Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut ada dua masalah berat yang membebani seluruh negara, yakni perihal energi dan pangan.
Dalam kesempatan itu, Jokowi menyinggung soal harga BBM di Indonesia yang masih lebih murah ketimbang negara lainnya.
Itu disampaikannya saat memberikan pengarahan dan evaluasi aksi afirmasi bangga buatan Indonesia di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Selasa (24/5/2022).
"Coba dilihat kenaikannya sangat tinggi sekali di negara-negara selain Kita. Di Singapura sekarang harga BBM sudah Rp32 ribu, Jerman sudah diangka Rp31 ribu, Thailand Rp20 ribu, kita ini Pertalite masih Rp 7.650. Pertamax Rp 12.500, yang lain sudah jauh sekali," kata Jokowi.
Jokowi menegaskan kalau harga BBM di Indonesia memang masih rendah karena pemerintah melakukan subsidi. Tetapi di sisi lain, pemerintah juga terus menahan beratnya akibat pemberian subsidi tersebut.
"Kenapa harga kita masih seperti ini, ya karena kita tahan terus, tetapi subsidi ini kan membesar, membesar, membesar. Kapan kita bisa menahan, sampai kapan kita bisa menahan ini, ini pekerjaan kita bersama-sama," ungkapnya.
"Sehingga saya minta kementerian/lembaga, pemerintah daerah, sekali lagi memiliki sense yang sama. Berat, menahan harga seperti itu berat," sambung Jokowi.
Selain itu Jokowi juga menyinggung soal harga beras yang sudah naik di negara-negara lain. Sementara di Indonesia masih berkisar Rp 10.700.
Naiknya harga-harga pangan itu yang menandakan adanya inflasi seperti di Amerika Serikat. Amerika Serikat kini harus merasakan inflasi hingga 8,3 persen.
Baca Juga: Soal APBN dan APBD, Presiden Jokowi Ingatkan Uang Rakyat Jangan Dibelanjakan Barang-barang Impor
"Turki bahkan sudah mencapai hampir 70 persen, bayangkan. Kita masih di 3 persen, alhamdulillah masih di 3,5 persen patut kita syukuri," tuturnya.
Karena beban menahan naiknya harga itu lah, Jokowi meminta seluruh kementerian hingga pemda untuk bisa memanfaatkan betul APBN, APBD, hingga anggaran yang ada di BUMN. Apa yang sudah diberikan itu sejatinya harus bisa digunakan dengan cara membeli produk-produk dalam negeri untuk pengadaan barang dan jasa.
"Karena Uangnya gede banget, besar sekali. APBN kita Rp 2.714 triliun, Rp APBD 1.197 triliun, gede sekali, plus BUMN," ucapnya.
"Seperti yang saya sampaikan di Bali, karena ini uang rakyat, APBN, APBD di BUMN ini uang rakyat, ya, jangan toh kita belikan barang-barang impor. Keliru besar sekali kita kalau melakukan itu, sehingga muncul bangga buatan Indonesia ini."
Berita Terkait
-
Ditunjuk Presiden Jokowi Urus Minyak Goreng, Menko Luhut: InsyaAllah akan Beres
-
Soal APBN dan APBD, Presiden Jokowi Ingatkan Uang Rakyat Jangan Dibelanjakan Barang-barang Impor
-
15 Posisi Penting yang Dijabat Luhut Binsar Panjaitan di Era Jokowi, Terbaru Urus Minyak Goreng Jawa-Bali
-
Singgung Semua Barang Harus SNI, Jokowi: Batu Diminta SNI, Pasir Diminta SNI, Sekarang Tidak Wajib!
-
Kapolri Ucapkan Rasa Terima Kasih ke Jokowi Lewat Cuitan soal Eskpor CPO, tapi Langsung Dihapus?
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
- 58 Kode Redeem FF Terbaru Aktif November 2025: Ada Item Digimon, Diamond, dan Skin
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil Matic Mirip Honda Brio untuk Wanita
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Sunscreen Wardah Untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Atasi Tanda Penuaan
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Diminta Jangan Banyak Omon-omon, Janji Tak Tercapai Bisa Jadi Bumerang
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
Terkini
-
1.131 Aktivis Dikriminalisasi, ICEL dan Koalisi Sipil Desak Kapolri Terbitkan Perkap Anti-SLAPP
-
Kemajuan yang Membebani: Ketika Perempuan Jadi Korban Pertama Pembangunan
-
Kapan Bahasa Portugis Diajarkan di Sekolah? Ini Jawaban Mendikdasmen
-
Geram Legislator Senayan Soal Bandara PT IMIP Beroperasi Tanpa Libatkan Negara: Kedaulatan Terancam!
-
Wamenkes Dante: Sistem Rujukan BPJS Tak Lagi Berjenjang, Pembayaran Klaim Disesuaikan Kompetensi RS
-
Pemprov DKI Gagas LPDP Jakarta, Siap Biayai Warga Kuliah S2-S3 hingga Luar Negeri
-
Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Picu Sorotan, Komisi III DPR Warning Penegak Hukum
-
Ira Puspadewi Cs Dapat Rehabilitasi dari Prabowo, Eks Penyidik KPK: Tamparan Penegak Hukum
-
Heboh Bandara 'Ilegal' di Morowali, Benarkah Diresmikan Jokowi? Fakta Dua Bandara Terungkap
-
TKI Asal Temanggung Hilang Selama 20 Tahun di Malaysia, Ahmad Luthfi Pastikan Kondisinya Aman