Rayakan May Day, Ratusan Ribu Buruh Akan Geruduk DPR RI dan Sampaikan Tuntutan Ini Pada 14 Mei

Suara.com - Ratusan ribu buruh akan menggelar aksi unjuk rasa sebagai rangkaian dalam peringatan Hari Buruh atau May Day di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada 14 Mei 2022.

Ketua Umum Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan aksi demonstrasi tersebut akan diikuti oleh berbagai gerakan buruh mulai dari KSPSI, KSPI, KSBSI, KPBI, Serikat Petani Indonesia, dan 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional.

"Didahului dengan aksi di DPR RI tanggal 14 Mei 2022 jam 10.00-12.00 WIB, dihadiri kurang lebih 100 ribu buruh se-Jabodetabek," kata Iqbal dalam jumpa pers, Kamis (5/5/2022).

Setelah itu, mereka akan bergeser untuk mengikuti peringatan May Day di Istora Senayan yang diselenggarakan oleh Partai Buruh.

"Di Istora tentu hanya muat 15 ribu orang di dalam, tetapi di selasar kiri kanan akan muat 50-60 ribu orang," ucapnya.

Dalam aksinya nanti, kaum buruh ini akan meneriakkan 16 tuntutan buruh kepada pemerintah dan pengusaha, antara lain: tolak omnibus law UU Cipta Kerja; turunkan harga kebutuhan pokok, BBM, dan gas; sahkan RUU PPRT; tolak revisi UU PPP; tolak revisi UU Serikat Pekerja.

"Kasus minyak goreng di negeri penghasil sawit terbesar, tapi rakyatnya mengantri membeli minyak goreng dengan harga melambung tinggi dan mafianya seorang dirjen dan oligarki CPO, itu menunjukkan tidak adanya kedaulatan pangan, dan reforma agraria belum tuntas," tegas Iqbal.

Kemudian, tolak upah murah; hapus sistem outsourcing; redistribusi kekayaan yang adil dengan menambah program jaminan sosial (jaminan makanan, perumahan, pengangguran, pendidikan, dan air bersih); tolak kenaikan pajak PPn; sahkan RPP perlindungan ABK dan buruh migran.

Tolak pengurangan peserta PBI Jaminan Kesehatan; tidak boleh ada orang kelaparan di negri yang kaya; wujudkan kedaulatan pangan dan reforma agraria; stop kriminalisasi petani.; biaya pendidikan murah dan wajib belajar 15 tahun gratis.

Baca Juga: Menaker: Dalam Kondisi Pandemi, Situasi Ketenagakerjaan Nasional Membaik Seiring dengan Pemulihan Ekonomi

Angkat guru dan tenaga honorer menjadi PNS; tolak perpanjangan masa jabatan presiden atau 3 periode; dan terakhir, pemberdayaan sektor informal.