Suara.com - Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Yayat Sudrajat angkat bicara mengenai sejumlah peserta mudik yang memakai kaus bertuliskan "Anies untuk Presiden" saat program mudik gratis di Terminal Pulogebang, Jakarta Timur. Yayat membantah pihaknya telah membagikan kaus tersebut.
Ia bahkan sampai mengatakan "demi Allah" untuk menekankan bahwa pihaknya tidak pernah membagikan atau memfasilitasi pembagian kaus tersebut. Ia mengaku tidak tahu siapa yang bertanggungjawab atas masalah ini.
"Demi Allah, saya enggak pernah tahu-menahu dan tidak pernah memfasilitasi adanya kaos itu. Makanya saya juga bingung," ujar Yayat saat dihubungi, Kamis (28/4/2022).
Yayat mengakui memang pihaknya membagikan paket kepada para pemudik yang berangkat. Namun, isi paket tersebut adalah perlengkapan kesehatan seperti hand sanitizer, masker, dan tisu basah.
"Yang dibagikan ke peserta pemudik, setahu saya dari PMI, berupa satu tool kit untuk kesehatan. Hanya itu yang saya tahu. Tidak ada pembagian kaos," jelasnya.
Selain itu, selama perencanaan mudik gratis juga tidak pernah ada anggaran untuk membeli kaus. Barang yang diberikan hanya yang berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan pemudik.
"Kita lebih konsentrasi kepada tupoksi kita bagaimana beri pelayanan kepada para pemudik gratis ini agar bisa menikmati mudiknya dengan baik, memberikan pelayanan yang baik. Itu saja konsentrasi kita," pungkasnya.
Pemudik Pakai Kaus Anies Presiden
Sebelumnya, Beredar di media sosial pemberitaan mengenai sejumlah pemudik mengenakan kaus bertuliskan "Anies untuk Presiden" saat acara pemberangkatan mudik gratis di Terminal Pulogebang, Jakarta Timur. Hal ini lantas menuai kecaman dari banyak pihak, termasuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Baca Juga: Mudik Lebaran, Semen Indonesia Berangkatkan 990 Orang ke Jateng dan Jatim
Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana menyesalkan terjadinya hal ini. Ia menilai hal tersebut tidak patut karena acara ini merupakan kegiatan yang dibiayai APBD.
Karena itu, tidak sepatutnya agenda yang menggunakan APBD malah dibalut dengan nuansa politik.
"Acara ini jelas APBD, uang masyarakat. Tidak elok sekali jika ada dugaan kepentingan ambisi politik Pak Gubernur Anies. Jangan sampai mudik gratis ini yang didanai uang negara dipolitisasi untuk keuntungan sendiri," ujar William, Kamis (28/4/2022).
Apalagi, kata William, bukan pertama kalinya ada kaus serupa saat acara pemerintah. Sebelum ini, ada relawan Anies yang menjual kaus bertuliskan sama dalam acara soft launching Jakarta International Stadium (JIS).
"Kemarin itu ditemukan juga penjualan kaos kampanye Pak Anies di JIS. Ini lama-lama bisa jadi kebiasaan jika tidak ditegur, dari skala kecil jadi besar dan bisa melanggar hukum," tutur William.
Dia pun menyarankan aga Anies memaksimalkan kinerja ke hal-hal penting untuk menuntaskan janji kampanyenya di beberapa bulan terakhir masa jabatannya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Wamendiktisaintek Soroti Peran Investasi Manusia dan Inovasi untuk Kejar Indonesia Emas 2045
-
Rumus Baru UMP 2026, Mampukah Penuhi Kebutuhan Hidup Layak?
-
Bobol BPJS Rp21,7 Miliar Pakai Klaim Fiktif, Kejati DKI Tangkap Tersangka berinisial RAS
-
Mengapa Penanganan Banjir Sumatra Lambat? Menelisik Efek Pemotongan Anggaran
-
Atasi Krisis Air, Brimob Polri Targetkan 100 Titik Sumur Bor untuk Warga Aceh Tamiang
-
Mendikdasmen Pastikan Guru Korban Bencana di Sumatra Dapat Bantuan Rp2 Juta
-
Masalah Lingkungan Jadi PR, Pemerintah Segera Tertibkan Izin Kawasan Hutan hingga Pertambangan
-
Dua Hari Berturut-turut, KPK Dikabarkan Kembali Tangkap Jaksa Lewat OTT
-
LPSK Tangani 5.162 Permohonan Restitusi, Kasus Anak Meroket Tajam
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?