliki kewenangan di bidang politik.
Tak hanya itu, Masinton juga menginginkan agar menko tersebut mengundurkan diri dari jabatannya.
Pasalnya, Jokowi telah menegaskan bahwa pelaksanaan pemilu tidak akan ditunda.
Lebih lanjut, Masinton menyinggung soal 'big data' yang diklaim oleh menko tersebut. Menurutnya, klaim big data tersebut hanyalah hoaks.
"Ketika presiden secara kesatria mengambil alih tanggung jawab dan meluruskan tindakan keblinger dan kesemena-menaan bawahannya, seharusnya menko tersebut secara kesatria mundur dari seluruh jabatannya. Apalagi telah menyebarkan big data hoaks kepada masyarakat Indonesia," ungkapnya.
Baca Juga: Luhut Dijuluki 'Prime Minister', PPP: Karena Suka Bicara di Luar Konteks Tupoksi
Sementara itu, terkait demo BEM SI pada 11 April 2022, ia menyebut hal tersebut merupakan sebuah upaya demokrasi.
"Tanpa adanya pembatasan kekuasaan secara demokratis akan melahirkan kesemena-menaan atau tiran, berwatak rakus dan serakah atau oligarki kapitalis," ujarnya.
Sindiran tersebut diduga ditujukan untuk Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
Pasalnya, Luhut Binsar Pandjiatan pernah menyuarakan sal perpanjangan masa jabatan presiden.
Berita Terkait
-
Demo Mahasiswa 11 April 2022, Aliansi Mahakam Sebut Isu Jokowi 3 Periode Digiring Terstruktur
-
Bawa Spanduk Raksasa "Jokowi Mundur": Kalau Emak-emak Sudah Turun Gunung, Berarti Negara Tidak Baik-baik Saja
-
Emak-emak Aksi ke Istana Presiden Jokowi: Turunkan Harga Minyak Goreng atau Revolusi!
-
Luhut Dijuluki 'Prime Minister', PPP: Karena Suka Bicara di Luar Konteks Tupoksi
-
4 Nasihat Menohok Cak Nun saat Ceramah di Acara Buka Bersama PDIP, Jleb Banget!
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
-
QRIS Jadi 'Alat Bantu' Judi Online: Mengapa Sistem Pembayaran BI Ini Rentan Disalahgunakan?
Terkini
-
Permohonan RJ Eggi Sudjana Masuk, Polda Metro Tunggu Kesepakatan Pelapor di Kasus Ijazah Jokowi
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Tegaskan Kedaulatan NKRI dan Tolak Intervensi Asing atas Venezuela
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Desak Pilkada Tetap Langsung Dipilih Rakyat, Usul Ada E-voting
-
Polisi Periksa 12 Saksi Kasus Teror DJ Donny dan Influencer, Kapan Pelaku Ditangkap?
-
Ketua KONI Ponorogo Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Bupati Nonaktif Sugiri Sancoko
-
Libatkan Ahli, Polisi Bedah Batas Kebebasan Berekspresi dalam Kasus Mens Rea Pandji Pragiwaksono
-
Prabowo Duga Ada Kekuatan Asing Bayar Segelintir Orang untuk Mengejek
-
Bantah Tak Kooperatif, Legislator Bekasi Nyumarno Sambangi KPK: Undangan Tak Sampai ke Alamat KTP
-
Prabowo Janjikan Kampus Kedokteran Gratis
-
50 Medsos Lokal Ramaikan ISMN Yogyakarta Meetup 2026, Bahas Kolaborasi di Era Digital