Kontroversi Big Data Luhut, Pengamat: Jokowi Harusnya Bisa Perintahkan Luhut Buka Datanya

Suara.com - Polemik big data yang dikemukakan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan hingga kini masih terus berlanjut. Banyak pihak yang mendeak agar Luhut membeberkan data tersebut.

Namun dengan berbagai alasan, Luhut belum mau membeberkannya kepada publik terkait big data yang membuat gaduh tersebut.

Merespons hal tersebut, Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima Indonesia) Ray Rangkuti meminta Presiden Jokowi untuk mendesak pembantunya di kabinet tersebut membeberkannya.

Apalagi klaim yang dinyatakan Luhut sebagai pejabat publik merupakan informasi yang boleh diketahui masyarakat.

“Pejabat publik tidak dapat menyatakan hak memiliki informasi pribadi, jika sudah disampaikan kepada masyarakat,” ujarnya seperti dilansir Wartaekonomi.co.id-jaringan Suara.com pada Minggu (17/4).

Ia juga menekankan, informasi big data yang dipaparkan Luhut sangat penting pada saat ini karena telah menimbulkan kegaduhan dan gejolak politik.

“Ditambah, informasi itu telah menimbulkan kegaduhan dan gejolak politik,” kata Ray.

Ray juga mengemukakan, sebaiknya Jokowi mendesak Luhut untuk membeberkan informasi mengenai big data tersebut.

“Jokowi bisa memerintahkan Luhut untuk membuka data yang dimaksud. Tidak ada data pribadi pejabat yang berkaitan dengan kebijakan kenegaraan,” kata dia.

Baca Juga: Daftar Nama 7 Pejabat Negara yang Dituding 'Pengkhianat Demokrasi', Termasuk Luhut Binsar hingga Zulkifli Hasan

Jika informasi big data bisa dibeberakn, diharapkan bisa mengakhiri kontroversi yang berkecamuk selama ini. Apalagi isu big data yang menyebut 110 juta warganet mendukung penundaan pemilu, juga turut mempengaruhi perjalanan dan tahapan penyelenggaraan kontestasi politik 2024.

“Dengan begitu, kontroversi soal big data yang dijadikan acuan untuk isu penundaan pemilu dapat dipelajari bersama,” kata dia.

Tak hanya itu, ia juga mengemukakan, informasi tersebut nantinya juga bisa meningkatkan kepercayaan politik terhadap pemerintahan Jokowi jika benar adanya.

“Jokowi mestinya tidak membiarkan adanya anggota kabinet yang berbicara suka-suka dan tidak mempertanggungjawabkan ucapan tersebut,” katanya.

Untuk diketahui, Luhut sebelumnya mengemukakan, jika usulan penundaan Pemilu 2024 tidak hanya disuarakan elite PAN dan PKB. Tetapi juga datang dari pendukung Partai Demokrat, Partai Gerindra serta PDI Perjuangan dan Golkar.

Klaim Luhut itu dilontarkan saat berbicara di Podcast Deddy Corbuzier yang diunggah di kanal Youtube, Jumat, 11 Maret 2022. Luhut lebih jauh mengatakan, penundaan Pemilu 2024 berdasarkan big data berupa percakapan dari 110 juta orang di media sosial.