Suara.com - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menanggapi soal hasil survei yang menunjukkan elektabilitasnya unggul dalam Pemilu 2024. Diketahui, berdasarkan hasil survei elektabilitas Gibran cukup tinggi.
Bahkan, Gibran disebut-sebut dapat menggantikan posisi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Menanggapi hal tersebut, Gibran justru tak ingin apabila karir politiknya disamakan dengan sang ayah yaitu Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pasalnya, Jokowi memulai karir politiknya sebagai Wali Kota Solo hingga kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Rupanya hal serupa juga dialami oleh Gibran. Diketahui, Gibran diunggulkan bakal menjadi cagub Jateng atau DKI Jakarta.
Hal tersebut langsung ditanggapi oleh Gibran. Ia mengaku ogah apabila karir politiknya disamakan seperti Presiden Jokowi. Dia langsung membantah jika dirinya mengikuti jejak sang ayah.
"(Saya) mengikuti jejakku sendiri, (jangan disamakan dengan Jokowi) lama-lama malah seperti (cerita) hokage ke tujuh (dalam serial anime) Boruto, enggak-enggak," kata Gibran, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Selasa (19/4/2022).
Selain itu, Gibran mengaku tak mau menjadi penantang para seniornya di Pilgub Jateng 2024.
"Saya tidak menantang siapa-siapa," ujarnya. Gibran pun mengaku bahwa setiap kali pertemuan dengan petinggi parpol, hal yang dibicarakan sedikit menyinggung soal Pilgub Jateng dan DKI Jakarta.
Baca Juga: Klarifikasi Berita yang Mengutip Pernyataan Mahfud MD tentang Kritikan Amien Rais ke Jokowi
"Agenda yang obrolkan, Jateng dan DKI, ya, ada, menyinggung sedikit," jelasnya.
Gibran menambahkan, dirinya mengaku tak melakukan persiapan apapun menjelang Pemilu 2024.
"Aku tidak persiapan, aku, kan, anak bawang," pungkasnya.
Sebelumnya diketahui, Gibran Rakabuming digadang-gadang bakal maju pada Pilgub DKI Jakarta.
Akan tetapi, berdasarkan hasil survei elektabilitas cagub Jateng, Gibran berhasil unggul daripada lainnya.
"Pada simulasi elektabilitas Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka berada pada posisi teratas jika pilkada dilaksanakan hari ini," kata Yunarto Wijaya selaku Direktur Charta Politika, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Jumat (15/4/2022).
Berita Terkait
-
Mardani PKS soal Menteri-menteri Jokowi Maju Pilpres: Semakin Banyak Orang Ingin jadi Capres-Cawapres Semakin Bagus
-
Kaesang Bocorkan Rencana Jokowi Setelah Tak Lagi Jabat Presiden, Bakal Jadi Ketua Partai?
-
Klarifikasi Berita yang Mengutip Pernyataan Mahfud MD tentang Kritikan Amien Rais ke Jokowi
-
Minta Polemik Penundaan Pemilu 2024 Harus Segera Diakhiri, Puan Maharani: Jangan Bicara Lagi Tentang Hal Itu
-
Amin Rais Sebut Luhut Binsar Pandjaitan Narsistic Megalomania, Apa Itu?
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional