"
"Kami menyambut baik bahwa pemerintah Australia mengerti situasi ini dengan baik dan menghindari usaha memberikan keabsahan bagi pemerintahan militer di Myanmar."
Strategi ini masih bisa menimbulkan risiko
Australia ingin mempertahankan kehadiran diplomatik di Myanmar dengan penempatan diplomat senior sehingga bisa menekan pembebasan akademis Australia yang masih ditahan, bernama Sean Turnell.
Namun kelompok HAM berulang kali mengatakan bahwa pertemuan seperti itu tidak ada gunanya dan justru membuat para pemimpin militer yang mengambil kekuasaan secara tidak sah menjadi seperti pemimpin yang sah.
Pejabat Australia mengatakan mereka berusaha menggunakan sebanyak mungkin kesempatan untuk menekan pembebasan Sean Turnell dan mendesak anggota junta untuk menerapkan konsensus lima poin yang sudah dibuat oleh ASEAN untuk menyelesaikan krisis politik Myanmar.
Mantan Dubes Australia untuk Myanmar Andrea Faulkner bertemu dengan pemimpin junta Min Aung Hlaing sebelum meninggalkan negeri tersebut bulan April.
Namun masih belum jelas apakah ada dampak terhadap apa yang akan dilakukan Australia di Myanmar dengan diturunkannya misi diplomatik Australia.
Negara lain juga berusaha melakukan hal yang sama, dalam pergantian pejabat diplomatik, namun harus berhadapan dengan urusan protokol yang rumit.
Tetapi Robertson mengatakan "tidak ada yang aneh" dengan hubungan diplomatik Australia dengan junta sejauh ini, bila mementingkan akses dibandingkan hasil nyata.
Baca Juga: Tentara Myanmar Ramai Membelot dari Junta Militer
Juru bicara DFAT mengatakan mereka akan "mengangkat seorang diplomat karier senior dengan pengalaman Duta Besar" sebagai Kuasa Usaha di Myanmar.
Artikel ini diproduksi oleh Sastra Wijaya dari ABC News
Berita Terkait
-
AllianzGI Indonesia Perluas Akses Solusi Investasi Global Berbasis USD
-
Dari UMKM ke Standar Global, Ketika Industri Kosmetik Lokal Didorong Naik Kelas
-
Antisipasi Puncak Cuaca Ekstrem, BPBD Tebar 2,4 Ton Bahan Semai di Hari Keenam OMC
-
Bojan Hodak Bawa Kabar Baik Jelang Persib vs PSBS Biak, Apa Itu?
-
Wacana Polri di Bawah Kementerian Mengemuka, Yusril Tegaskan Masih Tahap Opsi Reformasi
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 5 Rekomendasi HP RAM 8GB Rp1 Juta Terbaik yang Bisa Jadi Andalan di 2026
- 34 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 Januari: Sikat TOTY 115-117 dan 20.000 Gems
Pilihan
-
Rebut Hadiah Berlimpah! Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel Jadi Penggerak Potensi Daerah
-
ASEAN Para Games 2025: Nurfendi Persembahkan Emas Pertama untuk Indonesia
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
Terkini
-
Indonesia Siapkan Perpres Kepatuhan HAM untuk Perusahaan, Bakal Jadi yang Pertama di ASEAN
-
Laporan Suara.com dari Swiss: Prabowo Siap Hadir di World Economic Forum 2026
-
Dari Kenaikan PBB hingga Uang di Dalam Karung: Puncak Drama Bupati Pati Sudewo
-
Pati dan Madiun Tanpa Pemimpin Pasca OTT KPK, Kemendagri Ambil Langkah Darurat
-
Antisipasi Puncak Cuaca Ekstrem, BPBD Tebar 2,4 Ton Bahan Semai di Hari Keenam OMC
-
Wacana Polri di Bawah Kementerian Mengemuka, Yusril Tegaskan Masih Tahap Opsi Reformasi
-
Ratusan Warga Serang Masih Mengungsi, Banjir Dominasi Bencana Hidrometeorologi
-
Drama Sidang Korupsi: Hakim Ad Hoc Walkout Tuntut Gaji, Kini Diperiksa KY
-
Antisipasi Jalan Rusak akibat Banjir, Dinas Bina Marga DKI Lirik Aspal 'Sakti' yang Bisa Serap Air
-
Pascabencana Bireuen, Mendagri Tito Tinjau Infrastruktur Jembatan