Suara.com - Direktur Eksekutif Lembaga Kajia Anak Bangsa (LKAB) Rudi S Kamri memberikan penilaian soal ketegasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait wacana penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan.
Rudi menilai pernyataan Jokowi terkait wacana tersebut bisa membuat pendukung isu itu merasa ketar-ketir alias ketakutan.
Dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Jokowi menyampaikan dirinya menolak wacana tersebut.
Menurut Rudi, ketakutan para pendukung wacana tersebut muncul setelah Jokowi meresmikan anggota KPU dan Bawaslu untuk Pemilu 2024.
"Pemilu tetap sesuai jadwal pada 14 Februari 2024. Jadi, itu ketakutan tersendiri bagi para pendukung wacana buruk tersebut," kata Rudi, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Selasa (19/4/2022).
Lebih lanjut, Rudi menjelaskan bahwa Jokowi sudah menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan.
Tak hanya itu, Jokowi bahkan menduga pihak yang mendukung wacana tersebut ingin menampar, mencari muka, dan ingin menjerumuskannya.
Menurut Rudi, para pendukung wacana tersebut tak bisa berkutik untuk melancarkan isu pemilu ditunda.
"Mereka sekarang tidak bisa lagi melontarkan isu tersebut. Jadi, kepentingan mereka tidak berjalan lancar," bebernya.
Baca Juga: Catat! Aturan Baru Mudik Lebaran 2022 Untuk Anak dan Remaja Yang Belum Vaksin Booster
Perlu diketahui, ada tiga menteri yang mendukung adanya wacana penundaan pemilu.
Beberapa pihak yang menyampaikan wacana tersebut antara lain Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
Selain itu, wacana tersebut juga didukung oleh Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketum PAN Zulkifli Hasan.
Menurut Rudi, siapapun orang yang mendukung wacana tersebut termasuk pemicu kerusuhan.
Pasalnya, wacana tersebut berbuntut panjang hingga menimbulkan aksi demo yang dilakukan mahasiswa.
"Siapa pun di Istana atau bukan, mereka tetap saja orang-orang pemicu kerusuhan," tandasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Sri Mulyani Posting Meme soal THR: Orang Indonesia Memang Kreatif dan Jenaka!
-
Kaesang Blak-blakan Soal Presiden Tiga Periode: Saya Juga Capek!
-
Densus 88 Sebut Terduga Terorisi Jaringan NII Sumbar Berencana Gulingkan Pemerintahan Jokowi Jelang Pemilu 2024
-
Catat! Aturan Baru Mudik Lebaran 2022 Untuk Anak dan Remaja Yang Belum Vaksin Booster
-
Amien Rais Sebut Luhut Idap Megalomania, NasDem: Sebaiknya Menteri Memang Tidak Mendominasi
Terpopuler
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 September: Klaim Pemain 108-112 dan Hujan Gems
- Thom Haye Akui Kesusahan Adaptasi di Persib Bandung, Kenapa?
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Saham DADA Terbang 2.000 Persen, Analis Beberkan Proyeksi Harga
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
Pilihan
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
Terkini
-
Aktivis Jogja 'Diculik' Aparat, YLBHI: Ini Penangkapan Ilegal dan Sewenang-wenang!
-
Tak Mau PPP Terbelah, Agus Suparmanto Sebut Klaim Mardiono Cuma Dinamika Biasa
-
Zulhas Umumkan 6 Jurus Atasi Keracunan Massal MBG, Dapur Tak Bersertifikat Wajib Tutup!
-
Boni Hargens: Tim Transformasi Polri Bukan Tandingan, Tapi Bukti Inklusivitas Reformasi
-
Lama Bungkam, Istri Arya Daru Pangayunan Akhirnya Buka Suara: Jangan Framing Negatif
-
Karlip Wartawan CNN Dicabut Istana, Forum Pemred-PWI: Ancaman Penjara Bagi Pembungkam Jurnalis!
-
AJI Jakarta, LBH Pers hingga Dewan Pers Kecam Pencabutan Kartu Liputan Jurnalis CNN oleh Istana
-
Istana Cabut kartu Liputan Wartawan Usai Tanya MBG ke Prabowo, Dewan Pers: Hormati UU Pers!
-
PIP September 2025 Kapan Cair? Cek Nominal dan Ketentuan Terkini
-
PLN Perkuat Keandalan Listrik untuk PHR di WK Rokan Demi Ketahanan Energi Nasional