Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan mengenai isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiga periode.
Luhut menyampaikan bahwa dirinya tak pernah membicarakan soal presiden Jokowi tiga periode.
Hal tersebut ia ungkapkan saat menemui BEM UI yang melakukan aksi unjuk rasa di Balai Sidang UI.
BEM UI menggelar aksi unjuk rasa dalam rangka menolak wacana perpanjangan masa jabatan Presiden. Selain itu, BEM UI juga menolak penundaan pemilu 2024.
Kemudian, saat bertemu dengan BEM UI Luhut menjelaskan bahwa dirinya tak pernah usul soal jabatan presiden tiga periode.
"Siapa bilang saya meminta supaya presiden tiga periode. Saya tanya siapa?" kata Luhut, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Rabu (13/4/2022).
Lebih lanjut, Luhut mengaku dirinya tak pernah usul soal perpanjangan jabatan presiden.
Dirinya berpesan kepada mahasiswa agar menyaring informasi dengan baik.
"Kalau kau baca dari media, ya dengar dari saya dong, saya enggak pernah bilang begitu. Dengerin ya, dengar jangan marah-marah. Saya tidak pernah mengatakan jabatan presiden tiga periode, enggak perah," tandasnya.
Luhut mengaku dirinya hanya menyampaikan aspirasi dari masyarakat terkait penundaan pemilu 2024.
"Yang pernah saya katakan banyak di bawah itu minta Pemilu ditunda. Apa salah? Kamu (mahasiswa) ngomong gini salah, enggak kan?" tanyanya.
Diketahui, Luhut sengaja menemui massa aksi BEM UI di Balai Sidang UI, Depok, Selasa (12/4/2022).
Luhut tak ingin menunjukkan big data yang ia klaim berisi 110 juta orang di media sosial memberikan dukungan penundaan Pemilu 2024. Dirinya secara tegas menolak untuk membuka data tersebut.
"Kamu tidak berhak juga menuntut saya. Saya punya hak untuk bilang enggak," kata Luhut.
Sebagaimana diketahui, Luhut sempat menyinggung adanya Big Data berkaitan dengan Pemilihan Umum 2024.
Berita Terkait
-
Fahri Hamzah Senggol Parpol yang Tolak Jokowi 3 Periode: Ingin Cuci Tangan
-
Luhut Dapat Segundang Jabatan, DPP PDIP: Pak Jokowi Mestinya Bagi-bagi Kekuasaan, Jangan ke Satu Orang
-
Lantang, Emak-emak Orasi di Depan Kantor DPRD Cilegon, Tolak Jokowi 3 Periode
-
Massa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia DIY Turun ke Simpang Tiga UIN, Tolak Penundaan Pemilu 2024
-
BEM UI Bikin Meme Video Jokowi Mundur di Tepi Tebing, Apa Artinya?
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing