Suara.com - Seorang diplomat Rusia mundur dari jabatannya sebagai bentuk protes atas perang "berdarah dan tidak berakal" yang "dilancarkan oleh Vladimir Putin melawan Ukraina".
Boris Bondarev, yang dalam LinkedIn-nya tercantum bekerja untuk PBB di Jenewa, mengatakan kepada BBC bahwa dia tahu keputusannya untuk berbicara mungkin bisa membuat Kremlin menganggapnya pengkhianat.
Namun, dia tetap pada pernyataannya, yang menggambarkan perang itu sebagai "kejahatan terhadap rakyat Ukraina" dan "rakyat Rusia".
Moskow belum berkomentar atas hal itu.
Baca juga:
- Putin katakan Rusia berjuang untuk 'tanah air, hore,' Zelensky tuduh Moskow ulangi kekejaman Nazi
- Apa yang terjadi jika Putin menyatakan perang secara resmi atas Ukraina?
- Elvira Nabiullina, bankir andalan Putin yang amat berpengaruh bagi Rusia
Rusia telah menindak orang-orang yang kritis atau menyimpang dari narasi resmi seputar perang di Ukraina, yang diklaim Kremlin sebagai "operasi militer khusus".
Dalam surat yang diunggah di media sosial dan dibagikan kepada sesama diplomat, Bondarev menjelaskan bahwa dia telah memilih untuk mengakhiri 20 tahun pengabdiannya karena dia tidak bisa lagi "berbagi aib yang berdarah, tidak berakal, dan sama sekali tidak perlu ini".
"Mereka yang memikirkan perang ini hanya menginginkan satu hal - tetap berkuasa selamanya," tulisnya.
"Untuk mencapai itu, mereka rela mengorbankan nyawa sebanyak-banyaknya," lanjutnya. "Ribuan orang Rusia dan Ukraina telah mati hanya karena ini."
Baca Juga: Soros: Invasi Rusia ke Ukraina Bisa Jadi Awal Perang Dunia III
Dalam surat itu dia juga menuduh Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat bekerjanya dulu, lebih tertarik pada "kebohongan dan kebencian" daripada diplomasi.
Ketika surat pengunduran dirinya tersebar, dia mengeluarkan pernyataan yang tajam.
Diplomat Boris Bondarev tidak menahan kritiknya terhadap Presiden Putin, Menteri Luar Negeri Lavrov, dan serangan Rusia di Ukraina.
"Perang agresif, kejahatan paling serius, penghasutan perang, kebohongan dan kebencian."
Kata-kata seperti itu sangat jarang terdengar dari seorang pejabat Rusia. Dalam tiga bulan sejak Vladimir Putin meluncurkan apa yang dia sebut "operasi militer khusus" di Ukraina (yang oleh sebagian besar dunia disebut perang Rusia), hanya sedikit perbedaan pendapat terbuka di lembaga-lembaga resmi Rusia.
Apakah hal ini memalukan bagi pemerintah Rusia? Sangat. Sebab, unsur-unsur pemerintahan di Rusia diklaim sepenuhnya mendukung keputusan Presiden Putin untuk menginvasi Ukraina.
Namun, pengunduran diri Bondarev tidak secara otomatis berarti banyak lagi yang akan menyusul. Bondarev mengaku kepada saya bahwa dia adalah minoritas. Dia percaya, untuk saat ini, sebagian besar pejabat di Kementerian Luar Negeri Rusia mendukung pernyataan pemerintah dan mendukung 'operasi khusus' Kremlin.
Kepada BBC, Bondarev mengatakan "belum melihat alternatif" selain mengundurkan diri: "Terus terang saya tidak berpikir ini akan mengubah banyak hal, tapi saya pikir mungkin langkah ini seperti satu batu bata kecil yang bakal menjadi tembok yang lebih besar, yang pada akhirnya akan berdiri juga. Saya harap begitu."
Bondarev mengungkap bahwa invasi itu awalnya disambut oleh rekan-rekannya dengan "kebahagiaan, kegembiraan, euforia", pada kenyataannya Rusia telah "mengambil beberapa langkah radikal".
"Sekarang mereka kurang senang, karena kami menghadapi beberapa masalah, terutama masalah ekonomi," katanya kepada BBC. "Tetapi saya tidak melihat mereka akan bertobat dan mengubah pandangan.
"Mereka mungkin menjadi sedikit kurang radikal, kurang agresif sedikit. Tapi tidak damai," katanya.
Sebaliknya, Bondarev mengatakan dalam surat terbukanya bahwa dia "tidak pernah merasa semalu ini" terhadap negaranya seperti pada saat dimulainya invasi pada 24 Februari lalu.
Tidak jelas apakah dia adalah diplomat pertama yang mengundurkan diri dari misi tersebut, meskipun tidak ada orang lain yang berbicara secara terbuka.
Bondarev menyadari bahwa Moskow sekarang akan melihatnya sebagai pengkhianat, tetapi dia menekankan bahwa dirinya tidak "melakukan sesuatu yang ilegal".
"Saya baru saja mengundurkan diri dan mengutarakan pemikiran saya," katanya. "Tapi saya pikir saya harus mengkhawatirkan keselamatan saya."
Berita Terkait
-
Hadapi Juara Dua Musim, PSM Makassar Datang ke Bandung Tanpa Takut
-
Persib vs PSM Digelar Malam Ini, Tiket Masih Tersedia! Bobotoh Wajib Baca Ini
-
GBLA Penuh, Lawan Gemetar! Pesan Tegas Bojan Hodak untuk Bobotoh Jelang Persib Lawan PSM
-
Disiplin Ala Juventus: Alessandro Del Piero Pernah Dibangunkan Subuh untuk Lakukan Ini
-
Gunung sebagai Ruang Self Healing: Saat Anak Muda Mencari Jeda di Ketinggian
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Gempa M5,6 Guncang Pesisir Bengkulu, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami
-
Arus Balik Natal 2025 Mulai Terlihat di Stasiun Senen
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak