Suara.com - Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan kebijakan "nol toleransi" terhadap COVID yang dianut China bukan kebijakan yang bisa dilakukan dalam jangka panjang, melihat apa yang sudah diketahui mengenai virus tersebut sekarang.
Dalam komentar yang jarang dilakukan terhadap bagaimana pemerintah sebuah negara menjalankan kebijakan menangani pandemi COVID-19, Dirjen WHO tersebut mengatakan dalam 'briefing' kepada wartawan pendapat mereka tentang bagaimana "kebijakan itu tidak bisa berkelanjutan melihat perilaku virus dan apa yang kita antisipasi akan terjadi di masa depan".
"Kami sudah mendiskusikan masalah ini dengan pakar China dan kami mengatakan pendekatan sekarang bisa berkelanjutan. Saya kira perubahan kebijakan akan menjadi sangat penting."
Dia mengatakan bahwa bertambahnya pengetahuan mengenai virus dan teknologi yang sudah berkembang untuk memerangi virus juga menunjukkan perlunya strategi baru.
WHO: masalah HAM juga perlu dipertimbangkan
Pernyataan WHO ini muncul menyusul pernyataan para pemimpin China yang menegaskan akan terus menerapkan kebijakan ketat untuk memberantas COVID.
Pemerintah juga mengancam akan menindak warga yang memberikan kritik di dalam negeri, walau kebijakan ketat tersebut mulai berpengaruh terhadap negara dengan perekonomian kedua terbesar di dunia tersebut.
Berbicara setelah Dirjen Tedros, direktur keadaan darurat WHO Mike Ryan mengatakan dampak kebijakan "nol toleransi" terhadap hak asasi manusia juga perlu mendapat perhatian.
"Kami selalu mengatakan sebagai WHO bahwa kita harus menjalankan kebijakan yang seimbang dalam menanggulangi kasus dengan dampak yang dirasakan masyarakat, dampak terhadap ekonomi, dan ini memang bukan hal yang mudah dilakukan," kata Ryan.
Dia juga mengatakan bahwa secara keseluruhan China hanya mencatat 15 ribu kematian sejak virus ini pertama kali dideteksi di kota Wuhan akhir tahun 2019, jumlah yang relatif rendah dibandingkan korban hampir 1 juta orang di China, lebih dari 664 ribu orang di Brasil, dan lebih dari 524 ribu orang di India.
Dengan keadaan seperti itu, Mike Ryan mengatakan bisa dimengerti bila China mengambil kebijakan ketat untuk mencegah penyebaran virus.
Omicron menguji pendekatan yang dilakukan China
Pendekatan "nol toleransi" yang dilakukan China meliputi serangkaian lockdown di beberapa kota, yang menimbukkan kemarahan dan juga kesulitan bagi banyak warga untuk bisa melakukan kegiatan sehari-hari.
Kebijakan tersebut juga mengundang kritik dari para ilmuwan sampai warga China sendiri.
Awalnya, banyak negara lain memberlakukan kebijakan lockdown China, namun sekarang sebagian sudah beralih ke kebijakan untuk hidup berdampingan dengan virus.
Terus berlanjutnya wabah juga menunjukkan betapa sulitnya mencegah penyebaran virus Omicron yang tingkat penyebarannya sangat tinggi.
Dalam kebijakan yang dilakukan China, pihak berwenang akan melakukan pembatasan pergerakan di kawasan yang sangat padat penduduk untuk menghentikan penyebaran kasus, walau kadang jumlah yang positif setelah tes hanya sedikit.
Berita Terkait
-
Baim Wong Tuai Kritik Usai Ajak Anak Main Film Sukma
-
5 Fakta Demo Akbar 5.000 Ojol Hari Ini: Kepung Istana hingga DPR, Jakarta Waspada Macet!
-
Program Magang Fresh Graduate 2025 Dibuka Oktober: Gaji UMP hingga Tips Lolos Seleksi
-
Pangling Banget, Penampilan Baru Boiyen Bikin Syok: Gue Kira Rachel Vennya
-
Iklan Pemerintah di Bioskop: Antara Transparansi dan Propaganda
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
Terkini
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor
-
'Keterangan Anda Berubah!' Detik-detik Saksi PT Poison Ditegur Hakim di Sidang Sengketa Tambang
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
-
Noel Dikabarkan Mau Jadi Justice Collaborator, KPK: Belum Kami Terima
-
Jejak Korupsi Noel Melebar, KPK Bidik Jaringan Perusahaan PJK3 yang Terlibat Kasus K3
-
Anggotanya Disebut Brutal Hingga Pakai Gas Air Mata Kedaluarsa Saat Tangani Demo, Apa Kata Kapolri?
-
Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
-
Dikabarkan Hilang Usai Demo Ricuh, Bima Permana Ditemukan di Malang, Polisi: Dia Jualan Barongsai
-
Berawal dari Rumah Gus Yaqut, KPK Temukan Jejak Aliran Dana 'Janggal' ke Wasekjen Ansor