Suara.com - Presiden Joko Widodo memperbolehkan masayrakat untuk tidak mengenakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Keputusan tersebut dianggap sebagai upaya dalam proses transisi dari pandemi ke endemi.
"Itu merupakan salah satu bagian dari program transisi yang pemerintah siapkan secara bertahap dari pandemi ke kondisi endemi," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (17/5/2022).
Menurut Budi suksesnya negara bertransisi dari pandemi ke endemi itu bukan hanya melihat data-data secara ilmu pengetahuan saja. Akan tetapi juga pemahaman masyarakat yang juga tidak kalah penting. Masyarakat harus bisa bertanggung jawab atas kesehatan diri masing-masing.
"Jadi sekuat apapun negara mencoba mengatur masyarakatnya untuk berperilaku hidup sehat, tetap yang paling baik adalah kesadaran untuk berperilaku hidup sehat ada di masing-masing individu," ujarnya.
Budi lantas menerangkan kalau transisi pada pandemi itu bisa dilakukan apabila masyarakat sudah menyadari bagaimana melakukan protokol hidup yang sehat baik untuk diri sendiri maupun keluarganya masing-masing.
Antibodi Masyarakat Tinggi
Budi menjelaskan bahwa pada dasarnya, masyarakat Indonesia memiliki antibodi yang sangat baik dalam menangkis penyebaran virus Covid-19.
Ia menyebut kalau saat ini masih ada beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Taiwan dan China yang mengalami kenaikan kasus akibat adanya penyebaran varian baru yakni Omicron BA.2. Varian baru tersebut juga sudah masuk ke Indonesia dan India.
Meski sudah masuk, namun penyebaran varian BA.2 tidak membuat kasus Covid-19 di Tanah Air menajdi meningkat.
Baca Juga: Presiden Jokowi: Masyarakat Boleh Lepas Masker di Ruangan Terbuka
"Berbeda dengan negara-negara lain seperti China dan Amerika, kita tidak mengamati adanya kenaikan kasus yang tinggi dengan adanya varian baru. Jadi relatif Indonesia dan India imunitas dari masyarakatnya terhadap varian baru sudah relatif cukup baik," kata Budi.
Hal tersebut berdasarkan data hasil sero survei yang dilakukan pemerintah untuk melihat kadar dari antibodi yang ada di masyarakat khususnya di Jawa-Bali. Pada sero survei yang dilakukan pertama kalinya, hasil menunjukan sebanyak 93 persen masyarakat sudah memiliki antibodi.
Sebagai catatan, antibodi itu berasal dari vaksinasi maupun hasil infeksi. Sero survei kemudian kembali dilakukan oleh pemerintah sebelum masa mudik Lebaran 2022.
"Ternyata naik dari 93 persen menjadi 99,2 persen, ini disebabkan kombinasi sekali lagi karena adanya percepatan dari vaksinasi, tapi juga penularan Omicron yang jauh lebih tinggi dari Delta. 20 persenan di atas di atas Delta," tuturnya.
"Sehingga banyak masyarakat kita yang tertular. Sehingga memiliki antibodi yang berasal dari infeksi," tambahnya.
Selain itu, Budi juga menuturkan kalau rata-rata kadar antibodi masyarakat terus meningkat. Kalau melihat hasil tersebut, Budi menilai kalau masyarakat Indonesia bukan hanya memiliki antibodi yang tumbuh lebih banyak, tetapi juga kadarnya naik lebih tinggi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian