Suara.com - Meski konstitusi buka kitab suci, namun mengamendemennya juga tidak bisa dilakukan begitu saja. Apalagi untuk kepentingan segelintir orang dalam rangka melanggengkan kekuasaan seperti menunda Pemilu 2024 dan memperpanjang jabatan presiden jadi tiga periode.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono merespons adanya upaya untuk mengamandemen konstitusi yang santer dalam beberapa waktu belakangan.
AHY menegaskan, jika semua itu terjadi maka dapat diartikan bahwa segelintir kalangan yang mengupayakan hal-hal tersebut telah mengkhianati konstitusi.
"Lebih bahaya lagi kalau kotak pandora itu sudah dibuka, karena berikutnya apa kalau penundaan pemilu sudah digolkan? Lalu presiden tiga periode? Lalu empat periode? Kenapa tidak seumur hidup sekalian," kata AHY dalam pidatonya dalam Malam Silaturahmi dan Kontempelasi di Hotel Sultan, Jakarta.
"Ini yang lebih bahaya dan tentunya kami tidak ingin itu terjadi," ujarnya Minggu (17/4/2022).
AHY mengatakan bila benar-benar terjadi, bukan hanya konstitusi yang dikhianati, melainkan juga mengkhianati amanat reformasi.
"Itulah kenapa sejak awal kami Partai Demokrat sejak awal menolak wacana penundaan pemilu, wacana pelanggengan kekuasaan. Itu semua permufakatan jahat yang dilakukan segelintir elite tertentu, melanggengkan kekuasaan dengan berbagai cara," katanya.
Sebelumnya, ia juga menyoroti adanya langkah sejumlah pihak untuk mengkhianati konstitusi. Langkah itu diambil melalui pelemparan wacana penundaan Pemilu 2024.
Menurutnya wacana tersebut telah menganggu dan merecoki kehidupan berbangsa dan bernegara. Seharusnya, kata dia hal-hal itu tidak perlu terjadi.
Baca Juga: Amien Rais Desak Jokowi Buat Pernyataan Tegas Tolak Tiga Periode
"Enggak ada angin, enggak ada hujan, tiba-tiba sejumlah kalangan yang menyerukan dan menyuarakan wacana penundaan Pemilu 2024. Ditunda hingga tiga tahun dengan alasan yang sulit diterima akal sehat," kata AHY dalam pidatonya di acara Malam Silaturahmi dan Kontemplasi Di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/4/2022).
AHY menilai semua alasan yang disebutkan untuk mewacanakan penundana Pemilu 2024 sangat tidak relevan dan mengada-ada.
Ia mengatakan pelemparan wacana itu hanya berujung untuk melanggengkan kekuasaan.
"Sederhananya mereka mau melanggengkan kekuasaan tanpa mengikuti proses pemilu. Artinya tanpa dipilih langsung oleh rakyat," kata AHY.
Ia lantas mengingatkan kembali apa yang pernah disampaikan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhyoyono.
"Pak SBY mengingatkan, jangankan tiga tahun, satu hari saja ada upaya yang melanggengkan kekuasaan tanpa dipilih langsung rakyat, artinya tidak ada mandat dan legitimasi, sesungguhnya dia menabrak konstitusi," kata AHY mengutip pernyataan SBY.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 10 Mobil Bekas Rp75 Jutaan yang Serba Bisa untuk Harian, Kerja, dan Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
Boni Hargens: Reformasi Polri Harus Fokus pada Transformasi Budaya Institusional
-
Alarm Keras DPR ke Pemerintah: Jangan Denial Soal Bibit Siklon 93S, Tragedi Sumatra Cukup
-
Pemprov Sumut Sediakan Internet Gratis di Sekolah
-
Bantuan Tahap III Kementan Peduli Siap Diberangkatkan untuk Korban Bencana Sumatra
-
Kasus Bupati Lampung Tengah, KPK: Bukti Lemahnya Rekrutmen Parpol
-
Era Baru Pengiriman MBG: Mobil Wajib di Luar Pagar, Sopir Tak Boleh Sembarangan
-
BGN Atur Ulang Jam Kerja Pengawasan MBG, Mobil Logistik Dilarang Masuk Halaman Sekolah
-
BGN Memperketat Syarat Sopir MBG Pasca Insiden Cilincing, SPPG Tak Patuh Bisa Diberhentikan
-
Bupati Kini Jadi 'Dirigen' Program MBG, Punya Kuasa Tutup Dapur Nakal
-
Program MBG Bikin Ibu di Lumajang Kantongi Ratusan Ribu, Ekonomi Lokal Melesat