Suara.com - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta Kemendikbud Ristek dan Lembaga Pengolaan Dana Pendidikan (LPDP) memperbaiki sistem manajemennya secara serius.
Hal itu disampaikannya usai Rektor Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Prof Budi Santosa Purwokartiko dicopot sebagai pewawancara calon penerima beasiswa LPDP setelah pernyataannya kontroversinya yang menuai polemik.
"Harus ada evaluasi dan perbaikan sistem manajemen secara serius, jangan hanya berhenti pada pemecatan yang bersangkutan. Jika tidak berbenah diri, hal serupa dapat terjadi lagi di kemudian hari," kata Netty kepada wartawan, Jumat (6/5/2022).
Menurut Netty seharusnya, LPDP bisa memastikan para pewawancaranya adalah seorang Pancasilais yang toleran. Kemudian juga harus menghargai keyakinan agama seseorang dan objektif dalam menilai para calon penerima beasiswa.
"Ukuran open mind, kecerdasan dan integritas seseorang tidak dilekatkan pada pakaian yang dikenakan seseorang, tapi melalui proses penggalian pemikiran dan diskusi. Itulah tugas pewawancara untuk melihat ke dalam, bukan judge the book by the cover," tututnya.
Ia mengatakan, LPDP perlu mengevaluasi sistem rekrutmennya dengan menelusuri apakah ada calon penerima beasiswa selama ini yang dirugikan dengan pandangan subjektif semisal yang dimiliki Budi Santosa.
"Negara juga dirugikan jika ada calon mahasiswa brilian yang gagal memperoleh beasiswa karena penilaian subjektif seperti soal jilbab tersebut," ungkapnya.
Untuk itu, Netty juga meminta pihak LPDP melakukan rekrutmen pewawancara secara profesional dan bukan hanya sekadar rekomendasi.
Terakhir, ia meminta kepada semua pihak untuk berhenti melakukan politik taste the water yang dapat menimbulkan kegaduhan publik.
Baca Juga: Mengenal Siapa Budi Santosa Purwokartiko, Rektor ITK Bikin Status Menyinggung SARA
"Marilah kita menjaga ketenangan dan kedamaian publik dengan tidak melontarkan hal-hal yang memancing polemik. Persoalan negara dan rakyat sudah amat banyak. Jangan habiskan energi dengan hal-hal seperti ini," katanya.
Sebelumnya, Konsultan Media dan Politik Hersubeno Arief membeberkan percakapannya dengan Komite Reviewer Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Prof. Azyumardi Azra.
Berdasarkan hasil percakapannya, Hersubeno Arief menyebut Rektor ITK Prof Budi Santosa bakal segera dinonaktifkan dari jabatannya di LPDP sebagai pewawancara seleksi calon penerima beasiswa LPDP.
“Budi Santosa akan segera dinonaktifkan,” ujar Hersubeno Arief, dikutip dari Terkini.id, Selasa (3/5/2022).
“Itu ujar Prof. Azyumardi Azra dalam perbincangan dengan saya hari ini, Ahad, 1 Mei 2022,” lanjut Hersubeno Arief.
Hersubeno Arief menuturkan, Azyumardi Azra merupakan salah satu anggota komite reviewer LPDP yang memutuskan menerima atau menolak calon penerima LPDP dan juga para reviewernya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik