Suara.com - Jutawan masyhur asal Amerika Serikat, Georger Soros mengatakan bahwa invasi Rusia ke Ukraina bisa menjadi awal Perang Dunia III dan cara paling tepat untuk mencegah kehancuran peradaban akibat perang besar itu adalah dengan secepatnya mengalahkan Vladimir Putin.
Soros, yang kini berusia 91 tahun, mengatakan bahwa perjuangan Ukraina sesungguhnya adalah bagian dari pergulatan besar masyarakat terbuka melawan masyarakat tertutup seperti Rusia dan Tiongkok.
"Invasi Rusia bisa menjadi awal Perang Dunia III dan peradaban kita mungkin tidak akan bertahan," kata Soros dalam Forum Ekonomi Davos di Swiss, Selasa (24/5/2022).
"Cara terbaik dan mungkin satu-satunya untuk mempertahankan peradaban kita adalah dengan mengalahkan Putin secepat mungkin," tegas konglomerat kelahiran Hungaria tersebut.
Soros mengatakan bahwa Putin kini yakin bahwa invasi Rusia yang diperintahkannya pada Februari lalu adalah kesalahan. Ia menduga Moskwa kini sedang bersiap-siap untuk menegosiasikan gencatan senjata.
"Tetapi gencatan senjata tidak bisa diharapkan karena Putin tak bisa dipercaya. Semakin lemah Putin, semakin tak bisa diprediksi," ujar Soros.
Lebih lanjut Soros memperingatkan Uni Eropa bahwa Putin bisa menghentikan pasokan gas alam yang menjadi sumber energi andalan Eropa.
Soros menekankan bahwa Rusia dan Tiongkok adalah pemimpi dari masyarakat tertutup, yang warganya menghamba kepada negara. Sementara masyarakat terbuka adalah negara yang warganya terlibat serta memiliki tanggung jawab moral terhadap negaranya.
"Rezim-rezim represif kini sedang bangkit dan masyarakat terbuka terkepung. Hari ini Tiongkok dan Rusia adalah ancaman terbesar terhadap masyarakat terbuka," beber Soros.
Baca Juga: Ingin Akhiri Perang, Presiden Ukraina Bersedia Bertemu dengan Vladimir Putin
Tiongkok, tuding Soros, menggunakan teknologi untuk memata-matai dan mengendalikan warganya sendiri. Ia juga mengkritik strategi penanganan Covid-19 yang ketat di China dan mengatakan bahwa Shanghai sebentar lagi akan memberontak karena kebijakan Beijing. [Reuters]
Tag
Berita Terkait
-
Rusia Minta Evakuasi Diplomat dari Ibu Kota Ukraina, Eropa Memanas
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Minyak Mentah Rusia Segera Masuk RI, Bahlil Pastikan Stok BBM Nasional Aman
-
Temui Menlu Iran, Putin Sebut Siap Mediasi Konflik di Timur Tengah
-
Kedubes Rusia Sampaikan Duka atas Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
Terkini
-
Polemik Anggaran Pendidikan! JPPI Sebut Jutaan Guru Hidup dengan Upah Tak Layak
-
Kasus Pelecehan Santri Pati: Selly Gantina Ingatkan Bahaya Sembunyikan Pelaku
-
Gus Ipul Konsultasi Soal Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Rp 27 Miliar ke KPK
-
Peneliti Ungkap Hubungan Penyusutan Danau Turkana dengan Aktivitas Gempa Bumi
-
JPPI Kritik Keras SE Mendikdasmen, Guru Honorer Terancam Tersingkir dari Sekolah Negeri
-
Jadi Peternak Kambing tapi Berizin Direktur, WNA Myanmar Terancam Deportasi dari Yogyakarta
-
8 Fakta Kecelakaan Maut Bus ALS vs Truk BBM di Muratara, 16 Orang Tewas Terbakar
-
6 Fakta Kebakaran Rumah di Tanjung Barat yang Tewaskan Anggota BPK Haerul Saleh
-
Dapat Salam dari Gus Yaqut yang Ditahan KPK, Begini Respons Mensos Gus Ipul
-
DPR Dukung Usulan Blacklist Pelaku Politik Uang di Revisi UU Pemilu