Suara.com - Korea Utara mencatat ratusan ribu kasus deman di hari kedua berturut-turut. Media pemerintah setempat melaporkan setidaknya ada kurang dari 200 ribu kasus demam di negara yang dipimpim Kim Jong Un tersebut.
Peningkatan kasus demam itu berlangsung saat Korea Utara mendeklarasikan gelombang Covid-19 pada 12 Mei 2022. Situasi krisis pandemi di negara tersebut juga memicu kekhawatiran terkait kesiapan medis.
Korea Utara dikhawatirkan akan mengalami kekurangan vaksin, infrastruktur medis yang tidak memadai, dan potensi krisis pangan di negara berpenduduk 25 juta itu. Terlebih, negara itu juga tetap bungkam saat mendapat tawaran bantuan dari negara lain.
Hingga kini Pyongyang tetap diam menyikapi tawaran Korea Selatan dan Amerika Serikat untuk membantu memerangi wabah virus corona pertama yang dikonfirmasi.
Presiden AS Joe Biden mengatakan, Washington telah menawarkan vaksin covid-19 ke China dan Korea Utara, tapi "tidak mendapat tanggapan."
Sebagai informasi, Korea Utara melaporkan 167.650 pasien baru menderita demam pada Senin dan satu kematian lagi.
Lebih dari 2,33 juta dari 2,81 juta kasus kumulatif yang dilaporkan sejak akhir April telah pulih pada Minggu (22/5l malam, kata kantor berita negara Korea Utara KCNA. Korban tewas resmi mencapai 68 lrang.
Di saat tetap diam menyikapi tawaran bantuan, Korea Utara telah mengakui bahwa situasi virus di negara itu mengalami "perubahan yang menguntungkan".
"Kesadaran atas krisis dan tanggung jawab lebih ditingkatkan di setiap wilayah, sektor, tempat kerja, dan pos di seluruh negeri untuk mempertahankan perubahan yang menguntungkan itu dalam upaya pencegahan epidemi dan semua masuknya virus diperiksa melalui pelaksanaan yang ketat dalam penguncian dan blokade regional dan unit lokal," kata KCNA.
Baca Juga: Pasien Sembuh dari Covid-19 Bertambah 4 Orang di Kaltim, 5 Daerah Dilaporkan Masih Hijau
Pembatasan Covid-19 semacam itu mungkin memainkan peran dalam kurangnya tanggapan Korea Utara, kata seorang pejabat senior pemerintah AS, Minggu (23/5/2022).
Tampaknya dengan kekurangan pasokan alat pengujian, Korea Utara belum mengonfirmasi jumlah total orang yang dites positif tertular virus corona.
Sebaliknya, otoritas kesehatan melaporkan jumlah tersebut dengan gejala demam, sehingga sulit untuk menilai skala gelombang COVID, kata para ahli.
Pihak berwenang telah mendistribusikan makanan dan obat-obatan di seluruh negeri, dengan mengerahkan petugas medis militer untuk membantu mendistribusikan obat-obatan dan melakukan pemeriksaan.
KCNA mengatakan pabrik-pabrik farmasi "memacu produksi," tapi tidak memerinci jenis obat-obatan yang sedang diproduksi. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Pasien Sembuh dari Covid-19 Bertambah 4 Orang di Kaltim, 5 Daerah Dilaporkan Masih Hijau
-
BIN Riau Target Suntik 9.000 Dosis Vaksin Setiap Hari Meski Kasus Covid-19 Melandai
-
Satgas Sebut Seluruh Pasien Covid-19 di Bangka Selatan Sudah Sembuh
-
Mantan Jubir COVID-19 Achmad Yurianto Dimakamkan Secara Militer
-
Presiden AS Joe Biden Kirim Pesan ke Pemimpin Korea Utara Kim Jon Un: Halo... titik
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar