Pemerintah Dorong Lagi Penggunaan Produk Dalam Negeri Lewat Temu Bisnis Belanja Barang/Jasa Pemerintah/BUMN Tahap II

Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian mengatakan, pembeli terbesar itu adalah negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Pemda). Untuk itu, Kemendagri memiliki tugas untuk memastikan daerah memberikan kontribusinya dalam alokasi 40 persen belanja barang dan jasa.

“Kita harus benar-benar memastikan komitmen ini direalisasikan. Tugas saya selaku Mendagri adalah mendorong realisasi ini. Pada saat Musrenbang telah ditekankan sebanyak 40 persen dari belanja barang/jasa dan belanja dialokasikan untuk belanja UMKM,” ucap Tito.

Senada disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir yang menegaskan dan meminta dengan hormat kepada Direksi BUMN yang memang ditugaskan secara langsung, terutama yang sudah punya transformasi dari awal Agustus 2020 bersama Menteri Koperasi dan UKM meluncurkan PADI (Pasar Digital) UMKM agar segera menindaklanjuti tender yang telah diinisiasi yakni untuk angka proyek di bawah Rp400 juta harus diberikan kepada UMKM. Hingga kini tercatat sudah berjalan hampir 15.000 lebih UMKM yang tergabung dengan transaksi Rp20 triliun.

“Ini sudah berjalan sesuai dengan kebijakan Presiden Jokowi. Ini adalah suatu hal yang diperlukan hari ini di saat ekonomi dunia sedang gonjang-ganjing. Kita harus pastikan ekonomi Tanah Air berjalan dengan baik, inflasi ditekan. Karena itu saya meminta dan memastikan sesuai instruksi presiden, direksi BUMN menjalankan dengan sebaik-baiknya,” kata Erick.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menuturkan, hingga April 2022, Gerakan Nasional BBI terus dilakukan dan berjalan dengan baik. Diproyeksi kegiatan ini akan menciptakan 2 juta lapangan kerja baru, membangkitkan ekonomi, dan menambah pertumbuhan ekonomi sekitar 1,7-2 persen.

Ia menegaskan, hal ini menjadi kesempatan bagi UMKM dan koperasi dalam mengambil peluang usaha, karena afirmasi ini berpihak kepada pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri.

“Komitmen belanja pemerintah terhadap UMKM diharapkan mencapai Rp483 triliun, semakin dekat kita mencapai target deadline hingga 31 Mei 2022. Mari kita jadikan komitmen menjadi kontrak, jangan sekadar komitmen saja, tapi harus direleasisaikan," kata Menparekraf.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas menyampaikan, UMK yang masuk dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) naik signifikan menjadi 26 persen, dahulu di bawah Rp150 miliar melalui penyedia lewat pemerintah daerah, sekarang mencapai Rp274,1 triliun.

Sementara K/L dulu di bawah Rp200 triliun sekarang mencapai Rp287 triliun, sehingga total yang sudah masuk dalam SIRUP LKPP mencapai Rp561 trliun. “Tugasnya nanti bagaimana mengontrol supaya terjadi transaksi. Kami juga telah memotong mata rantai proses penayangan produk. Dari semula agak panjang, namun sesuai arahan Presiden dari 8 proses baru 1 tahun produk naik, sekarang kami potong hanya ada 2 porses, begitu juga dengan e-kalatog daerah proses dari 9 langkah sekarang menjadi 2 langkah,” katanya.

Baca Juga: Bank BRI - Kemenkop dan UKM Selamatkan UMKM Terdampak Covid-19

“LKPP memonitor seluruh rencana pengadaan yang masuk dalam sistem. Begitu juga terkait onboarding product sesuai arahan Presiden, kami telah membekukan dari 5 ribu produk yang subsitusinya sudah ada di UMKM, sehingga tak bisa diclick. Terima kasih kepada Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki yang telah melakukan banyak hal terkait onboarding UMKM,” katanya.

Tercatat, perkembangan yang signifikan sebagai tindak lanjut business matching di Bali. Sampai dengan 22 April 2022 angka komitmen belanja PDN untuk 10 K/L dan 10 Pemerintah Daerah sebagai berikut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Rp 75,5 triliun), Kementerian Pertahanan (Rp 30,07 triliun), Kementerian Perhubungan (Rp 19,7 triliun), Kementerian Komunikasi dan Informatika (18,8 triliun), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Rp 14,1 triliun). Kemudian Kementerian Kesehatan (Rp 11,5 triliun), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Rp 10,5 triliun), Kementerian Keuangan (Rp 6,6 triliun), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Rp 5,5 triliun), dan Kementerian Pertanian (3,9 triliun).

Sementara itu, di 10 provinsi mencakup, Provinsi DKI Jakarta (Rp19,8 triliun), Provinsi Aceh (Rp5,3 triliun), Provinsi Jawa Timur (Rp4,07 triliun), Provinsi Jawa Tengah (Rp3,54 triliun), Provinsi Banten (Rp2,85 triliun), Provinsi Jawa Barat (Rp2,44 triliun), Provinsi Riau (Rp2,35 triliun), Provinsi Bali (Rp2,34 triliun), Provinsi Sulawesi Selatan (Rp2,28 triliun), dan Provinsi Lampung (Rp2,02 triliun).