Suara.com - Desakan yang meminta Menteri Perdagangan (Mendag) M Lutfi mundur dari jabatannya mulai berdatangan. Desakan tersebut disampaikan setelah salah satu anak buahnya di Kemendag, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi minyak goreng.
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB Nasim Khan pun mempertanyakan alasan pihak-pihak yang mendesak agar M Lutfi mundur atau dicopot dari jabatannya. Nasim mengatakan, soal jabatan mendag hal itu menjadi urusan Presiden Jokowi lantaran merupakan hak prerogratif.
"Alasannya apa? Harus jelas, juga itu hak prerogratif presiden," kata Nasim saat dihubungi, Rabu (20/4/2022).
Nasim mengklaim, selama ini Lutfi terbukti banyak kemajuan dalam neraca perdagangan. Namun hanya karena masalah distribusi timbul permasalahan seperti sekarang.
"Semua tata niaga udah diatur juga stok minyak dan lain-lain udah semua terdata, tapi permasalahan didistribusi mulai dari produsen hingga ke pangkalan, jadi semua pihak harus sinergi, apalagi perubahan-perubahan yang dibuat kemendag harus revisi karena sikon dan hasil rakortas dan ratas beberapa kementerian terkait, bukan hanya kemendag," katanya.
Wakil Bendahara Umum PKB ini juga mengatakan, setiap masalah adanya oknum pasti terjadi dalam lembaga atau kementrian. Namun menurutnya, tidak semua dalam lembaga atau kementrian tersebut turut terlibat.
"Tidak harus semua dalam institusi bersalah atau ikut andil," tuturnya.
Terkait dengan penetapan tersangka, Nasim menyerahkan dan mendukung proses hukum tetap berjalan.
"Kita hargai proses hukum berjalan ya semua bisa menjadi pembelajaran juga menguak kebenaran yang sebenarnya. Jadi kita lihat bersama bagaimana semua terbuka permasalahannya. Juga kita komisi VI terus mendalami di panja komoditas pangan dan minyak goreng," katanya.
Sebelumnya, Ketua Jokowi Mania (Joman) Imanuel Ebenezer mendesak M Lutfi mundur dari jabatannya. Selain itu, ia juga meminta kepada Kejagung mengusut Lutfi.
Hal disampaikan pria yang akrab disapa Noel merespons penetapkan Indrasari Wisnu Wardana dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor Minyak Sawit Mentah (CPO).
"Luhtfi ini memulai jabatannya dengan polemik. Dari salah bicara kue bipang, impor beras hingga minyak goreng dan lain-lain. Harusnya game over dia," kata Noel kepada wartawan, Rabu (20/4/2022).
Noel mengatakan, kekinian kepercayaan masyarakat terhadap Lutfi sudah terlalu surut. Terlebih, penjelasan Lutfi soal minyak goreng seperti membela diri.
Puncaknya kata Noel, penangkapan Dirjen PLN Kemendag dan tiga pengusaha CPO mempertegas dosa Lutfi.
"Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Lutfi sebelumnya banyak yang kontraproduktif dan tak menjadi solusi jitu dalam mengatasi permasalahan minyak goreng. Dia sudah gak mampu lagi," ungkapnya.
Berita Terkait
-
Kejagung Jangan Tebang Piliih, Tak Cuma Dirjen Kemendag, Menterinya Jika Terlibat Mafia Migor Harus Diproses Hukum
-
Plot Twist Dirjen jadi Tersangka Kasus Minyak Goreng, Eko Patrio: Jangan-Jangan Ada Penyelewengan Komoditas Lain!
-
Soroti Kasus Migor Dirjen Kemendag di Kejagung, Jokowi: Saya Minta Diusut Tuntas Sehingga Kita Tahu Siapa yang Bermain
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing