Suara.com - Rapat paripurna pencopotan Mohamad Taufik sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta bakal digelar pada 26 April mendatang. Hal ini ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang digelar Selasa (19/4/2022) hari ini.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi saat memimpin rapat Bamus di gedung DPRD DKI sempat meminta saran dan masukan atas rencana penetapan jadwal agenda paripurna ini. Namun, peserta yang dihadiri beberapa anggota DPRD dan perwakilan eksekutif ini tidak menyampaikan apapun.
Karena dianggap tidak ada keberatan, saran, dan masukan, maka Prasetio langsung menetapkan jadwal paripurna pencopotan terhadap politisi Gerindra itu.
"Berdasarkan saran dan masukan dari pimpinan dan anggota badan musyawarah serta eksekutif dapat disepakati bahwa jadwal pengumuman pemberhentian Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Haji Moohamad taufik," ujar Prasetio membacakan putusan rapat Bamus.
Selanjutnya dalam agenda tersebut akan ditetapkan juga pengganti Taufik, yakni Rani Mauliani yang saat inj menjabat sebagai Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI.
"Dan pengangkatan calon pengganti Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Rani Mauliani dari fraksi Gerindra," kata Prasetio.
"Untuk itu saya tanyakan sekali lagi apakah dapat disetujui?" lanjut Prasetio bertanya kepada peserta rapat.
"Setuju," jawab peserta rapat dan dilanjutkan dengan ketokan palu Ketua DPRD.
Permintaan Riza Patria
Baca Juga: Pertanyakan Hanya Enam Raperda 2021 yang Jadi Produk Hukum, DPRD DKI: Sangat Sedih Jauh dari Target
Sebelumnya, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta agar pencopotan terhadap Mohamad Taufik sebagai Pimpinan Dewan segera dipercepat. Ia bahkan sudah menemui Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi demi membahas hal ini.
Sesuai mekanisme penggantian Pimpinan Dewan, surat pencopotan disampaikan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.
"Saya sudah telepon, bahkan menemui Ketua DPRD juga supaya surat (pergantian Taufik) segera ditindaklanjuti," ujar Riza di Balai Kota Jakarta, Selasa (12/4/2022).
Setelah dicopot, selanjutnya posisi Taufik bakal diganti Rani Maulani yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua Fraksi Gerindra. Riza pun mengaku tidak memperlambat urusan penggantian jabatan ini.
"Bukan ditahan. Surat itu begitu diterima dari kami, dari saya langsung saya sampaikan ke Sekteraris, ke Fraksi, untuk dibuat surat,ditindaklanjuti ke pimpinan DPRD," tuturnya.
"Pos-pos yang dimaksud digunakan sebagai pusat informasi dan pengamanan, dimanfaatkan sebagai gerai vaksin dosis 1, 2 maupun booster," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
-
Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor
Terkini
-
Halim Kalla Diperiksa 9 Jam Terkait Korupsi PLTU Mangkrak Rp1,35 Triliun
-
Cegah Lonjakan Harga Jelang Nataru, Prabowo Minta Ganti Menu MBG dengan Daging dan Telur Puyuh
-
Cegah Inflasi Akibat MBG, Pemerintah Rencanakan Pembangunan Peternakan dan Lahan Pertanian Baru
-
Remaja Perempuan Usia 15-24 Tahun Paling Rentan Jadi Korban Kekerasan Digital, Kenapa?
-
Vonis Tiga Mantan Bos, Hakim Nyatakan Kerugian Kasus Korupsi ASDP Rp1,25 Triliun
-
Selain Chromebook, KPK Sebut Nadiem Makarim dan Stafsusnya Calon Tersangka Kasus Google Cloud
-
Bikin Geger Tambora, Begal Sadis Ternyata Sudah Beraksi 28 Kali, Motor Tetangga Pun Disikat
-
Ketum Joman 'Kuliti' Isu Ijazah Jokowi: Ini Bukti Forensik Digital, Roy Suryo Kena UU ITE!
-
Korupsi Taspen Rugi Rp1 T, Kenapa KPK Cuma Pamer Rp883 M? Ini Jawabannya
-
BMKG Bunyikan Alarm Bahaya, Pemprov DKI Siapkan 'Pasukan Biru' hingga Drone Pantau Banjir Rob