Suara.com - Masinton Pasaribu, Anggota Fraksi PDIP DPR RI, angkat bicara menanggapi dirinya dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) oleh Relawan Indonesia Bersatu (RIB).
Pelaporan itu lantaran dirinya dianggap membuat kegaduhan atas ucapannya terhadap Menko Marves RI Luhut Binsar Panjaitan.
Ia mengaku sebenarnya malas menanggapi secara serius terkait pelaporan tersebut. Menurutnya, hal itu hanya bagian dari lelucon.
"Mohon maaf saya tak tanggapi laporan sirkus lawak-lawak. Apa legal standing-nya melaporkan," kata Masinton kepada wartawan, Senin (18/4/2022).
Menurut Masinton, jika pihak Relawan Indonesia Bersatu (RIB) datang ke MKD dengan membawa big data yang diklaim Luhut, dirinya akan memberikan apresiasi dan menanggapi secara serius. Hal itu dianggap sebagai transparansi ke publik juga.
"Rakyat pasti senang dengan pejabat yang menyampaikan informasi jujur dan terbuka," tuturnya.
Lebih lanjut Masinton mengatakan, kekinian rakyat menunggu klaim big data yang disampaikan Luhut tersebut. Ia menyinggung rakyat lebih membutuhkan keterbukaan.
"Rakyat menunggu kejujuran bukan mobilisasi laporan," tegasnya.
Untuk diketahui, Koordinator Relawan Indonesia Bersatu (RIB) Risman Hasibuan melaporkan anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Baca Juga: Buntut Sebut Menko Luhut Brutus Istana, Masinton Pasaribu Dilaporkan ke MKD DPR
Laporan ke MKD itu merupakan buntut pernyataan Masinton yang ditujukan kepada Menko Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Risman berpandangan, pernyataan yang dilontarkan Masinton terhadap Luhut telah membuat kegaduhan.
"Beliau melontarkan bahasa yang tidak beretika, menyerang yang namanya Bapak LBP yang kita tahu beliau adalah pembantu presiden yang saat ini membantu presiden dalam membangun dan mengawal pemerintahan pak Jokowi," kata Risman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/4/2022).
Risman menilai, narasi-narasi yang digunakan Masinton untuk mengkritisi Luhut tidak elok. Apalagi dia menganggap pernyataan itu bertujuan menyerang Luhut secara frontal. Terlebih menggunakan diksi Brutus Istana yang ditujukan untuk Luhut.
Padahal, dikatakan Risman, sebagai anggota DPR seharusnya Masinton dapat menggunakan forum-forum yang formal dalam mengkritisi Luhut sebagai Menko.
"Ya, kita sangat sayangkan narasi yang dibangun oleh Masinton Pasaribu mengatakan bahwa LBP adalah Brutus itu sangat disayangkan. Apalagi beliau berjasa besar membantu Pak Jokowi. Kalau dalam hal Brutus, Brutus apa, kan dia harus punya bukti juga Brutus yang disampaikan itu apa penafsiran Brutusnya," tutur Risman.
Berita Terkait
-
Buntut Sebut Menko Luhut Brutus Istana, Masinton Pasaribu Dilaporkan ke MKD DPR
-
Keras! Amien Rais Sampaikan Pesan Menohok ke Anak Buah Jokowi: Luhut, Please Resign!
-
Profil Kaharuddin, Koordinator BEM SI Jadi Sorotan saat Bicara soal Orba di TV
-
Detik-Detik Luhut Diminta Mundur, Masinton: Dia Harus Bersikap Ksatria
-
La Nyalla Bongkar Big Data Luhut Soal 110 Juta Warga Ingin Pemilu 2024 Ditunda; Bohong
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Periksa Dirjen PHU Hampir 12 Jam, KPK Curiga Ada Aliran Uang Panas dari Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik