Golkar Klaim Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu Bukan Arahan Istana, Tapi...

Suara.com - Partai Golkar menegaskan bahwa pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bukan merupakan arahan Istana. Penegasan itu untuk menjawab adanya pertanyaan perihal tersebut.

Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono mengatakan jika ada yang menyebut atau menganggap pembentukan KIB adalah arahan Istana maka hal tersebut hanya sebatas pandangan pribadi.

"Enggak, ini masih sangat awal, sangat dini. Jadi kalau dibilang arahan Istana segala macam itu, lebih kepada pandangan pribadi," ujar Dave di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/5/2022).

Lebih lanjut, Dave mengatakan bahwa pembentukan KIB merupaka hasil kesepakatan tiga partai politik yang terdiri dari Golkar, PAN dan PPP. Sehingga ia menegaskan kembali tidak ada campur tangan dari Istana.

"Akan tetapi ini memang satu kesepakatan dari tiga partai politik nasional ini demi kemaslahatan bangsa," kata Dave.

Staf Mensesneg Keberatan 

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Faldo Maldini keberatan atas komentar dari founder KedaiKOPI Hendri Satrio yang mencurigai adanya andil Istana di balik pembentukan KIB.

Faldo lantas mengajak Hendri untuk berkeliling Istana dengan maksud tidak ada lagi yang berpikiran negatif terhadap Istana.

"Istana terus yang kena. Saya mau ajak Hensat (Hendri Satrio) jalan-jalan keliling Istana, kalau ada yang mau ikut, silahkan daftar sama Hensat. Biar tidak ada lagi cara pandang yang cenderung merusak pikiran kita soal tatanan bernegara," kata Faldo saat dikonfirmasi Suara.com, Selasa (17/5/2022).

Baca Juga: Pengamat Politik Curiga Istana Di Balik Pembentukan Koalisi Baru, Faldo Ajak Hendri Satrio Keliling Istana

Faldo kecewa karena Istana kerap menjadi sasaran tembak atas segala isu yang beredar. Padahal menurutnya, tugas dari pemerintah itu memastikan demokrasi bisa berjalan baik, melindungi hak setiap warga negara berkumpul, berserikat serta berpolitik.

Terkait dengan pertemuan Partai Golkar, PAN dan PPP yang membicarakan soal kemungkinan koalisi, Faldo menilai kalau situasi tersebut wajar apalagi menjelang Pemilu 2024. Dalam waktu yang sama, Istana memiliki tugas tersendiri di mana harus menjamin semua proses Pemilu 2024 bisa berjalan baik.

"Jelang pemilu, partai bikin komunikasi, ya memang begitu prosesnya. Lalu, maunya Istana apa? Memastikan semua proses berjalan sesuai dengan perundang-undangan dan konstitusi. Itu sumpah jabatannya," ujarnya.

Diduga Arahan Istana

Pengamat komunikasi politik, Hendri Satrio mempertanyakan, apakah Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan mendapat 'arahan' dari pihak istana untuk membentuk KIB.

Hendri Satrio yang merupakan Founder KedaiKOPI itu mengatakan, pertanyaan itu cukup beralasan karena Golkar, PAN, dan PPP adalah partai koalisi pendukung pemerintahan Jokowi - Maruf Amin.

"Pertanyaanya besar adalah, apakah ada arahan dari istana? Karena tiga-tiganya partai politik koalisi pemerintah. Satu di ujung tanduk, satu lagi baru ditinggal tokoh sentral, yang satu lagi enggak jelas arahnya ke mana," ujar Hendri dalam Polemik Trijaya 'Kasak Kusuk Koalisi Partai dan Capres 2024, Sabtu (14/5/2022).

Karenanya, Hendri menduga, bisa jadi pembentukan koalisi tersebut hanya untuk menyelamatkan tokoh atau partai politik.

Tak hanya itu, Hendri juga mempertanyakan pembentukan koalisi tersebut. Terlebih ada isu jabatan presiden tiga periode dan penambahan masa jabatan presiden yang pernah digulirkan dari menteri kabinet Jokowi.

"Tapi itu pertanyaaan terbesar, ini ada arahan dari Istana enggak sih? Saya ini selalu curiga sekarang, selalu ada arahan Istana. Sejak ada guliran isu tiga periode dan penambahan masa jabatan presiden itu."

Selain itu, Hendri mengaku deg-degan setiap ada pembentukan koalisi partai politik. Pasalnya, kata Hendri, setiap kali ada koalisi partai politik terbentuk, pasti ada skenario baru dalam perpolitikan Indonesia.

Ia mencontohkan, pilkada yang terjadi di Solo, Makassar dan beberapa lainnya di Indonesia. Menurutnya dalam Pilkada itu terdapat calon pura-pura.

"Masih ingat kejadiannya di Solo, Pilkada Solo dan beberapa pilkada lainnya, di Makassar kalau enggak salah juga terjadi seperti itu. Para politik pemegang tiket ini, hanya mendukung satu calon, yang akhirnya calon yang lain tidak diberikan kesempatan untuk maju, akhirnya ada yang katanya calon pura-puralah," kata dia.