Suara.com - Australia menurunkan tingkat hubungan diplomatik dengan Myanmar karena tidak mendukung dan menolak untuk melegitimasi kekuasaan junta atau dewan pemerintahan militer yang mengambil alih kekuasaan di sana dua tahun lalu.
Menurut laporan yang diterima ABC, seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia sudah terpilih untuk menggantikan Duta Besar Australia untuk Myanmar Andrea Faulkner, yang sudah menyelesaikan masa jabatannya bulan April lalu.
Namun perwakilan Australia berikutnya, yang belum mendapatkan izin untuk pergi ke Myanmar, tidak akan menyerahkan surat tanda kepercayaan kepada kepala junta militer dan hanya bertindak sebagai kepala misi dengan jabatan chargé d'affaires atau kuasa usaha.
DFAT berharap dengan keputusan ini mereka masih bisa mengirim seorang diplomat senior yang tetap dapat menjalankan misi Australia di Myanmar tanpa mengakui keabsahan militer yang menggulingkan kekuasaan partai yang memenangkan pemilu yaitu Liga Nasional Bagi Demokrasi (LND).
Beberapa negara Barat lain juga menurunkan tingkat hubungan diplomatik dengan Myanmar. Kelompok HAM yang mengkritik Australia untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap junta militer memuji tindakan Australia tersebut.
Wakil direktur lembaga HAM International Human Rights Watch Asia mengatakan bahwa hubungan Australia dengan junta militer dalam dua tahun ini tidak efektif karena pejabat Australia terlalu cepat bertemu dengan pemimpin militer Myanmar, dan terlalu lamban dalam menerapkan sanksi diplomatik dan ekonomi terhadap rejim tersebut.
Dia mengatakan keputusan untuk tidak menempatkan misi diplomatik setingkat duta besar ini menunjukkan "bahwa Australia mulai menunjukkan taringnya" dalam hubungan diplomatik dengan militer Myanmar.
"
"Ini langkah penting, langkah simbolis namun akan menimbulkan amarah dan ketidakpuasan dalam tubuh junta militer Myanmar karena mereka ingin mendapatkan pengakuan internasional," katanya.
Baca Juga: Tentara Myanmar Ramai Membelot dari Junta Militer
"
"Jadi ini merupakan cara untuk mengatakan bahwa "kudeta yang dilakukan adalah ilegal, dan pelanggaran HAM yang dilakukan tidak bisa diterima".
Pemerintah Myanmar dalam pengasingan Pemerintah Nasional Bersatu (NUG) juga memuji tindakan Australia.
Dr Tun-Aung Shwe, yang mewakili NUG di Australia, mengatakan ini akan "memperkuat rasa percaya warga Myanmar di Australia".
"
"Kita semua tahu bahwa junta selalu melakukan propaganda dan menggunakan kesempatan diplomatik untuk kepentingan mereka untuk mengatakan mereka mendapat pengakuan dari komunitas dan pemerintah secara internasional," katanya kepada ABC.
Berita Terkait
-
3 Resep Manisan Kolang Kaling Sirup Marjan, Segar dan Praktis untuk Sajian Lebaran
-
Bahagia Terima BHR, Pengemudi Ojol: Bisa Buat Keperluan Anak
-
Cara Buat Selai Nanas untuk Isian Nastar Versi Chef Yongki Gunawan, Wangi dan Warnanya Cantik
-
5 Sepatu New Balance Ori Lagi Promo Spesial Ramadan, Diskon sampai 50 Persen!
-
5 Rekomendasi Smartband dengan Fitur Sleep Tracker Terbaik 2026, Pantau Kualitas Tidur Lebih Mudah
Terpopuler
- 43 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 7 Maret 2026: Klaim 10 Ribu Gems dan Kartu Legenda
- 6 HP Terbaik di Bawah Rp1,5 Juta, Performa Awet untuk Jangka Panjang
- 8 Rekomendasi Moisturizer Terbaik untuk Mencerahkan Wajah Jelang Lebaran
- Langkah Progresif NTT: Program Baru Berhasil Hentikan Perdagangan Daging Anjing di Kupang
- Siapa Istri Zendhy Kusuma? Ini Profil Evi Santi Rahayu yang Polisikan Owner Bibi Kelinci
Pilihan
-
Selain Bupati, KPK Juga Gelandang Wabup Rejang Lebong ke Jakarta Usai OTT
-
Patuhi Perintah Trump, Australia Kasih Suaka ke 5 Pemain Timnas Putri Iran
-
Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
-
BREAKING NEWS: Mantan Pj Gubernur Sulsel Tersangka Korupsi Bibit Nanas
-
Trump Cetak Sejarah di AS: Presiden Pertama yang Berperang Tanpa Didukung Warganya
Terkini
-
Dituding Pendukung Iran, Remaja Israel Anti Perang: Kami Lebih Takut Fasis dibanding Rudal
-
Trump Bilang Perang Segera Selesai, Iran: Ngaku Saja, Amunisi Kalian Sudah Mau Habis
-
Indonesia Disebut Jadi Tempat Aman Jika Perang Dunia III Pecah, Begini Analisis Pakar UGM
-
Terjaring OTT Proyek Daerah, Kasus Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid Segera Disidang
-
Israel Porak-poranda Dibom Iran, Tunggu Waktu Kehancuran Zionis
-
Bias AI Matikan Karier Perempuan: Diam-diam Robot Hilangkan Wanita Profesional
-
Tiket Kereta Lebaran 2026 Sudah Terjual 60 Persen di KAI Daop 1, Cek Sisa Kursi Sebelum Kehabisan!
-
BPJS Kesehatan: Layanan JKN Tetap Optimal Selama Libur Lebaran 2026
-
Nggak Mau Dianggap Ambil Uang Rakyat, Ahmad Sahroni Pilih Donasikan Gaji DPR ke Kitabisa
-
Mengenal Pertahanan Mosaik: Taktik Perang Iran yang Bikin AS dan Israel Boncos