Suara.com - Sekretariat Bersama (Sekber) Prabowo dan Jokowi menyatakan tidak akan membahas wacana perpanjangan jabatan presiden. Namun, mereka akan mencari alternatif lain agar Jokowi tetap menjadi presiden pada Pilpres 2024.
Melansir Terkini.id -- jaringan Suara.com, Sekber menyebut ada cara lain setelah wacana Presiden Jokowi tiga periode tidak bisa diwujudkan, karena melanggar konstitusi.
Cara yang dimaksud adalah Presiden Jokowi maju bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dalam Pemilu 2024 mendatang. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Koordinator Sekber Prabowo-Jokowi, G Gisel.
Menurutnya, alternatif tersebut bisa membuat Kabinet Indonesia Maju terus dilanjutkan. Hal ini dikarenakan Jokowi dan Prabowo dianggap menjadi dua orang penting di Indonesia pada tahun 2024.
“Sehingga sudah sepatutnya kerja-kerja (Kabinet Indonesia Maju) yang sudah dilakukan dilanjutkan, dengan mengusung pasangan Prabowo-Jokowi untuk ramai-ramai kita pilih pada 14 Februari 2024 nanti,” ujar Gisel.
Gisel menilai, alternatif Prabowo dan Jokowi maju Pemilu 2024 merupakan suatu langkah strategis untuk melestarikan agenda Kabinet Indonesia Maju, yang menurutnya telah memberikan yang terbaik bagi negeri ini.
Ia juga menyebut duet Prabowo dan Jokowi akan menunjukkan konsolidasi politik, serta kekuatan dan stabilitas politik, baik di pemerintahan ataupun parlemen.
“Ini adalah langkah taktis, strategis, dan keputusan besar yang diambil oleh Presiden Jokowi untuk mengonsolidasikan kekuatan dan stabilitas politik nasional, baik dalam pemerintahan maupun di parlemen,” kata Gisel.
Karena itu, Sekretariat Bersama Jokowi dan Prabowo mendeklarasikan dukungan untuk Presiden Jokowi dan Prabowo, agar mencalonkan diri sebagai pasangan capresn dan cawapres dalam Pemilu 2024.
Baca Juga: Akun Jokowi Pamer Jalan Tol, Pakar: Siapapun Presidennya Pasti Bisa Membangun dengan Utang
Sekber juga akan melakukan pengumpulan dukungan masyarakat, agar misi duet Prabowo dan Jokowi menang dalam Pilpres 2024 bisa terwujud.
Adapun penggalangan dukungan akan dimulai dari tokoh-tokoh agama setempat, ketua adat daerah setempat, himpunan mahasiswa, asosiasi pengusaha, organisasi masyarakat, dan komponen bangsa lainnya.
Rencananya, Prabowo dan Jokowi akan dibuat di beberapa lokasi. Hal ini dilakukan Sekber, demi melancarkan misi Jokowi 3 periode, tanpa melanggar konstitusi Republik Indonesia.
Tag
Berita Terkait
-
Akun Jokowi Pamer Jalan Tol, Pakar: Siapapun Presidennya Pasti Bisa Membangun dengan Utang
-
Pemerintah Diminta Tidak Setengah Hati Siapkan Anggaran Pemilu 2024, Walau Efisiensi Perlu
-
Minta Mahasiswa Demonstrasi Setiap Minggu Menolak Jokowi Tiga Periode, Amien Rais: Tapi Waspada Penumpang Gelap
-
PPP DKI Usung Anies-Khofifah Nyapres 2024, Keduanya Diklaim Berhasil Pimpin Daerah
-
Ditanya Soal Pilpres 2024, AHY Buka-Bukaan: Kepastian Hanya Milik Allah
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
Kritik Kebijakan Luar Negeri Prabowo, Orator Kamisan Sebut RI Alami Kemunduran Diplomasi
-
Jelang Ramadan, Legislator Shanty Alda Desak Audit Teknis Keberadaan Sutet di Adisana Bumiayu
-
Seminar Nasional Penegakan Hukum, Pakar: Pemberantasan Korupsi Indonesia Temui Jalan Buntu
-
Duduk Perkara Skandal Camat Medan Maimun: Kenapa Kartu Kredit Pemda Rp1,2 Miliar Bisa Dipakai Judol?
-
Diduga Terima Jatah Uang Apresiasi Restitusi Pajak, Kepala KPP Madya Banjarmasin Ditahan KPK
-
Alasan Jamdatun Narendra Jadi Saksi Ahli dalam Persidangan Ekstradisi Paulus Tannos di Singapura
-
Refleksi Aksi Kamisan ke-896: Masalah Bangsa Tak Bisa Dijawab dengan Joget Gemoy!
-
Siapkan Payung Saat Ramadan, BMKG Sebut Cuaca Ekstrem Berlanjut di Sebagian Besar Indonesia
-
Kemenkes Minta Jangan Lagi Ributkan BPJS PBI: RS Harus Tetap Layani Pasien
-
Kemenko Kumham Imipas Sebut Perlu Sinkronisasi Regulasi dalam Penyelesaian Overstaying Tahanan