Sebut RUU Pemekaran Papua Merupakan Kemunduran Demokrasi, Amnesty International Indonesia: DPR Harus Hentikan Pembahasan

Suara.com - Pengesahan tiga Rancangan Undang-undang Daerah Otonomi Baru (RUU DOB) di Papua atau RUU Pemekaran Wilayah di Papua sebagai RUU DPR merupakan bentuk kemunduran demokrasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. 

"Saya ingin mengatakan bahwa terjadi sekarang ini dengan tiga RUU pemekaran wilayah Papua adalah kemunduran demokrasi di Indonesia," kata Usman dalam diskusi daring, Kamis (14/4/2022). 

Usman menjelaskan, kemunduran demokrasi tersebut bisa dilihat dari berbagai indikator. Salah satunya pemekaran wilayah tersebut. 

Menurut Usman, pemekaran wilayah di Papua adalah hal yang strategis guna memastikan perlindungan hak-hak orang asli Papua.

Atas dasar itu, berdasarkan aturan UU Otsus Papua nomor 21 tahun 2001, pemekaran wilayah harus atas persetujuan Majelis Rakyat Papua. 

"Itu baru indikator yang pertama dari kemunduran demokrasi Indonesia yang tercermin dalam kemunduran demokrasi di Papua melalui recentralisasi pemerintahan seperti dikeluarkannya UU pemekaran wilayah yang tanpa persetujuan dati majelis rakyat Papua," tuturnya. 

Selain itu, Usman menilai dengan adanya tiga RUU tersebut justru muncul upaya agar terjadi kembali pemusatan pemerintahan dari daerah ke pusat kembali. Hal itu terlihat dari UU Omnibus Law Cipta Kerja. 

"Secara umum misalnya dalam urusan perizinan usaha, banyak sekali sejatang perizinan tidak melalui daerah melainkan langsung lewat pusat, padahal dulu dimaksudkan meretridisbusi kesejahteraaan meretridisbusi pendapatan daearah karena itu perlu di decentralisasi," katanya. 

Baca Juga: Amnesty International Kutuk Pengeroyokan Ade Armando: Tak Manusiawi, Kejam Dan Merendahkan Martabat

Untuk itu, Usman mendesak agar DPR menghentikan dulu pembahasan RUU daerah otonomi baru (DOB) di Papua sebagai RUU inisiatif.

Menurutnya, pemekaran wilayah di Papua harus atas persetujuan Majelis Rakyat Papua. 

"Karena itu lah untuk merecentralisasi politik ini terus berlanjut untuk mencegah pelemahan daerah maka RUU ini harus dihentikan harus ditunda setidak-tidaknya DPR sebagai inisitor RUU ini harus terlebih dahulu melakukan konsulatasi ke majelis rakyat Papua dan meminta persetujuan mereka," ujarnya. 

Untuk diketahui, Sidang Paripurna DPR Ke-19 pada masa persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 menyetujui tiga RUU DOB di Papua menjadi usul inisiatif DPR. 

"Apakah RUU usul inisiatif Komisi II DPR yaitu RUU tentang Papua Selatan, RUU tentang Papua Tengah dan RUU tentang Pegunungan Tengah dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI," Kata Ketua DPR RI, Puan Maharani yang dijawab 'setuju' oleh pada anggota dewan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 12 April 2022. 

Pandangan mini dari delapan fraksi untuk RUU itu disampaikan secara tertulis dan satu fraksi dibacakan langsung.