Kantor presiden Korsel mengatakan kepada Reuters bahwa Presiden Yoon Suk-yeol, yang baru saja dilantik, akan terus memisahkan urusan kemanusiaan dan politik, membuka kesempatan untuk memberikan bantuan ke Korut.
Laporan KCNA pada Kamis itu mengatakan Kim memberi tahu rapat Partai Pekerja bahwa tujuan dari sistem karantina darurat adalah untuk mengendalikan dan mengatasi penyebaran virus.
Selain itu, kebijakan karantina juga untuk mengobati mereka yang terinfeksi dengan cepat agar sumber penyebaran bisa dihilangkan dalam waktu sesingkat mungkin.
Fakta bahwa Kim menggelar rapat politbiro pada dini hari dan cepatnya media pemerintah menyiarkan hal itu menunjukkan adanya situasi mendesak, kata Prof Yang Moo-jin dari Universitas Studi Korea Utara di Seoul.
"Secara eksternal, mungkin ada pesan secara tak langsung tentang kebutuhan bekerja sama dengan komunitas internasional jika terbukti sulit untuk menanganinya sendiri," kata Yang.
Sebuah laman Korsel yang memantau aktivitas di Pyongyang mengatakan pekan ini bahwa penduduk telah diminta untuk pulang dan tinggal di rumah karena "masalah nasional" tanpa memberi rincian.
Sebelumnya pada Kamis, stasiun TV pemerintah China melaporkan Korut telah memerintahkan warganya untuk tetap di rumah sejak 11 Mei ketika banyak dari mereka mengalami "dugaan gejala flu", tanpa menyebut COVID-19.
Lintas perbatasan utama antara Dandong di China dan kota Sinuiju di Korut ditutup pada April akibat situasi COVID-19 di kota China itu, kata China. [ANTARA]
Baca Juga: Menko PMK Muhadjir Sebut COVID-19 Bukan Ancaman Lagi, Optimis Indonesia Menuju Transisi Endemi
Berita Terkait
-
Menko PMK Muhadjir Sebut COVID-19 Bukan Ancaman Lagi, Optimis Indonesia Menuju Transisi Endemi
-
Bill Gates Terpapar Covid-19, Bergejala Ringan Berkat Vaksin
-
Usai Dituduh Langgar HAM Oleh Kemenlu AS, PeduliLindungi Kini Resmi Digunakan di Uni Eropa
-
Dikonfirmasi Positif Covid-19, BX Member Grup CIX Karantina di Amerika
-
Covid-19 di China Berisiko Sebabkan Kematian 1,5 Juta Warga
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT