Suara.com - Chief Technology Officer dan Founder dari Dattabot, Imron Zuhri mengungkapkan big data dapat digunakan dalam mengambil kebijakan publik. Namun di Indonesia antar lembaga/kementerian masih sering terjadi perbedaaan data.
"Sebagai contoh, pemerintah dapat melihat data yang dikumpulkan melalui aplikasi peduli lindungi untuk mengecek mobilitas masyarakat serta penyebaran Covid-19 saat ini. Dengan begitu, pemerintah dapat membuat kebijakan yang tepat," kata Imron dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/4/2022).
Di Indonesia permasalahan yang sering terjadi perbedaan data antar instansi terkait. Sebagai contoh, kata Imron, data kementerian berbeda dengan data Badan Pusat Statistik/BPS.
"Untuk itu, mengecek kembali asal muasal data menjadi penting. Setiap instansi tersebut juga perlu untuk bekerja sama untuk menentukan data mana yang akan digunakan. Bagi publik, jika terjadi data yang berbeda, maka gunakanlah data yang paling mendekati realitas" ujarnya.
Menurutnya, infrastruktur teknologi tidak menjadi persoalan yang besar bagi Indonesia. Karena hal tersebut bisa diupayakan dan telah banyak ahli.
"Persoalan yang paling penting dan mendasar adalah bagaimana data tersebut dapat transparan kepada publik. Contohnya, transparan tentang bagaimana data tersebut didapatkan," kata dia.
Imron melanjutkan selain masalah transparansi, persoalan lainnya adalah data harus sesuai prinsip interoperabilitas atau bisa dibagipakaikan. Menurutnya banyak kementerian atau lembaga yang hanya menyimpan data tanpa menjalankan prinsip dibagipakaikan dengan pihak lain dalam membuat suatu kebijakan.
Imron berharap bahwa penting untuk publik teredukasi terhadap data. Hal ini penting agar publik tidak mudah terprovokasi dengan data yang salah.
"Bahwa istilah 'data is oil' itu dianggap salah. Karena, data menjadi seperti komoditi. Padahal, data seharusnya gratis dan dapat dinikmati oleh setiap orang. Oleh karena itu, istilah yang tepat adalah data is air," ungkapnya.
Baca Juga: Luhut Tak Mau Buka Big Data, Berkata Punya Hak untuk Menolak, Publik: Takut Kebongkar Bohongnya
Berita Terkait
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
-
Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor
-
realme C85 Series Pecahkan Rekor Dunia Berkat Teknologi IP69 Pro: 280 Orang Tenggelamkan Ponsel
Terkini
-
Vonis Tiga Mantan Bos, Hakim Nyatakan Kerugian Kasus Korupsi ASDP Rp1,25 Triliun
-
Selain Chromebook, KPK Sebut Nadiem Makarim dan Stafsusnya Calon Tersangka Kasus Google Cloud
-
Bikin Geger Tambora, Begal Sadis Ternyata Sudah Beraksi 28 Kali, Motor Tetangga Pun Disikat
-
Ketum Joman 'Kuliti' Isu Ijazah Jokowi: Ini Bukti Forensik Digital, Roy Suryo Kena UU ITE!
-
Korupsi Taspen Rugi Rp1 T, Kenapa KPK Cuma Pamer Rp883 M? Ini Jawabannya
-
BMKG Bunyikan Alarm Bahaya, Pemprov DKI Siapkan 'Pasukan Biru' hingga Drone Pantau Banjir Rob
-
Terjerat Kasus Korupsi Dinas PUPR, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten OKU Ditahan KPK
-
PSI Sorot Kinerja Pemprov DKI Atasi Banjir Rob Jakarta: Mulai Pencegahan dari Musim Kemarau
-
Jalani Sidang dengan Tatapan Kosong, Ortu Terdakwa Demo Agustus: Mentalnya Gak Kuat, Tiga Kali Jatuh
-
Pohon Tumbang Lumpuhkan MRT, PSI Desak Pemprov DKI Identifikasi Pohon Lapuk: Tolong Lebih Gercep!