Suara.com - Biaya renovasi fasilitas untuk anggota Dewan perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali menyedot perhatian publik. Hal ini terkait anggaran gorden buat rumah dinas anggota DPR yang kini sudah dimenangkan oleh penawar tertinggi.
Setelah sebelumnya masyarakat dibikin heran dengan besarnya biaya renovasi pagar dan toilet senilai Rp3 miliar dan renovasi ruang kerja senilai Rp6,2 miliar, DPR kembali beraksi dengan biaya penggantian gorden untuk rumah anggota dewan senilai Rp43,5 miliar.
Sontak saja, masyarakat mengkritisi hal tersebut. Sebab angka sebesar itu dinilai tak wajar jika hanya untuk mengganti gorden saja.
LSM pemantau korupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW) juga ikut angkat suara. Mereka menduga ada potensi kecurangan dalam penentuan pemenang tender gorden tersebut.
Dan berikut adalah sejumlah fakta di balik dugaan kecurangan pemenang tender gorden tersebut.
1. Tender diikuti 49 perusahaan
Berdasarkan informasi yang didapat melalui laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) DPR RI, tender pengadaan gorden tersebut telah dilakukan sejak 8 Maret 2022. Ketika itu, total penyedia yang mendaftar mencapai 49 perusahaan.
Sementara hanya tiga penyedia yang memasukkan penawaran, yakni PT Bertiga Mitra Solusi (BMS) dengan tawaran harga Rp43,5 miliar, PT Panderman Jaya dengan harga penawaran Rp42,1 miliar dan PT Sultan Sukses Mandiri dengan penawaran sebesar Rp37.7 miliar.
2. Pemenang tender sudah diprediksi
Baca Juga: Perpanjangan Libur Sekolah Pasca Lebaran 2022 Tuai Pro Kontra Gubernur Hingga Anggota DPR RI
LSM Indonesia Corruption Watch (ICW) ternyata suda pernah memprediksi pemenang tender pengadaan gorden DPR RI tersebut. Peneliti ICW, Wana Alamsyah mengatakan, ICW telah memprediksi kalau PT BMS lah yang yang akan memenangi tender tersebut.
Ia menduga ada potensi kecurangan dalam proses tender tersebut, karena dari tiga perusahaan yang mengajukan penawaran, hanya PT BMS yang memenuhi kualifikasi.
3. Tak ditemukan informasi perusahaan pemenang tender
Karena hanya PT BMS yang memenuhi kualifikasi tender, ICW menduga proses pengadaan tersebut hanya bersifat formalitas. Taka da kompetisi antar penyedia, sehingga pemenang tender dengan mudah bisa ditentukan sejak awal.
ICW lalu mencoba mengecek informasi mengenai data kualifikasi dan riwayat kinerja PT BMS, melalui laman Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).
Namun di laman tersebut, ICW tidak menemukan informasi apapun mengenai PT BMS. Peneliti ICW menyatakan, perusahaan tersebut menutupi informasinya.
Berita Terkait
-
Perpanjangan Libur Sekolah Pasca Lebaran 2022 Tuai Pro Kontra Gubernur Hingga Anggota DPR RI
-
Puan Maharani Cerita Kisah Bung Karno Berjualan Kain saat Diasingkan ke Ende
-
Kemenperin Diminta Ungkap Identitas Produsen Minyak Goreng 'Nakal': Layak Dihukum!
-
Belajar dari Kasus Rektor ITK, Netty PKS Minta LPDP Berbenah: Jika Tidak, Hal Serupa Bisa Terjadi Lagi!
-
Rayakan May Day, Ratusan Ribu Buruh Akan Geruduk DPR RI dan Sampaikan Tuntutan Ini Pada 14 Mei
Terpopuler
- Bedak Tabur atau Bedak Padat Dulu? Panduan Makeup Flawless Tahan Lama
- 4 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Sesuai Review Pembeli
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan 12 Juli 2026, Masa Sulit Diprediksi Berakhir
- Aisyah Zakkiyah, Komisaris Baru PTPP yang Viral Punya Gaji dan Tunjangan Miliaran
- Bedak Tabur Apa yang Bikin Glowing dan Tahan Lama? Ini 5 Rekomendasi sesuai Review dan Harga
Pilihan
-
Hari Pertama Sekolah Mencekam! SDN Srengseng Sawah 15 Diteror Bom, Gegana dan Densus 88 Turun Tangan
-
Iran Luncurkan Serangan Balasan ke Amerika, Serbuan Drone Meluncur
-
Garda Revolusi Iran Tutup Lagi Selat Hormuz Sampai Batas Waktu Tak Ditentukan
-
Jadi Tersangka Bareng Eks Jampidsus Febrie, Don Ritto Sudah Ditahan di Rutan Polda Metro Jaya
-
Polri Tetapkan Febrie Adriansyah dan DR Tersangka Kasus Dugaan Korupsi serta TPPU
Terkini
-
Ancaman Bom Warnai Hari Pertama MPLS, Pemprov DKI Pastikan Penanganan Cepat dan Terkoordinasi
-
Pesan 'Bunda' untuk Siswa di Hari Pertama MPLS 2026: Saling Jaga Teman, Jangan Ada Lagi Perundungan
-
Anak Korban Kekerasan Seksual 27 Pria di Sampang Butuh Pemulihan, Bukan Sekadar Hukuman Pelaku
-
Biaya Haji 2027 Diusulkan Naik, Mengapa DPR Menolak APBN Menanggung Ongkos Jemaah?
-
IRGC Iran: Operasi Pembalasan ke Amerika Akan Terus Berlanjut
-
Prabowo Harus Turun Tangan! Minta KPK Ambil Alih Kasus Febrie Demi Selamatkan Sistem Hukum
-
Hari Pertama Sekolah Mencekam! SDN Srengseng Sawah 15 Diteror Bom, Gegana dan Densus 88 Turun Tangan
-
Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Potensi Menang Praperadilan: Siasat Redam Konflik Polri-Kejagung
-
Daftar Gempuran AS ke Iran Terbaru karena Ngamuk Selat Hormuz Kembali Ditutup
-
Iran Luncurkan Serangan Balasan ke Amerika, Serbuan Drone Meluncur