Suara.com - Majelis Rakyat Papua mengungkapkan Presiden Joko Widodo tidak pernah melibatkan mereka sebagai lembaga negara yang diamanatkan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua terhadap seluruh kebijakan di Papua.
Ketua MRP, Timotius Murib menyebut meski Jokowi sering berkunjung ke Papua, tidak pernah sekalipun mengunjungi mereka untuk sekadar meminta saran atau mendengar aspirasi orang asli Papua.
"Tentu saja provinsi lain kecewa atau cemburu saat perhatian bapak presiden ke Papua luar biasa dan sudah 11 kali ke Papua, tapi belum pernah ketemu dengan Majelis Rakyat Papua yang adalah honai dan representasi dari Orang Asli Papua," kata Timotius dalam jumpa pers, Kamis (21/4/2022).
Dia kemudian membandingkan dengan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang selalu melibatkan MRP saat membuat kebijakan soal Papua.
"Berbeda dengan SBY dulu pimpinan MRP hadir sebagai bagian dari Forkopimda menerima dalam karpet merah, begitu presiden turun dari pesawat, kami Gubernur, Pangdam, Ketua MRP, Kapolda, Ketua DPRD, itu dulu zamannya Bapak SBY," ucapnya.
Timotius menyinggung gaya kepemimpinan Jokowi yang disebut sering blusukan dan mendengarkan langsung tapi tidak dirasakan oleh orang asli Papua.
"Hari ini kami tidak tahu, bunyi sirine ke sana kemari kami tidak pernah diundang, tidak pernah ketemu, semangat nawacita, semangat blusukan itu ke mana? kami tidak tahu," tegas Timotius.
Berita Terkait
-
MRP: Kasus Kekerasan Dan Kematian Di Papua Meningkat Tajam Di Era Jokowi
-
MRP Sebut Negara Baru Penuhi 4 Dari 24 Poin UU Otonomi Khusus Papua, Salah Satunya Pembentukan Partai Lokal
-
Jokowi Blusukan Bareng Prabowo di Surabaya, Politisi Gerindra Surabaya Ini Perasaannya 'Campur Aduk'
-
CEK FAKTA: Benarkah Kabar Amien Rais Dijemput Paksa atas Perintah Luhut?
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- 7 Tablet Rp2 Jutaan SIM Card Pengganti Laptop, Spek Tinggi Cocok Buat Editing Video
Pilihan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
Terkini
-
KPK OTT di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Diamankan
-
Seskab Teddy Pastikan Indonesia Tidak Akan Tarik Pasukan dari UNIFIL
-
Lagi-lagi Singgung Iran, Ini Sesumbar Donald Trump Soal Pasokan Minyak
-
Kantor Kementerian PU Digeledah Kejati, Seskab Teddy: Silakan, Pemerintah Terbuka untuk Proses Hukum
-
Seskab Teddy: Presiden Prabowo Bakal ke Rusia Dalam Waktu Dekat
-
Pastikan Program Unggulan Presiden Berjalan, Mendagri Tinjau Program Perumahan Rakyat di Tomohon
-
Seskab Teddy Bantah Isu Indonesia Bakal 'Chaos': Itu Narasi Keliru!
-
Diversifikasi Pasar Belum Optimal, Indonesia Rentan Terseret Dampak Konflik Timur Tengah
-
Seskab Teddy Sebut Ada Fenomena Inflasi Pengamat: Beri Data Keliru, Picu Kecemasan
-
Kritik Wacana War Tiket Haji, Pakar UGM: Negara Seharusnya Beri Kesetaraan Bukan Ruang Kompetisi