Suara.com - Penyerahan Surat Keputusan (SK) untuk 204 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kabupaten Mojokerto telah dilakukan di halaman Pemkab Mojokerto, Rabu (25/5/2022).
Saat penyerahan, Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati yang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Teguh Gunarko, serta Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bambang Eko Wahyudi, menegaskan, seleksi penerimaan P3K di Kabupaten Mojokerto ini dilakukan dengan transparan dan akuntabel.
Ia memastikan tidak ada punguli atau gratifikasi apapun baik dalam seleksi hingga penerimaan pegawai pemerintah non Aparatur Sipil Negara (ASN) itu.
"Maka saya minta tolong kalau ada yang meminta uang atas terbitnya SK ini, saya minta dengan sangat tidak dilayani. Itu menjadi peran anda semua menjaga integritas di lingkungan Pemkab Mojokerto," kata Bupati Ikfina dalam sambutannya.
Menjaga integritas pegawai di lingkup Pemkab Mojokerto memang menjadi atensi tersendiri bagi Ikfina. Untuk itu, ia meminta kepada semua pihak untuk tidak segan melapor jika ada pihak-pihak yang mengatasnamakan Pemkab Mojokerto dan meminta imbalan kepada para pegawai P3K ini.
"Kita semua sudah komitmen menegakkan integritas di lingkungan Pemkab Mojokerto," imbuh bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto ini.
Selain itu, Ikfina menyampaikan penerimaan P3K pada jabatan guru, merupakan program prioritas pemerintah. Ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di suatu daerah.
"Guru sangat penting untuk menyiapkan generasi penerus bangsa di tengah-tengah perubahan zaman dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih dan pergeseran nilai yang menuntut penguasaan ilmu dan teknologi," imbuhnya.
Guru kata Ikfina, memiliki satu kesatuan peran dan fungsi yang tak terpisahkan, yaitu kemampuan mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih. Namun diera digitalisasi saat ini, guru dituntut untuk melek teknologi dan menjadi motivator bagi anak didik.
"Guru harus mampu menjadi inovator dan memiliki semangat belajar yang tinggi untuk menambah pengetahuan dan keterampilannya, sehingga mampu menghasilkan inovasi yang bermanfaat dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah," tukas Ikfina.
Berita Terkait
-
Video Mesum dengan Keponakan Tersebar, Pemkab Solok Pecat Wali Nagari Paninjauan
-
Lagi, Pemkab PPU Singgung Kejelasan Aset Bangunan dan Ratusan Hektare Lahan Miliknya yang Ada di IKN Nusantara
-
Baznas Bersama Pemkab Talaud Akan Bangun Rumah Sehat di Perbatasan
-
Bertambah 316 Hewan Ternak di Kabupaten Mojokerto Sembuh dari PMK
-
Polresta Mojokerto Amankan 3 Juta Butir Pil Koplo dan Sabu, Nilainya Capai Rp 10 Miliar
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
- 5 HP Android dengan Kualitas Setara iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max
Pilihan
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
-
Derita Masyarakat RI Bertambah Kini Harga Pertamax Naik, Apa yang Harus Dilakukan?
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
-
Perhatian! Harga Pertamax Naik Jadi Rp 16.250/Liter
Terkini
-
'Bapak dan Anak Saya Juga Prajurit!' Isak Warga Diusir Paksa dari Asrama Eks Yon Zikon Lenteng Agung
-
Aksi Koboi Kades: Panjat Pagar dan Todong Pistol ke Warga Bekasi, Kini Disidik Polisi
-
Menenun Harapan Perempuan Penenun di Timur Indonesia Bersama Giro Kartini
-
Khofifah Bangga Program ADEM Cetak Generasi Papua Berprestasi, 51 Murid Lolos PTN
-
Lagi Ujian Diciduk Polisi! 2 Pelajar Palmerah Ditangkap usai Bacok Siswa SMK secara Acak
-
Satgas PRR Minta Optimalisasi TKD dan Hibah Antardaerah Tak Terhambat Birokrasi
-
Buntut Kasus Hanania, Menteri Haji: Sekarang Semua Travel Wajib Akreditasi!
-
Minta Anggaran Rp3,9 T Cuma Dikasih Rp728 M, Pigai: Kami Berprestasi Tapi Tak Pernah Diapresiasi DPR
-
Polri Rekrut Disabilitas: Bukan Cuma Staf, Berpeluang Duduki Jabatan Struktural!
-
Kapolri Jamin Takkan Serobot Kursi ASN: Polisi Masuk Kementerian Hanya Jika Diminta!