Suara.com - Partai Golkar menegaskan bahwa pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bukan merupakan arahan Istana. Penegasan itu untuk menjawab adanya pertanyaan perihal tersebut.
Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono mengatakan jika ada yang menyebut atau menganggap pembentukan KIB adalah arahan Istana maka hal tersebut hanya sebatas pandangan pribadi.
"Enggak, ini masih sangat awal, sangat dini. Jadi kalau dibilang arahan Istana segala macam itu, lebih kepada pandangan pribadi," ujar Dave di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/5/2022).
Lebih lanjut, Dave mengatakan bahwa pembentukan KIB merupaka hasil kesepakatan tiga partai politik yang terdiri dari Golkar, PAN dan PPP. Sehingga ia menegaskan kembali tidak ada campur tangan dari Istana.
"Akan tetapi ini memang satu kesepakatan dari tiga partai politik nasional ini demi kemaslahatan bangsa," kata Dave.
Staf Mensesneg Keberatan
Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Faldo Maldini keberatan atas komentar dari founder KedaiKOPI Hendri Satrio yang mencurigai adanya andil Istana di balik pembentukan KIB.
Faldo lantas mengajak Hendri untuk berkeliling Istana dengan maksud tidak ada lagi yang berpikiran negatif terhadap Istana.
"Istana terus yang kena. Saya mau ajak Hensat (Hendri Satrio) jalan-jalan keliling Istana, kalau ada yang mau ikut, silahkan daftar sama Hensat. Biar tidak ada lagi cara pandang yang cenderung merusak pikiran kita soal tatanan bernegara," kata Faldo saat dikonfirmasi Suara.com, Selasa (17/5/2022).
Faldo kecewa karena Istana kerap menjadi sasaran tembak atas segala isu yang beredar. Padahal menurutnya, tugas dari pemerintah itu memastikan demokrasi bisa berjalan baik, melindungi hak setiap warga negara berkumpul, berserikat serta berpolitik.
Terkait dengan pertemuan Partai Golkar, PAN dan PPP yang membicarakan soal kemungkinan koalisi, Faldo menilai kalau situasi tersebut wajar apalagi menjelang Pemilu 2024. Dalam waktu yang sama, Istana memiliki tugas tersendiri di mana harus menjamin semua proses Pemilu 2024 bisa berjalan baik.
"Jelang pemilu, partai bikin komunikasi, ya memang begitu prosesnya. Lalu, maunya Istana apa? Memastikan semua proses berjalan sesuai dengan perundang-undangan dan konstitusi. Itu sumpah jabatannya," ujarnya.
Diduga Arahan Istana
Pengamat komunikasi politik, Hendri Satrio mempertanyakan, apakah Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan mendapat 'arahan' dari pihak istana untuk membentuk KIB.
Hendri Satrio yang merupakan Founder KedaiKOPI itu mengatakan, pertanyaan itu cukup beralasan karena Golkar, PAN, dan PPP adalah partai koalisi pendukung pemerintahan Jokowi - Maruf Amin.
Berita Terkait
-
Pengamat Politik Curiga Istana Di Balik Pembentukan Koalisi Baru, Faldo Ajak Hendri Satrio Keliling Istana
-
Ogah Ambil Pusing Golkar, PPP dan PAN Bentuk Koalisi Indonesia Bersatu, Gerindra: Tak Perlu Diperdebatkan
-
PAN Yakin Erick Thohir, Ganjar Pranowo Hingga Presiden Jokowi Lirik Koalisi Indonesia Bersatu
-
Populer: Lautan Manusia Jadi Pemandangan Wisatawan Puncak, Netizen Geram Lihat Anak Remaja Ini Terus Dipukuli Meski...
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
Terkini
-
Sapu Jalan Berujung Maut: Petugas PPSU Tewas Ditabrak Mobil Oleng di Pejaten
-
Petani Tembakau Madura Desak Pemerintah Ubah Kebijakan Rokok Ilegal
-
DKI Jakarta Berangkatkan 7.819 Jemaah Haji, Pemprov Siapkan 117 PPIH
-
Tangisan Anak di Serpong Utara Ungkap Penemuan Jasad Wanita Dalam Rumah
-
Aksi Kamisan ke-904 Soroti Militerisasi Sipil: Impunitas Masih Berulang
-
Tim Advokasi Minta MK Batalkan Pasal Kontroversial UU TNI, Soroti Ruang Sipil dan Impunitas
-
Cueki Permintaan Trump, Presiden Lebanon Ogah Bicara dengan Benjamin Netanyahu
-
Gelar KWP Awards 2026, Ariawan: Pers dan Parlemen Wajib Kolaborasi untuk Negara
-
Mengenal Piramida Budaya Perkosaan: Dari Obrolan Digital hingga Kekerasan Nyata
-
Pentagon Panaskan Mesin Perang, Negosiasi AS-Iran Terancam Kolaps