Suara.com - Golkar, PAN, dan PPP secara terang-terangan sudah menyatakan sikap untuk berkoalisi pada Pilpres 2024. Merespon koalisi itu, partai NasDem memilih menggelar Rapat Kerja Nasional atau Rakernas untuk menghasilkan langkah partai ke depan, termasuk soal nama calon presiden siapa yang akan diusung.
Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan, Rakernas NasDem akan digelar pada 15-17 Juni 2022 dengan dua agenda utama. Agenda pertama rakernas yakni dalam kaitan kesiapan NasDem untuk menghadapi Pemilu 2024.
"Kedua, dalam rangka mempersiapkan calon presiden untuk Pilpres 2024 nanti kami lakukan rakernas dengan menjaring capres yang dilakukan secara bertingkat dari akar rumput," kata Johnny di Jakarta, Jumat (13/5/2022).
Kekinian Johnny mengklaim, para pimpinan-pimpinan wilayah partai sedang melakukan penjaringan ke wilayah-wilayah sampai pimpinan ranting ke desa-desa untuk mendapatkan masukan capres-capres yang akan disampaikan pada Rakernas nanti.
Nantinya dari hasil Rakernas, kata Johnny, akan berupa rekomendasi 3 nama figur capres yang akan diusung oleh NasDem, juga rekomendasi dengan siapa NasDem nantinya akan berkoalisi.
Rekomendasi tersebut akan diserahkan kepada Surya Paloh selaku ketua umum partai.
"Karena konvensi tidak dapat dilakukan kita memilih model yang juga demorkatis yaitu dari bawah ke atas. Tetapi karena koalisi tidak bisa di bangun di daerah sehingga itu diserahkan kepada ketum untuk membabgub koalisi, pasti ketum bersama jajaran DPP akan melakukan komunikasi-komunikasi publik dalam rangka membentuk koalisi," tuturnya.
"Yang pasti koalisi kita, capres kita seperti yang disampaikan ketum dari NasDem prasyarat pertama kontinuitas pembangunan nasional," sambungnya.
Sementara itu ketika disinggung Ketum Golkar Airlangga Hartarto yang sudah bertemu dengan Surya Paloh beberapa waktu lalu, Johnyy mengatakan, tak semua pertemuan petinggi parpol berkaitan dengan Pilpres 2024.
Baca Juga: Puan Maharani Tak Perlu Risaukan Peringkat Elektabilitas Jelang Pilpres 2024
"Karena juga yang dibucarakan adalah bagaimana menjaga menyukseskan kabinet bagaimana menjaga kinerja membantu presiden dalam menghadapi tantangan-tantangan yang luar biasa," tandasnya.
Sepakat Kerja Sama
Sebelumnya, Partai Golkar, PAN dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan sikap untuk bekerjasama atau berkoalisi untuk mengawal agenda politik ke depan termasuk untuk menghadapi Pemilu 2024.
Hal itu terjadi usai ketiga ketua umum parpol tersebut melakukan pertemuan malam ini, di Rumah Heritage Jakarta, Kamis (12/5).
Dalam konferensi pers usai pertemuan digelar tertutup, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, menjelaskan pertemuan memang dilakukan sekalian untuk bersilaturami Idulfitri. Namun dalam pertemuan ini memang untuk mendorong ketiga parpol tersebut bekerja sama.
"Pertemuan ini agar mendorong bahwa 3 partai ini akan bekerja bersama atau akan bersatu. Bersatu itu sendiri adalah beringin, matahari, dan Baitullah, jadi Ka'bah. Jadi pertemuan ini tentu diharapkan dengan matahari ini PAN bisa berjalan, dan pohon beringin semakin tunbuh. Dan juga pertemuan kerja sama ini adalah yang diridhoi oleh Allah SWT," kata Airlangga di lokasi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- 5 Mobil Diesel Bekas 7-Seater yang Nyaman dan Aman buat Jangka Panjang
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Senyaman Nmax Senilai BeAT dan Mio? Segini Harga Suzuki Burgman 125 Bekas
- 5 Sepatu Saucony Paling Nyaman untuk Long Run, Kualitas Jempolan
Pilihan
-
Karpet Merah Thomas Djiwandono: Antara Keponakan Prabowo dan Independensi BI
-
Dekati Rp17.000, Rupiah Tembus Rekor Terburuk 2026 dalam Satu Bulan Pertama
-
IHSG Tembus Rekor Baru 9.110, Bos BEI Sanjung Menkeu Purbaya
-
7 Rekomendasi HP Baterai Jumbo Paling Murah di Bawah Rp3 Juta, Aman untuk Gaming
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Jadi Bos BI, Purbaya: Bagus, Saya Mendukung!
Terkini
-
Misi Berbahaya di Pongkor: Basarnas Terjang 'Lubang Maut' Demi Evakuasi 3 Penambang
-
Jaksa Agung Tindak Tegas 165 Pegawai Nakal Sepanjang 2025: 72 Orang Dijatuhi Hukuman Berat
-
DPR Mulai Belanja Masukan RUU Pemilu, Pastikan Soal Isu Pilpres Via MPR Tak Bakal Dibahas
-
BNI Dorong UMKM Manfaatkan AI untuk Perkuat Daya Saing Digital hingga Ekspor
-
Dari Brimob Aceh ke Garis Depan Donbass: Mengapa Tentara Bayaran Rusia Menjadi Pilihan Fatal?
-
Pendaftaran TKA SD dan SMP 2026 Dibuka: Cek Jadwal dan Link Latihan Soalnya
-
Jaksa Agung Ungkap Kerugian Negara Akibat Korupsi Tembus Rp300,86 Triliun Sepanjang 2025
-
Wakil Kepala BGN Bantah Anggaran MBG dari Potongan Dana Pendidikan: Saya Sudah Tanya Menkeu
-
Jaksa Agung Peringatkan Penegakan Hukum Bisa Lumpuh, Usulkan Tambahan Anggaran Rp7,49 Triliun
-
Lewat Sistem Digital, Presiden Prabowo Awasi Kinerja Kemenkum dari Satu Layar