Suara.com - Ketua Dewan Pembina DPP Laskar Ganjar-Puan (LGP), H Mochtar Mohamad meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan para menteri yang hendak maju di Pilpres 2024 untuk tidak menyalahgunakan jabatannya demi meraup popularitas pribadi.
Bahkan ia meminta Jokowi untuk mengganti menteri yang lebih fokus menaikan elektabilitasnya ketimbang pada fokusnya di kabinet.
Salah satu menteri yang ia contohkan ialah Menteri BUMN Erick Thohir. Menurutnya, Erick kerap memanfaatkan jabatannya untuk nampang di publik melalui beragam media.
"Yang kita lihat, seperti ET yang memanfaatkan mesin ATM untuk iklankan dirinya, begitu juga di media videotron di Bandara ET disponsori oleh BRI dan terlihat juga di videotron di sekitar Jakarta menayangkan Menteri BUMN," kata Mochtar dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/4/2022).
Padahal menurut Mochtar, Erick memiliki tugas berat saat ini di mana ia juga bertanggung jawab pada kondisi perekonomian yang masih lemah akibat digempur pandemi Covid-19. Belum lagi soal harga minyak goreng yang masih tinggi dinilai Mochtar masih menjadi tanggung jawab dari Erick sebagai pembantu presiden.
"Menteri Perdagangan dan BUMN secepatnya mengatasi kelangkaan tersebut, agar tidak berdampak pada pemerintahan Jokowi," ucapnya.
Mochtar juga menyinggung para menteri terkait yang memiliki tugas untuk mengatasi kenaikan harga menjelang hari raya Idulfitri 2022. Ia meminta kepada menteri-menteri yang memiliki tugas pada masalah itu untuk tidak genit karena ingin maju di Pilpres 2024.
Pada kesempatan yang sama, Mochtar menyampaikan adanya dukungan dari DPP Forum Santri Indonesia untuk pasangan Ganjar Pranowo dan Puan Maharani di Pilpres 2024. Ketua Dewan Pembina DPP Forum Santri Indonesia yang juga Ketua Umum MUI Pondok Gede, Buya KH. Ubaydillah Abdul Djalil LC, MA mengatakan, dirinya bergabung mendukung Ganjar dan Puan melihat figur Ganjar yang merupakan seorang santri dari Jawa Tengah.
"Kami nilai, Mas Ganjar ini dari kalangan santri di Jawa Tengah. Dan tentunya kita yakin Mas Ganjar bisa memimpin Indonesia ke depan yang lebih baik," kata Ubaydillah.
Baca Juga: 4 Menteri Jokowi Berencana Mau Nyapres, Pengamat Singgung Soal Profesionalitas
Berita Terkait
-
Kubu Rizieq Klaim Rezim Jokowi Musuh Bersama di Pemilu 2024, Politisi Nasdem: Garis Tangan Jokowi dan Kehendak Allah
-
Survei Charta Politika: Elektabilitas Gubernur Ganjar Pranowo Menyalip Menhan Prabowo Subianto
-
Charta Politika: Elektabilitas Ganjar Pranowo Tak Terbendung, Kuasai Beberapa Wilayah Ini
-
Terpopuler: Kebakaran Hebat di Pasar Gembrong, Pemerkosaan Berujung Maut di Jakpus
-
Kaesang Pangarep Tertawakan Bobby Nasution Gegara Kasus Viral Pria Ancam Patahkan Leher
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar