Suara.com - Merebaknya wabah COVID-19 di China berisiko membunuh 1,5 juta jiwa warga jika tidak menerapkan kebijakan pengendalian dan pencegahan pandemi secara ketat, demikian Kementerian Luar Negeri setempat (MFA) mengutip pendapat para pakar kesehatan.
"Besarnya populasi China juga berarti tindakan pencegahan dan pengendalian yang kendor akan menyebabkan kematian sejumlah besar kalangan orang tua," kata juru bicara MFA Zhao Lijian di Beijing, Rabu (11/5).
Menurut dia, kebijakan nol COVID-19 secara dinamis sangat efektif melindungi kaum lansia dan kelompok berisiko yang memiliki penyakit bawaan.
"Ini sangat berbeda dengan kebijakan longgar yang mengarah pada kekebalan imunitas dan kekebalan alami yang diambil oleh beberapa negara lain," ucapnya.
Ia menyatakan bahwa kebijakan nol COVID-19 secara dinamis bukan berarti mengarah pada nol kasus, melainkan pengendalian pandemi dengan biaya sosial rendah dalam waktu sesingkat mungkin sehingga secara efektif melindungi kesehatan masyarakat dan aktivitas 1,4 miliar warga China tidak terpengaruh.
Sejak mewabah pada akhir 2019 sampai saat ini di China tercatat 1,12 juta kasus positif dan 5.198 kasus kematian.
Sejak Januari 2022 China kembali dilanda peningkatan kasus, terutama di Shanghai dan saat ini di Beijing.
Shanghai telah diberlakukan penguncian wilayah (lockdown) sejak pertengahan Maret lalu.
Meskipun kasus sudah menurun, belum ada tanda-tanda lockdown dicabut di kota terkaya dan pusat keuangan China itu.
Baca Juga: Selama Pandemi, Ada 1.798 Pasien Covid-19 Meninggal Dunia di RSUD Cibinong Bogor
Di Beijing sejak akhir April telah diterapkan lockdown secara parsial, terutama di kawasan bisnis terpadu (SCBD) Distrik Chaoyang.
Warga China yang terdampak kebijakan itu sudah mulai tidak tahan dan mempersoalkannya, apalagi tes PCR yang sebagai prasyarat untuk memasuki fasilitas publik di zona yang tidak termasuk berisiko tinggi terus diwajibkan tanpa ada kejelasan sampai kapan akan berakhir. [Antara]
Berita Terkait
-
Indonesia Ngebet Negosiasi Tarif Trump, China Diam-diam Malah Dapat Untung
-
China Jengah Kesepakatan Prabowo-Trump, Mau Cabut Investasi di Indonesia?
-
Bongkar Sindikat SMS Blast e-Tilang Palsu, Bareskrim: Dikendalikan WN China
-
China Kunci 20 Perusahaan Terkait Militer Jepang, Ada Mitsubishi dan Subaru
-
Drama China A Little Thing Called First Love: Perlahan, Menemukan Jati Diri
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Lingkaran Setan Kekerasan di Balik Seragam: Mengapa Polisi Junior Terus Jadi Korban Senior?
-
Bareskrim Ambil Alih Pengejaran Ko Erwin, Bandar Narkoba Terkait Kasus AKBP Didik
-
WNA Australia Terinfeksi Campak Usai Kunjungi RI, Kemenkes Percepat Imunisasi MR untuk Anak PAUDTK
-
Pramono Anung Instruksikan Perluasan Akses Jalan Guna Urai Kemacetan Flyover Latumenten
-
KPK Telusuri Pemilik Lima Koper Berisi Uang Rp5 Miliar dalam Kasus Bea Cukai
-
DPRD DKI Kritik Impor 3.100 Sapi oleh Pramono Anung, Dinilai Tak Sejalan UU Pangan
-
Habib Jafar: Ramadan Momentum Jadi Muslim Kaya Hati, Bukan Sekadar Kaya Materi
-
Hakim Tetapkan Kerugian Negara Kasus Korupsi Minyak Pertamina Sebesar Rp9,4 Triliun
-
Divonis 9 Tahun Penjara, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Sebut Fakta Sidang Diabaikan
-
Ancaman Nyata dari AS hingga AI: Bagaimana RI Menjaga 'Benteng' Pembangunan Nasional di 2026?