"
"Kami menyambut baik bahwa pemerintah Australia mengerti situasi ini dengan baik dan menghindari usaha memberikan keabsahan bagi pemerintahan militer di Myanmar."
Strategi ini masih bisa menimbulkan risiko
Australia ingin mempertahankan kehadiran diplomatik di Myanmar dengan penempatan diplomat senior sehingga bisa menekan pembebasan akademis Australia yang masih ditahan, bernama Sean Turnell.
Namun kelompok HAM berulang kali mengatakan bahwa pertemuan seperti itu tidak ada gunanya dan justru membuat para pemimpin militer yang mengambil kekuasaan secara tidak sah menjadi seperti pemimpin yang sah.
Pejabat Australia mengatakan mereka berusaha menggunakan sebanyak mungkin kesempatan untuk menekan pembebasan Sean Turnell dan mendesak anggota junta untuk menerapkan konsensus lima poin yang sudah dibuat oleh ASEAN untuk menyelesaikan krisis politik Myanmar.
Mantan Dubes Australia untuk Myanmar Andrea Faulkner bertemu dengan pemimpin junta Min Aung Hlaing sebelum meninggalkan negeri tersebut bulan April.
Namun masih belum jelas apakah ada dampak terhadap apa yang akan dilakukan Australia di Myanmar dengan diturunkannya misi diplomatik Australia.
Negara lain juga berusaha melakukan hal yang sama, dalam pergantian pejabat diplomatik, namun harus berhadapan dengan urusan protokol yang rumit.
Tetapi Robertson mengatakan "tidak ada yang aneh" dengan hubungan diplomatik Australia dengan junta sejauh ini, bila mementingkan akses dibandingkan hasil nyata.
Baca Juga: Tentara Myanmar Ramai Membelot dari Junta Militer
Juru bicara DFAT mengatakan mereka akan "mengangkat seorang diplomat karier senior dengan pengalaman Duta Besar" sebagai Kuasa Usaha di Myanmar.
Artikel ini diproduksi oleh Sastra Wijaya dari ABC News
Berita Terkait
-
Di Balik Gemerlap Podium, Nasib Atlet Indonesia Masih Terkatung-katung
-
7 Poin Penting di Balik Tuntutan Soal BBM dan Program MBG
-
Nanik S Deyang Tunjuk Agustina Arumsari sebagai Juru Bicara BGN
-
Peran BGN Terlalu Luas, Komnas HAM Desak Revisi Perpres MBG
-
Polisi hingga DPR Kelola SPPG, Guru Ngeluh Kesulitan Mengadu soal MBG
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari TKD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
7 Poin Penting di Balik Tuntutan Soal BBM dan Program MBG
-
Nanik S Deyang Tunjuk Agustina Arumsari sebagai Juru Bicara BGN
-
Peran BGN Terlalu Luas, Komnas HAM Desak Revisi Perpres MBG
-
Polisi hingga DPR Kelola SPPG, Guru Ngeluh Kesulitan Mengadu soal MBG
-
BGN Akui Motor Listrik Masih Menumpuk, Semua Aset Era Dadan Hindayana Akan Dimaksimalkan
-
Cek Langsung Penerima BSPS di Jakbar, Mendagri Dorong Pemda Perluas Dukungan Bedah Rumah lewat APBD
-
Prabowo Terima Utusan Qatar, Kerja Sama Investasi dan Pembangunan Jadi Fokus Pembahasan
-
Siapa Perwakilan Mahasiswa Demo yang Temui Gibran Hari Ini
-
Anggaran MBG 2027 Tembus Rp270 Triliun, Masih Pakai Dana Pendidikan dan Kesehatan
-
Tak Lagi Flat Rp6 Juta, BGN Ubah Aturan Insentif SPPG, Begini Skemanya