Suara.com - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menanggapi soal hasil survei yang menunjukkan elektabilitasnya unggul dalam Pemilu 2024. Diketahui, berdasarkan hasil survei elektabilitas Gibran cukup tinggi.
Bahkan, Gibran disebut-sebut dapat menggantikan posisi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Menanggapi hal tersebut, Gibran justru tak ingin apabila karir politiknya disamakan dengan sang ayah yaitu Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pasalnya, Jokowi memulai karir politiknya sebagai Wali Kota Solo hingga kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Rupanya hal serupa juga dialami oleh Gibran. Diketahui, Gibran diunggulkan bakal menjadi cagub Jateng atau DKI Jakarta.
Hal tersebut langsung ditanggapi oleh Gibran. Ia mengaku ogah apabila karir politiknya disamakan seperti Presiden Jokowi. Dia langsung membantah jika dirinya mengikuti jejak sang ayah.
"(Saya) mengikuti jejakku sendiri, (jangan disamakan dengan Jokowi) lama-lama malah seperti (cerita) hokage ke tujuh (dalam serial anime) Boruto, enggak-enggak," kata Gibran, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Selasa (19/4/2022).
Selain itu, Gibran mengaku tak mau menjadi penantang para seniornya di Pilgub Jateng 2024.
"Saya tidak menantang siapa-siapa," ujarnya. Gibran pun mengaku bahwa setiap kali pertemuan dengan petinggi parpol, hal yang dibicarakan sedikit menyinggung soal Pilgub Jateng dan DKI Jakarta.
Baca Juga: Klarifikasi Berita yang Mengutip Pernyataan Mahfud MD tentang Kritikan Amien Rais ke Jokowi
"Agenda yang obrolkan, Jateng dan DKI, ya, ada, menyinggung sedikit," jelasnya.
Gibran menambahkan, dirinya mengaku tak melakukan persiapan apapun menjelang Pemilu 2024.
"Aku tidak persiapan, aku, kan, anak bawang," pungkasnya.
Sebelumnya diketahui, Gibran Rakabuming digadang-gadang bakal maju pada Pilgub DKI Jakarta.
Akan tetapi, berdasarkan hasil survei elektabilitas cagub Jateng, Gibran berhasil unggul daripada lainnya.
"Pada simulasi elektabilitas Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka berada pada posisi teratas jika pilkada dilaksanakan hari ini," kata Yunarto Wijaya selaku Direktur Charta Politika, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Jumat (15/4/2022).
Berita Terkait
-
Mardani PKS soal Menteri-menteri Jokowi Maju Pilpres: Semakin Banyak Orang Ingin jadi Capres-Cawapres Semakin Bagus
-
Kaesang Bocorkan Rencana Jokowi Setelah Tak Lagi Jabat Presiden, Bakal Jadi Ketua Partai?
-
Klarifikasi Berita yang Mengutip Pernyataan Mahfud MD tentang Kritikan Amien Rais ke Jokowi
-
Minta Polemik Penundaan Pemilu 2024 Harus Segera Diakhiri, Puan Maharani: Jangan Bicara Lagi Tentang Hal Itu
-
Amin Rais Sebut Luhut Binsar Pandjaitan Narsistic Megalomania, Apa Itu?
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 5 Rekomendasi Bedak Tabur untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Halus dan Segar
Pilihan
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
-
Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor
-
realme C85 Series Pecahkan Rekor Dunia Berkat Teknologi IP69 Pro: 280 Orang Tenggelamkan Ponsel
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaik November 2025, Cocok Buat PUBG Mobile
-
Ratusan Hewan Ternak Warga Mati Disapu Awan Panas Gunung Semeru, Dampak Erupsi Makin Meluas
Terkini
-
PSI Sorot Kinerja Pemprov DKI Atasi Banjir Rob Jakarta: Mulai Pencegahan dari Musim Kemarau
-
Jalani Sidang dengan Tatapan Kosong, Ortu Terdakwa Demo Agustus: Mentalnya Gak Kuat, Tiga Kali Jatuh
-
Pohon Tumbang Lumpuhkan MRT, PSI Desak Pemprov DKI Identifikasi Pohon Lapuk: Tolong Lebih Gercep!
-
Merasa Terbantu Ada Polisi Aktif Jabat di ESDM, Bagaimana Respons Bahlil soal Putusan MK?
-
Terbongkar! Sindikat Pinjol Dompet Selebriti: Teror Korban Pakai Foto Porno, Aset Rp14 Miliar Disita
-
Usut Kasus Korupsi Haji di BPKH, KPK Mengaku Miris: Makanan-Tempat Istirahat Jemaah jadi Bancakan?
-
Jember Kota Cerutu Indonesia: Warisan yang Menembus Pasar Global
-
Dissenting Opinion, Hakim Ketua Sebut Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Harusnya Divonis Lepas
-
Komisi III 'Spill' Revisi UU Polri yang Bakal Dibahas: Akan Atur Perpanjangan Batas Usia Pensiun
-
Jadi Pondasi Ekonomi Daerah, Pemprov Jateng Beri Perhatian Penuh pada UMKM