Kasus Pimpinan KPK Nonton MotoGP Mandalika, ICW Sebut Lili Pintauli Bisa Terancam Penjara Seumur Hidup

Suara.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti soal laporan dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar di Dewan Pengawas KPK. Lili kembali dilaporkan atas dugaan penerimaan fasilitas mewah berupa tiket gratis nonton MotoGP Mandalika.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyebut bila Dewas KPK akhirnya membuktikan Lili bersalah melanggar kode etik. Tentu, apa yang dilakukan Lili dapat didorong ke ranah pidana, bukan hanya pelanggaran etik di Dewas. Menurutnya,  Lili bisa terancam penjara seumur hidup jika terbukti menerima gratifikasi maupun suap.

"Penerimaan itu bisa dianggap sebagai gratifikasi jika Lili bersikap pasif begitu saja dan tidak melaporkan penerimaan tersebut ke KPK. Tindakan ini jelas melanggar Pasal 12 B UU Tipikor dan Wakil Ketua KPK itu dapat diancam dengan pidana penjara 20 tahun, bahkan seumur hidup," kata Kurnia, Rabu (13/4/2022). 

Kemudian, dugaan penerimaan fasilitas mewah Lili itu bisa dianggap sebagai praktik suap. Bila, pihak pemberi telah berkomunikasi dengan Lili dan terbangun kesepakatan untuk permasalahan tertentu. Misalnya, pengurusan suatu perkara di KPK.

"Penerimaan itu bisa juga dianggap sebagai pemerasan jika Lili melontarkan ancaman terhadap pihak pemberi dengan iming-iming pengurusan suatu perkara. Tindakan ini memenuhi unsur Pasal 12 huruf e UU Tipikor dengan ancaman 20 tahun penjara bahkan seumur hidup," katanya. 

Lebih lanjut, terkait dugaan pelanggaran etik Lili, ICW berharap Dewas segera bergerak cepat  dengan mengumpulkan sejumlah bukti. Seperti, bukti adanya komunikasi Lili dengan pihak yang memfasilitasi.

"Manifest penerbangan, atau mungkin rekaman CCTV di sirkuit Mandalika dan tempat penginapan," katanya.

Bila terbukti bersalah, kata Kurnia, Dewas KPK tentu dapat meminta kepada Lili untuk melepas jabatannya sebagai pimpinan KPK. Lantaran, kesalah Lili sudah kembali berulang melanggar kode etik.

"Bahkan tatkala permintaan itu diabaikan, Dewan Pengawas mesti menyurati presiden agar segera memberhentikan Lili dengan alasan telah melakukan perbuatan tercela (Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 19/19)," imbuhnya.

Baca Juga: Kasus Gratifikasi Nonton MotoGP Mandalika, Eks Penyidik: Pimpinan KPK Berkali-kali Langgar Kode Etik Tapi Baik-baik Saja

Dilaporkan Lagi

Diketahui, Lili kali ini dilaporkan ke Dewas KPK atas dugaan pelanggaran etik menerima fasilitas mewah.

Dugaan etik itu terkait Lili Pintauli menerima fasilitas nonton MotoGP Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Laporan itu diketahui Suara.com dari dokumen yang didapat, Selasa (12/4/2022).

Berdasarkan dokumen tersebut, Lili diduga mendapatkan fasilitas menonton MotoGP per tanggal 18 sampai 20 Maret 2022 pada Grandstand Premium Zona A-Red.

Selain itu, Lili juga mendapatkan fasilitas menginap di Amber Lombok Resort pada tanggal 16 Maret sampai 22 Maret 2022. Laporan terhadap Lili itu diketahui kekinian sudah sampai tahap klarifikasi. Pihak yang memberikan fasilitas terhadap Lili diduga perusahaan BUMN.

Terkait laporan itu, Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris membenarkan bahwa Lili telah dilaporkan ke Dewas.

"Ya, benar ada pengaduan terhadap ibu LPS (Lili Pintauli Siregar). Saat ini Dewas sedang mempelajari pengaduan tersebut sesuai prosedur operasional baku yang berlaku," ucap Syamsuddin dikonfirmasi, Selasa (12/4/2022).