Suara.com - Majelis Rakyat Papua mengungkapkan Presiden Joko Widodo tidak pernah melibatkan mereka sebagai lembaga negara yang diamanatkan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua terhadap seluruh kebijakan di Papua.
Ketua MRP, Timotius Murib menyebut meski Jokowi sering berkunjung ke Papua, tidak pernah sekalipun mengunjungi mereka untuk sekadar meminta saran atau mendengar aspirasi orang asli Papua.
"Tentu saja provinsi lain kecewa atau cemburu saat perhatian bapak presiden ke Papua luar biasa dan sudah 11 kali ke Papua, tapi belum pernah ketemu dengan Majelis Rakyat Papua yang adalah honai dan representasi dari Orang Asli Papua," kata Timotius dalam jumpa pers, Kamis (21/4/2022).
Dia kemudian membandingkan dengan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang selalu melibatkan MRP saat membuat kebijakan soal Papua.
"Berbeda dengan SBY dulu pimpinan MRP hadir sebagai bagian dari Forkopimda menerima dalam karpet merah, begitu presiden turun dari pesawat, kami Gubernur, Pangdam, Ketua MRP, Kapolda, Ketua DPRD, itu dulu zamannya Bapak SBY," ucapnya.
Timotius menyinggung gaya kepemimpinan Jokowi yang disebut sering blusukan dan mendengarkan langsung tapi tidak dirasakan oleh orang asli Papua.
"Hari ini kami tidak tahu, bunyi sirine ke sana kemari kami tidak pernah diundang, tidak pernah ketemu, semangat nawacita, semangat blusukan itu ke mana? kami tidak tahu," tegas Timotius.
Berita Terkait
-
MRP: Kasus Kekerasan Dan Kematian Di Papua Meningkat Tajam Di Era Jokowi
-
MRP Sebut Negara Baru Penuhi 4 Dari 24 Poin UU Otonomi Khusus Papua, Salah Satunya Pembentukan Partai Lokal
-
Jokowi Blusukan Bareng Prabowo di Surabaya, Politisi Gerindra Surabaya Ini Perasaannya 'Campur Aduk'
-
CEK FAKTA: Benarkah Kabar Amien Rais Dijemput Paksa atas Perintah Luhut?
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional