Suara.com - Politikus PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus ikut mengomentari soal klaim big data Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
Deddy Yevri secara terang-terangan menyebut big data yang diklaim oleh Luhut adalah sebuah kebohongan besar.
"Bagi saya klaim big data ratusan juta itu sampah. Tidak lebih dari sebuah kebohongan besar yang buat untuk mendukung hasrat politik yang berlebihan," kata Deddy, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Kamis (14/4/2022).
Deddy yakin bahwa big data tersebut tidak akan dibuka oleh Luhut, bahkan sampai kiamat sekalipun.
Pasalnya, menurut Deddy, big data yang diklaim Luhut tersebut hanyalah omong kosong belaka.
"Saya yakin data yang dipegang Luhut pepesan kosong belaka," tandasnya.
Sejak awal Deddy mengaku ragu dengan adanya big data yang diklaim Luhut.
Sebab, secara metodologi big data yang diklaim tersebut lemah. Sementara secara ilmiah sulit dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, akan sulit membayangkan bagaimana melakukan sampling, analisis, pembobotan, menarik kesimpulan untuk data sebesar itu.
Baca Juga: Pengamat Sebut Kalau SBY Juga Pernah 'Digoda' untuk Lanjutkan 3 Periode
Lebih lanjut, Deddy menjelaskan akan mungkin bisa dipercaya apabila menggunakan artifisial intelligent atau algoritma tertentu yang menangkap kata 3 periode di media sosial.
Namun demikian, hasil yang didapat pasti bias, margin of error tinggi dan sama sekali tidak bisa dijadikan bahan untuk menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tak hanya itu, Luhut juga seharusnya memenuhi tuntutan mahasiswa BEM UI untuk membuka big data pemilu.
Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi.
"Karena Luhut pejabat publik, maka Luhut harus menjawab soal data itu ke publik. Jangan bersembunyi dengan alasan dia berhak untuk tidak buka ke publik," ungkapnya.
Pasalnya, jika tidak membuka big data pemilu maka Luhut bisa saja dianggap menyebarkan hoaks.
"Penyebar hoaks harus dihukum sebagaimana yang dituduhkan ke Ratna Sarumpaet," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Mendagri Tegaskan Pemilu 2024 Digelar Sesuai Jadwal pada 14 Februari dan 27 November untuk Pilkada
-
Pengamat Sebut Kalau SBY Juga Pernah 'Digoda' untuk Lanjutkan 3 Periode
-
Dipastikan Jokowi, Ditegaskan DPR: Pemilu Serentak Tetap di 2024
-
Begini Respons Anak dan Menantu Jokowi soal Wacana Presiden 3 Periode
-
Kemendagri: Arahan Jokowi Tegas Pemilu 14 Februari 2024
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT