Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta polemik terkait penundaan pemilu 2024 harus segera diakhiri. Ini diakrenakan sudah ada pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menolak usulan tersebut.
“Saya rasa polemik terkait apakah ditunda atau tidak ditunda dan sebagainya kita sudahi saja, jadi ya kita tidak usah berbicara lagi tentang hal itu,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Puan menuturkan, kekinian masih masih ada diskursus di ruang publik yang masih memperdebatkan penundaan Pemilu 2024. Terakhir adalah politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena mengkritik Luhut sebagai pihak yang “getol” ingin penundaan pemilu.
Puan mengatakan, polemik itu harus diakhiri, terutama karena Presiden Jokowi untuk kesekian kalinya meneguhkan sikapnya menolak penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden.
Menurut dia, Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa proses tahapan Pemilu 2024 sudah mulai dilaksanakan yaitu tetap akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024.
“Itu kan seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa Presiden sudah menyatakan proses tahapan Pemilu 2024 sudah mulai dilaksanakan yaitu pemilu tetap akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024,” ujarnya.
Puan menekankan bahwa sebaiknya semua pihak saat ini ikut mengawal dan mendukung tahapan Pemilu 2024 yang sudah mulai dipersiapkan KPU dan Bawaslu periode 2022-2027.
Menurut dia, KPU dan Bawaslu sudah mulai melaksanakan rapat-rapat dengan DPR RI untuk mempersiapkan berbagai tahapan Pemilu 2024.
“Bagaimana kemudian sekarang ini kita mulai proses tahapan pemilu kan KPU-Bawaslu juga sudah dilantik yang baru dan juga sudah mulai melaksanakan rapat-rapat di DPR sesuai mekanismenya untuk melaksanakan tahapan-tahapan yang ada,” katanya. (Antara)
Baca Juga: 6 Respons RI atas Tudingan Aplikasi PeduliLindungi Langgar HAM oleh AS
Berita Terkait
-
Polemik Penundaan Pemilihan Umum Membuat Resah Masyarakat, Puan Maharani: Tahapan Pemilu 2024 Sudah Mulai
-
6 Respons RI atas Tudingan Aplikasi PeduliLindungi Langgar HAM oleh AS
-
Puan: Sesuai Arahan Presiden, Polemik Penundaan Pemilu Kita Sudahi
-
Tegas Tolak Penundaan Pemilu 2024, Jokowi Bikin Tiga Sosok Ini Ketar-ketir?
-
Sri Mulyani Posting Meme soal THR: Orang Indonesia Memang Kreatif dan Jenaka!
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Momen Thariq Halilintar Gelagapan Ditanya Deddy Corbuzier soal Bisnis
- Korban Keracunan MBG di Yogyakarta Nyaris 1000 Anak, Sultan Akhirnya Buka Suara
- Dicibir Makin Liar Usai Copot Hijab, Olla Ramlan: Hidup Harus Selalu...
Pilihan
-
Nostalgia 90-an: Kisah Tragis Marco Materazzi yang Nyaris Tenggelam di Everton
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaru September 2025
-
Perbandingan Spesifikasi Redmi 15C vs POCO C85, Seberapa Mirip HP 1 Jutaan Ini?
-
Rapor Pemain Buangan Manchester United: Hojlund Cetak Gol, Rashford Brace, Onana Asisst
-
Kata Media Prancis Soal Debut Calvin Verdonk: Agresivitas Berbuah Kartu
Terkini
-
Mengupas MDIS: Kampus Singapura Tempat Gibran Raih Gelar Sarjana, Ijazahnya Ternyata dari Inggris!
-
Minta Satpol PP Tak Pakai Kekerasan, Mendagri Tito: Biar Didukung Publik
-
Anak Mantan Bupati Koruptor Kini Dipecat PDIP: Jejak Skandal DPRD Viral "Rampok Uang Negara"
-
7 Klausul Surat Perjanjian MBG SPPG Sleman: dari Rahasiakan Keracunan hingga Ganti Rugi Rp80 Ribu
-
Tiga Kecelakaan Transjakarta dalam Sebulan, Pemprov DKI Fokus Perbaikan Human Factor
-
Serangan Roy Suryo! Sebut Ijazah S1 Gibran Palsu Beli di Website, Samakan IQ Rendah dengan Jokowi
-
Sinyal Retak? Jokowi Perintahkan Dukung Gibran 2 Periode, GCP Balas Telak: Wapres Tak Harus Dia!
-
Adian Napitupulu Minta Kewenangan BAM DPR Ditambah, Biar Bisa Panggil Pejabat Bermasalah
-
"Rampok Uang Negara" Berujung Pemecatan: Mantan Anggota DPRD Gorontalo Bakal Jadi Supir Truk Lagi
-
Dokter Tifa Klaim Punya Data Australia, Sebut Pendidikan Gibran 'Rawan Scam dan Potensial Fake'