Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut keberadaan Negara Islam Indonesia (NII) masih berlangsung hingga saat ini. Menurutnya, NII terus aktif demi mewujudkan tujuannya yakni mengubah ideologi Indonesia menjadi negara Islam.
NII merupakan sebuah gerakan ideologis yang lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat pada 1947 di bawah kepemimpinan Kartosoewirjo. NII terus berkembang dan jaringannya meluas hingga ke luar Jawa.
"Ternyata NII ini tidak mati dalam melanjutkan garis perjuangannya. Selalu tumbuh hidup untuk memertahankan tujuan ideologisnya yaitu menuju negara Islam Indonesia," kata Moeldoko dalam sebuah rekaman video, Jumat (22/4/2022).
Moeldoko menerangkan kalau NII juga berada di belakang pada hampir seluruh gerakan-gerakan terorisme. Salah satunya ialah peristiwa bom Bali 2000, bom di Kedutaan Besar Amerika hingga bom buku pada 2011.
"Ternyata di balik itu semua ada latar belakang NII," ucapnya.
Mantan Panglima TNI tersebut kemudian mengatakan kalau gerakan NII masih berlanjut hingga saat ini. Menyikapi hal itu, Moeldoko menilai perlu adanya pengamatan terhadap perubahan strategi dan pola gerakannya.
Ia menyebut kalau dulu NII tampak lemah karena hanya menguasai daerah yang mudah untuk direbut. Tetapi kalau sekarang NII menggunakan strategi dengan cara mengambil hati serta pikiran.
"Ini jauh lebih dahsyat. Kenapa dahsyat? Kalau pergerakan senjata dia mudah dikenali, pelakunya mudah ditangkap dan mudah diselesaikan. Tapi begitu pergerakan itu melakukan pendekatan dengan perebutan hati dan pikiran, melalui baiat, melalui doktrin-doktrin itu cukup sulit untuk diatasi," tegasnya.
Moeldoko lantas meminta seluruh pihak untuk berhati-hati dengan upaya doktrinisasi dari gerakan NII. Sebab, orang dengan latar belakang apapun dapat terpengaruh oleh upaya doktrinisasi NII.
Baca Juga: LKAAM Sumbar Desak Polri Klarifikasi Jumlah Anggota NII di Ranah Minang
"Lebih dahsyat lagi, dia bergerak dengan cara menyembunyikan diri, taqiyyah. Dia kamuflase agar tidak dikenali dari awal sehingga dia memiliki keleluasaan untuk memengaruhi orang lain. Hati-hati ada di tengah-tengah kita."
Berita Terkait
-
Konflik Rusia dan Ukraina Belum Juga Berakhir, Moeldoko Pastikan Sikap Indonesia Tetap Netral
-
Ajak Petani Sawit Jangan Cuma Bisa Tanam, Moeldoko: Saatnya Jadi Pelaku Utama di Rantai Pasok CPO
-
Pengamat Teroris: Isu NII Sering Dipakai untuk Kepentingan Pemerintah
-
LKAAM Sumbar Desak Polri Klarifikasi Jumlah Anggota NII di Ranah Minang
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- 5 Motor Irit tapi Bukan Honda BeAT, Mesin Awet untuk Jangka Panjang, Cocok untuk Pejuang Nafkah
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
Pilihan
-
Iran Angkat Mohammad Bagher Zolghadr sebagai Pengganti Ali Larijani
-
Heboh Wanita Muda Hendak Akhiri Hidup di Depan Istana Merdeka, Untung Ketahuan Paspampres
-
Kasus Dean James Memanas, Pundit Belanda: Efeknya Bisa Guncang Eredivisie
-
BTS ARIRANG Pecahkan Rekor Netflix! Comeback Global Tak Terkalahkan di 77 Negara
-
Yaqut Kembali Ditahan di Rutan KPK
Terkini
-
Halalbihalal di Balai Kota, Pramono Anung: ASN Jakarta Masih WFH 2 Hari Lagi
-
Tak Jauh dari Indonesia, Negara Ini Mulai Irit BBM Hingga Nyatakan Darurat Energi
-
2000 Tentara AS Dikirim Donald Trump ke Timur Tengah, Bersiap Masuki Iran
-
Penjelasan Shell terkait Stok BBM yang Masih Kosong di Seluruh SPBU
-
Serangan Balik, Iran Hujan Rudal Israel Hingga 12 Orang Tewas
-
Tak Sekadar Halalbihalal di Rumah SBY, Puri Cikeas jadi Saksi Cinta Lama Anies-AHY Bersemu Kembali?
-
Iran Makin Terdesak, Negara Teluk Mulai Izinkan Militer Amerika Serikat Gunakan Pangkalan Udara
-
Putra Mahkota Arab Saudi MBS Diklaim Dukung AS - Israel vs Iran Perang Terus
-
BBM Stabil Tapi WFH Digalakkan? Pakar UGM Minta Pemerintah Jujur Soal Kebijakan Kontroversial Ini
-
Media Arab Telanjangi Kasus Mohammad Bagher Ghalibaf: Berkali-kali Gagal Jadi Presiden Iran