Suara.com - Anggota DPR RI Fraksi PDIP Komarudin Watubun menyebut menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti badut politik.
Komarudin menyebutkan badut politik yang dimaksud ialah menteri-menteri yang ikut berteriak soal Jokowi 3 periode dan penundaan pemilu.
Pasalnya, Komarudin menilai para menteri tersebut tidak memiliki wewenang berbicara mengenai penundaan pemilu.
"Saya pikir badut-badut politik banyak memanfaatkan isu tiga periode untuk kepentingan pribadi dan kelompok mereka. Seperti menteri-menteri yag sebenarnya tidak punya kewenangan untuk bicara urusan ini tetapi ikut bicara itu kan ngawur," kata Komarudin, seperti dikutip dari makassar.terkini--jaringan Suara.com, Rabu (13/4/2022).
Ia menilai para menteri yang menyuarakan mengenai Jokowi 3 periode dan penundaan pemilu tersebut hanya demi kepentingan sendiri.
Mereka dinilai memanfaatkan isu tersebut demi keuntungan bisnis mereka sendiri.
"Badut-badut politik itu, mereka ini boncengi isu krisis ekoomi nasional covid, dan sebagainya, lalu mengusulkan tiga periode dan seterusnya," bebernya.
Lebih lanjut, Komarudin menganggap salah jika menteri-menteri itu sudah tak lagi berbicara mengenai isu tersebut.
Pasalnya, menurutnya para menteri tersebut tetap melakukan kampanye diam-diam. Padahal Presiden Jokowi telah melarang untuk berbicara mengenai penundaan pemilu dan Jokowi 3 periode.
Baca Juga: 3 Kelompok Deklarasi Sandiaga Uno Jadi Calon Presiden 2024, Siapa Saja?
"Untuk wacana ini ya ini kan kita butuh kejujursan, kejujuran semua pihak," tandasnya.
"Jadi kita sudah ngomong berhenti dengan wacana tiga periode ya harus berhenti. Jangan di depan publik kita ngomong berhenti tetapi di belakang tetap diam-diam manuver untuk agenda tiga periode," imbuhnya.
Kemudian, Komarudin juga menyinggung peran menteri Jokowi dalam menangani minyak goreng.
"Harusnya serius bantu presiden supaya tidak terjadi seperti saat ini urusan minyak goreng saja jadi masalah serius, justru harus Presiden yang turun tangan, untuk apa ada menteri?" ungkapnya.
Iapun menambahkan bahwa menteri Jokowi harus dicek kinerjanya selama ini.
"Cek menteri-menteri itu satu-satu gimana capaian target tugas kerja yang berikan oleh Presiden kepada mereka menteri yag ngomong-ngomong tiga periode ini punya prestasinya apa saja," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Gibran Rakabuming Sebut Dirinya Berminat Ikut Demo Menolak Jabatan Presiden 3 Periode
-
Kadernya Diduga Nonton Video Porno, PDIP: Kamu Tega Beri Sanksi?
-
Kritik Habis Menteri yang Ngotot Gaungkan Isu Jokowi 3 Periode, Petinggi PDIP: Cukup Sudah Pak Harto Dikorbankan Harmoko
-
3 Kelompok Deklarasi Sandiaga Uno Jadi Calon Presiden 2024, Siapa Saja?
-
Gibran Tolak Jokowi 3 Periode, Blak-blakan Siap Ikut Jika Ada Demo, Publik: Tinggal WA Kelar
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
-
Dampingi Presiden, Bahlil Ungkap BBM hingga Listrik di Sumbar Tertangani Pasca-Bencana
Terkini
-
METI: Transisi Energi Berkeadilan Tak Cukup dengan Target, Perlu Aksi Nyata
-
Kejagung Buka Kemungkinan Tersangka Baru Kasus Pemerasan Jaksa, Pimpinan Juga Bisa Terseret
-
Cuan dari Gang Sempit: Kisah PKL Malioboro yang Sukses Ternak Ratusan Tikus Mencit
-
MPR Dukung Kampung Haji, Dinilai Bikin Jemaah Lebih Tenang dan Aman Beribadah
-
KSAD Minta Media Ekspos Kerja Pemerintah Tangani Bencana Sumatra
-
Kejagung Tetapkan 3 Orang Jaksa jadi Tersangka Perkara Pemerasan Penanganan Kasus ITE
-
OTT KPK di Banten: Jaksa Diduga Peras Animator Korsel Rp2,4 M, Ancam Hukuman Berat Jika Tak Bayar
-
Pesan Seskab Teddy: Kalau Niat Bantu Harus Ikhlas, Jangan Menggiring Seolah Pemerintah Tidak Kerja
-
OTT Bupati Bekasi, PDIP Sebut Tanggung Jawab Pribadi: Partai Tak Pernah Ajarkan Kadernya Korupsi
-
Jawab Desakan Status Bencana Nasional, Seskab Teddy: Pemerintah All Out Tangani Bencana Sumatra